no image
(17/01) Habib Zein Maula 'Aidid salah satu ulama pulau seribu menghadiri sidang penodaan agama dengan terdakwa BTP alias Ahok dimana kehadiran Habib Zein ingin meneguhkan bahwa sebagian besar masyarakat pulau seribu menolak pernyataan Ahok yang sudah menodai agama Islam.

Dalam keteranganya Habib Zein menyampaikan masyarakat pulau seribu yang hadir ketika terdakwa menyampaikan sambutannya hanya yang mendapatkan undangan saja, sedangkan kami tahu ada penodaan agama setelah melihat dari Yotube dan ramai di media terkait penodaan agama tersebut.

Saya sebagai ulama di Pulau Seribu keberatan dengan pernyataan ahok yang menyinggung Al Quran khususnya Al Maidah ayat 51, beliaukhan bukan orang Islam kenapa menyinggung kitan suci kami umat Islam ini yang kami keberatan papar ulama yang disegani di pulau seribu.

Habib Zein menyampaikan mendukung persidangan penodaan agama atas nama terdakwa Ahok dan agar terdakwa segera di tahan dan di hukum.

Kehadiran Ulama dan masyarakat Pulau Seribu dalam persidangan kali ini menjawab pertanyaan yang selama ini tentang sikap masyarakat pulau seribu yang tidak tampak kepermukaan ungkap Nasrulloh Nasution koordinator persidangan Tim Advokasi GNPF MUI.

Akhirnya jelas sikap masyarakat pulau seribu terkait penodaan agama ini, dengan kehadiran masyarakat pulau seribu memberikan dukungan atas persidangan ini maka sudah jelas dan terang sikap masyarakat pulau seribu, tegas Nasrulloh dalam keteranganya. (NN).
no image

Petugas SPK Polresta Bogor, Ahmad Kurniawan, hari ini (17/01) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Polisi yang telah berdinas 7 tahun tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh Majelis Hakim dan Tim Jaksa terkait adanya kekeliruan penulisan waktu kejadian (tempoes delicti) dalam Laporan Polisi (LP) No. 1134 yang dibuat oleh saksi atas nama Pelapor Wilyudin. Saksi bahkan oleh salah satu Anggota Majelis Hakim ditanya mengenai salahnya saksi dimana karena waktu kejadian yang tertulis dalam LP lebih dulu dari waktu kejadian di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016.

Saksi membenarkan bahwa pengetikan LP 1134 copypaste terhadap LP sebelumnya dan hanya mengganti-ganti saja mengikuti format LP yang sudah ada. Pada saat mengetik LP, saksi juga membenarkan tidak mencocokkan hari dan tanggal kejadian dengan kalender yang ada di ruangannya.

Nasrulloh Nasution, Ketua Tim Persidangan GNPF MUI yang hadir dalam ruang sidang menyampaikan bahwa seharusnya Polisi yang bertugas di bagian SPK adalah polisi yang profesional. Saksi harusnya lebih teliti dalam mengetik LP yang dibuat masyarakat. Jangan hanya jadi Juru Ketik saja tanpa cek dan ricek. "Pelapor sudah mencoret dan minta diperbaiki kesalahan tulis bulan dari September menjadi Oktober kok, tapi Polisinya gak merubah, jadi semakin keliatan kan ketidakprofesionalannya", ujarnya.

Advokat yang akrab dipanggil Nasrulloh ini memastikan bahwa saksi telah mengakui ada 2 waktu kejadian yang dilaporkan Pelapor yaitu 27 September 2016 di Kepulauan Seribu terkait Penistaan Agamanya dan 6 Oktober 2016 di Bogor terkait waktu Pelapor menyaksikan video di Youtube. Menurutnya semakin jelas kebenaran materiilnya, jadi persoalan kekeliruan Polisi menuliskan bulan di dalam LP dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Apalagi dalam persidangan terungkap Pelapor telah menyerahkan kronologis tertulis kepada saksi sebagai panduan pengetikan LP. "Dalam kronologis sudah jelas tertulis 06 Oktober 2016, jadi perlu ditanyakan alasan kepada Polisi tersebut mengapa menulis 06 September 2016", pungkasnya.


Undangan Terbuka
TASYAKURAN dan PENDAFTARAN MASSAL KOPERASI SYARIAH 212 dan LAUNCHING "CHANNEL 212"

Bagi ummat yang ingin mendaftar menjadi anggota koperasi syariah 212 datangkan ke acara ini. Acara ini pula terdapat launching CHANNEL 212 sebagai wadah konsolidasi kekuatan umat secara riil.

Acara ini akan dilaksanakan pada :
Jum'at, 20 Januari 2017 Pukul 08.00 - Selesai.
Kampus STEI Tazkia Sentul City, Bogor.


Jakarta – Senin (16/01) Umat Islam dari berbagai ormas, majelis taklim, dan masyarakat Jakarta secara umum memadati Masjid Al Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Umat Islam menggelar aksi damai menuntut ditegakkannya keadilan terkait kasus keributan di depan Mapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Aksi ini bukan hanya dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saja, melainkan dari berbagai ormas dan elemen umat.

Aksi ini didukung juga oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI). GNPF sepenuhnya mendukung aksi yang dimotori oleh FPI ini karena sama-sama bertujuan menuntut ditegakkannya keadilan.

Di sela-sela aksi ini Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin sempat diwaawancarai beberapa awak media dan ditanya tentang beberapa hal.

Diantaranya beliau ditanya apakah gerakan ini bertujuan agar peraturan di Indonesia sesuai dengan Fatwa MUI?

Wakil Ketua GNPF yang juga Wasekjen MUI Pusat ini menjelaskan bahwa GNPF berusaha agar fatwa MUI dijalankan pada wilayah yang memang menjadi domain MUI. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam saja.

“Pada wilayah-wilayah yang memang wilayah MUI. Kalau di luar wilayah MUI ya silahkan. Kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara, sudah ada aturan yang mengatur kita, kan? Kita hargai, kita hormati itu. Tapi yang domain MUI, dihargai. Misalnya, bagaimana pengaturan tentang kaum muslimin, bagaimana tentang ibadah mereka, itu maksudnya.” Kata ust. Zaitun di hadapan beberapa wartawan.

Ulama yang pernah mengajar di Negeri Sakura ini juga menjelaskan bahwa penegakan hukum yang menjadi tuntutan GNPF saat ini sesuai hukum hukum positif yang berlaku di Indonesia. GNPF tidak menuntut di luar hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Kita menuntut penegakan hukumyang ada. Hukum positif yang ada kita dukung untuk ditegakkan. Jangan dimain-mainkan ya. Itu saja.” Kata Ust. Zaitun mencoba mendudukkan.

GNPF ikut aksi dalam rangka menuntut penegakan hukum. Agar tidak ada ada pembiaran-pembiaran yang nantinya bisa menjadi standar baru. Di antaranya terkait kasus GMBI beberapa waktu lalu.

“Seperti kemarin GMBI kan melakukan penyerangan, ya? Itu secara aturan harus ditangani, ditangkap, diproses.” Ungkap beliau.

Ust. Zaitun juga sempat mengingatkan kasus serupa yang terjadi di Kalimantan saat Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain dihadang sekelompok orang di bandara.

Beliau ingatkan gahwa yang dituntun untuk ditegakkan adalah hukum positif yang berlaku, bukan hukum Islam.

Beliau ungkapkan, “Kemudian ada sekelompok orang di Kalimantan, Wakil Sekjen MUI akan turun dari pesawat dilarang. Ini kan negara hukum kita, kenapa mereka bawa senjata masuk air port, ini kan nggak boleh. Bukan aturan Islam itu, aturan negara ini.” [ibw]

DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
(Ahli Hukum MUI)


Sidang hari ini Selasa, 17 Januari 2017 merupakan lanjutan pemeriksaan  sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap Pelapor. Pada pemeriksaan kali ini, dapat dipastikan pihak Penasehat Hukum (PH) Ahok akan kembali melakukan penekanan sebagaimana dilakukan terhadap para Pelapor sebelumnya.

Kualitas para Pelapor akan kembali dipertanyakan dengan berdalih para Pelapor bukan yang menyaksikan secara langsung pada saat Ahok pidato di Kep. Seribu.

PH Ahok dan/atau Ahok sendiri dipastikan akan berujar bahwa BAP para Pelapor relatif sama, tidak ada perbedaan yang berarti.

Kondisi ini akan dikaitkan dengan para kualitas para Pelapor yang hanya mendasarkan pada rekaman video (you tube).

Kemudian, PH Ahok akan menjadikan pemeriksaan hari ini untuk kepentingan pembelaan (pledoi) pada tahap selanjutnya dan akan diberdayakan untuk penguatan opini di masyarakat bahwa Ahok korban kriminalisasi umat Islam yang mereka identikkan dengan FPI dan Aksi Bela Islam.

Sesungguhnya PH Ahok sangat menyadari bahwa 'mempersalahkan' para Pelapor tidaklah strategis dan tentunya tidak siqnifikan terhadap kepentingan pembelaan yang akan mereka sampaikan kelak.

Berdasarkan pengamatan, debat dalam berbagai kesempatan diketahui bahwa mereka akan bertahan habis-habisan untuk mendalilkan harus adanya syarat tindakan berupa peringatan terlebih dahulu (ultimum remedium). Ini mereka dasarkan pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No.1 PNPS/1965.

Selain itu, penting bagi mereka mendalilkan bahwa Pasal 156a KUHP adalah kumulatif. Disini mereka akan beragumen bahwa huruf b haruslah dibuktikan adanya korban yakni hilangnya keyakinan terhadap Tuhan YME, oleh karenanya dapat dimengerti PH Ahok berpendapat huruf a dan huruf b pada Pasal 156a bersifat kumulatif dan delik materil.

Terakhir, yang menjadi fokus utama pembelaan adalah perihal "kesengajaan" sebagai unsur kesalahan yang bersifat subjektif. Maksudnya, Ahok 'diposisikan' tidak bermaksud dalam artian tidak menghendaki dan tidak mengetahui (willen en wetten) terhadap perbuatan dan akibat yang terjadi.

Dengan lain perkataan, jikapun didalilkan oleh JPU bahwa perkataan Ahok telah menodai kesucian Al Qur'an, atau penghinaan terhadap Umat Islam, maka PH Ahok akan berdalih bahwa hal itu tidaklah dilakukan "sengaja dengan maksud" (opzet als oogmerk).

Oleh karena itu PH Ahok meminta kepada Majelis Hakim agar Ahok dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mengapa PH Ahok akan berlindung dibalik unsur kesalahan (mens rea) dan bukan unsur perbuatan pidana (actus reus), sangatlah mudah menjawabnya, sebab melalui sistem alat bukti tidak langsung (circumstantial  evidence) Ahok akan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156 atau 156a KUHP.

Bukti tidak langsung pada kasus Ahok terkait dengan kedekatan antara alat bukti yang tersedia dan fakta yang terungkap di sidang pengadilan.

Alat bukti yang sangat dikhawatirkan PH Ahok  adalah para Saksi, dimana para Saksi menyaksikan fakta yang terjadi dan para Ahli yang akan dihadirkan Penuntut Umum. Tentunya, para Ahli dengan berbagai keahliannya sangat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Ahli dimaksud sebagian berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ahli tersebut terkait erat dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang secara substansial terkandung Fatwa. Fatwa MUI dalam berbagai kasus tindak pidana terhadap agama digunakan sebagai bukti yang mendukung dalam proses peradilan pidana.

Selain Ahli dari MUI, tercatat beberapa Ahli dari berbagai Universitas dan non-Universitas yang memiliki kepakaran yang prima, akan mampu menyakinkan Majelis Hakim secara teoretis dan argumentatif.
Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH.
Tim Advokasi GNPF MUI Pusat


Hampir tidak pernah terjadi dalam persidangan di pengadilan, Penasehat Hukum Terdakwa lebih fokus menggali latar belakang (personality), masa lalu, riwayat pekerjaan para saksi dari pada mengeksplorasi substansi pokok perkara guna menemukan kebenaran materil suatu tindak pidana.  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan Hakim dalam posisi yang memiliki peranan penting dalam proses persidangan. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hukum atas suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diperiksa pada proses pembuktian yang pemidanaannya didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinanannya dalam menilai kebenaran dari suatu tindak pidana. (Negatief Wettelijk Bewijstheory) 

Bahwa, tercermin dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, peranan keterangan saksi dalam sistem pembuktian sangat dibutuhkan dalam memperoleh kebenaran materiil, sehingga memiliki peranan yang penting dibandingkan alat bukti lainnya yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan yang objektif dan adil. Dengan menyebutkan "keterangan saksi" sebagai alat bukti pertama, dapat diduga bahwa para pembentuk undang-undang ini berpandangan bahwa alat bukti ini merupakan alat bukti yang paling kuat. Keterangan saksi yang diperlukan pada proses pembuktian, telah diuraikan pada pasal 1 angka 26 KUHAP dan pasal 1 angka 27 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dan keterangan saksi yang telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah menimbulkan suatu hak bagi setiap orang untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi, sepanjang keterangan yang diberikannya di persidangan tersebut relevan dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sahnya keterangan saksi apabila disampaikan dibawah sumpah atau janji baik dilakukan sebelum pemeriksaan (promisoris) maupun setelah pemeriksaan (Assertoris). hal ini mutlak dilakukan karena telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP. Selanjutnya, dalam menilai relevansi dan kebenaran keterangan yang disampaikan saksi adalah merupakan wewenang dari Majelis Hakim.

Relevansi yang dimaksud diatas adalah Keterangan saksi dipersidangan yang diperlukan untuk digali adalah dalam kaitan dengan pengetahuannya tentang perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdr. Basuki Tjahaya Purnama atau AHOK, pembuktian yang dibutuhkan dari keterangan saksi-saksi adalah sepanjang pengetahuan saksi tentang Penyampaian pidato Ahok yang diduga menistakan agama, apakah yang saksi lihat sendiri, saksi ketahui melalui pihak lain/alat komunikasi, serta alasan pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut. Maka, sangat tidak relevan apabila pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah seputar personal saksi yang tidak ada hubunganya dengan peristiwa pidana yang sedang dicari kebenaran materilnya.

Diakui oleh Penasehat Hukum terdakwa, bahwa ada upaya untuk menghancurkan kredibilitas saksi sehingga diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, seolah-olah para saksi tidak kredible dalam memberikan keterangannya. Hal ini sesungguhnya tidak berguna bagi proses pembuktian, jika hakim bersifat objektif maka hakim dapat menilai keterangan yang digali oleh Penasehat Hukum terdakwa sangat tidak relevan dengan materi perkara. Namun, pertanyaan yang menyerang personal saksi ini (attack to personal), menyebabkan terhambatnya kebebasan saksi dalam menyampaikan pengetahuannya, karena saksi telah diperlakukan tendensius dengan menyatakan hal yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya. 

KUHAP sesungguhnya telah dengan tegas melarang mengajukan pertanyaan yang menjerat, pasal 166 KUHAP menyebutkan “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal 185 ayat 6 yang menekankan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas,  jujur, dan objektif dan juga dilindungi dengan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf c dan e yang berbunyi: “Seorang Saksi dan Korban berhak: c. memberikan keterangan tanpa tekanan; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Upaya penasehat hukum dalam menghancurkan kredibilitas saksi ini dikenal dengan Witness as product of bullying and harassment, yaitu pertanyaan yang diajukan berulang-ulang, tidak relevan, dengan membenturkan opini seakan-akan saksi telah melakukan kebohongan/sesuatu yang tidak benar. Hal ini sangat berpengaruh pada pandangan sebagian masyarakat yang menganggap saksi tidak kredible/berbohong, fokus pemberitaan jalannya persidangan menjadi berubah ke arah saksi sehingga pemeriksaan terhadap perkara tindak pidananya menjadi samar. Dikhawatirkan adanya tekanan bagi saksi-saksi yang akan memberikan keterangan karena pengaruh media massa dan pandangan masyarakat atas opini yang berasal dari pernyataan yang digiring sengaja oleh Penasehat Hukum untuk mengkriminalisasi para saksi.

Tuduhan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tentang saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan hak yang diluar kewenangannya. Menilai kebenaran dan relevansi keterangan saksi murni merupakan kewenangan majelis hakim. Apabila hakim merasa saksi memberikan keterangan yang tidak benar/bohong, maka dalam praktiknya hakim akan mengkonfrontir keterangan saksi yang diduga palsu tersebut dengan keterangan saksi lain apakah ada persesuaian atau tidak, hal ini didasarkan pada pasal 165 KUHAP. Jika hakim yakin saksi tersebut menyampaikan keterangan palsu, akan memperingati saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar. Jika tetap diacuhkan maka sesuai pasal 174 KUHAP Hakim bisa memerintahkan Jaksa untuk menahan saksi, dan  melakukan penuntutan terhadap saksi dengan dakwaan memberikan keterangan palsu yang sesuai pasal 242 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan tahun). Namun, pada kasus ini tuduhan tentang keterangan palsu hanya disebutkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Majelis Hakim tidak pernah menyatakan saksi memberikan keterangan palsu, bahkan tidak pernah adanya teguran dari Majelis Hakim terhadap saksi. Oleh karenanya, tuduhan Penasehat Hukum dan terdakwa tentang saksi memberikan keterangan palsu adalah tidak berdasar dan diluar kewenangan yang dimilikinya, dan hal tersebut juga merupakan upaya itikad buruk Penasehat Hukum untuk menghancurkan kredibilitas saksi.

Disisi lain, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa: Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Aturan inilah yang menjamin apabila saksi, korban, dan pelapor memberikan keterangan di persidangan, maka tidak dapat dituntut secara hukum. Dengan jaminan aturan ini, maka tidak ada dasar bagi pihak terdakwa untuk menekan para saksi dengan ancaman akan melaporkan saksi dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

Jika terdakwa/penasehat hukumnya tetap melaporkan saksi meskipun tidak ada perintah maupun pernyataan Majelis Hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu, maka terhadap si pelapor, saksi dapat melaporkan balik berdasarkan ketentuan pasal 317 KUHP tentang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pelaporan balik ini memungkinkan dilakukan karena laporan yang dilakukan Pihak terdakwa adalah tidak berdasar, padahal pihak terdakwa mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar karena tidak pernah ada perintah atau pernyataan majelis hakim yang menyatakan saksi menyampaikan keterangan palsu. Namun, tetap mengajukan laporan tersebut, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi.

Bahwa, segala upaya yang dilakukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara terdakwa, adalah bentuk Kriminalisasi terhadap para saksi. Namun, dengan perlindungan yang diberikan perundang-undangan, maka para saksi tidak perlu khawatir dan terpengaruh dengan opini publik untuk tetap menyatakan segala kebenaran dan pengetahuannya tentang Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Terdakwa.  Accuser les gens de faire le mal est un crime.. Victorioso Testigo!... (Dr. K/A).
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Telah beredar meluas postingan sebagaimana berikut ini:

"HASIL MUSYAWARAH ULAMA BOGOR
Pesantren Al Ihya, 15 Januari 2017

Musyawarah yang diprakrsai tuan rumah KH Husni Thamrin (Abi Tham) alhamdulillah dihadiri Imam Besar Habib Rizieq Syihab, KH Bachtiar Nasir, KH M A Khaththath, KH Abu Jibril dan para ulama dan tokoh se Bogor Raya telah menghasilkan hal-hal sbb:
I. Seluruh peserta yang hadir telah membaiat Habib Rizieq Syihab sebagai IMAM BESAR KAUM MUSLIMIN INDONESIA.
II. Seluruh peserta menyatakan sanggup berjihad untuk membela Ulama dari kejahatan yang memusuhi Islam.
III. Seluruh peserta bersepakat untuk mengeluarkan Petisi Al Ihya yang berisi:
1. Kembalikan UUD 45 sesuai aslinya
2. Perkuat Tap MPR No 25 1965 bahwa PKI terlarang di Indonesia
3. Menuntut agar Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya untuk dicopot, karena telah melakukan kriminalisasi kepada ulama
4. Ultimatum agar Ketua Umum dan seluruh anggota GMBI agar ditangkap dengan  batas waktu hingga 24.00 wib malam ini. Jika hingga batas waktu itu tidak ditangkap maka umat Islam akan mencari sendiri untuk memberlakukan hudud."

GNPF MUI membantah bahwa postingan itu TIDAK BETUL

Fakta yang terjadi dalam pertemuan tersebut adalah tidak ada rapat dan tidak ada kesepakatan pembuatan petisi apa pun.

Kronologi kejadian adalah bukan rapat melainkan rangkaian taushiah yang dimulai oleh tuan rumah KH Husni Thamrin, diteruskan oleh KH Bachtiar Nasir (yang kemudian meninggalkan lokasi), kemudian KH MA Khathhthath, KH Abu Jibril, dan diakhiri taushiah Habib Rizieq Syihab. Selesai rangkaian taushiah para ulama langsung meninggalkan tempat pertemuan. Tanpa ada rapat dan kesepakatan petisi.
Dengan demikian informasi ini telah kami luruskan.
JAKARTA – Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta dengan agenda Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) berlangsung lancar. Puluhan ribu ummat Islam memadati masjid yang menjadi simbol pergerakan dan perjuangan ummat tersebut sejak malam hari hingga terbitnya matahari, Ahad (15/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pengajian Politik Islam (PII) dengan tema "Memilih Pemimpin Muslim". 

Pendiri PPI KH Kholil Ridwan mengatakan, masjid harus menjadi pusat kajian dan gerakan ummat Islam sehingga wacana kebangkitan Islam harus dihidupkan di masjid-masjid, baik itu wacana berbau politik, ekonomi, dan semua sektor kehidupan ummat. Karena itulah, pengajian politik Islam ini digelar bersamaan dengan Subuh Berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar. 

Hadir sebagai pembicara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, dan Sekretaris GNPF MUI KH M Alkhattath. Hadir juga Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sementara Calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono diwakili pasangannya Sylviana Murni. Namun, pendamping Agus itu lebih awal meninggalkan acara sehingga tidak menyampaikan orasi sebagaimana dijadwalkan. 

Kepada para calon pemimpin Islam yang akan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KH Bachtiar Nasir berpesan agar dekat kepada ummat. Menurut dia, jika para pemimpin Muslim dekat kepada ummat maka mereka tidak perlu takut kehilangan logistik sehingga mereka tidak perlu mengabdi kepada pemilik modal. “Anda bisa menyelenggarakan negara. Anda bisa memimpin pakai duit rakyat. Caranya harus dekat kepada rakyat. Pemimpin yang tidak dekat rakyat tidak ada apa-apanya,” ungkap Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini. 

Dia menegaskan, duit rakyat mungkin tidak besar tapi berkah. Sementara banyak pemodal berani menggelontorkan dana besar untuk pilkada tetapi kualitasnya diragukan. Belum lagi imbasnya berupa politik balas budi sehingga rawan terjadi penyelewengan yang merugikan rakyat. 

Menurut dia, saat ini ummat Islam telah diberikan izzahnya, dipersaudarakan, dan dipersatukan. Karenanya, para pemimpin Muslim harus dekat dengan ummat untuk mendapatkan dukungan lebih luas dan ini jauh lebih kuat. “Sekarang terjadi cross culture, lupa sekat, dan keinginan bersatu begitu kuat,” tegas pimpinan AQL Islamic Center ini.
Namun, kata dia, ini juga menjadi tantangan baru karena ada upaya dari pihak tertentu yang ingin merontokkan ulama dan pimpinan ummat satu per satu. Kenapa? “Karena mereka tidak rela dengan kembalinya izzah ummat Islam dan tidak rela ummat Islam bersatu,” tegasnya.

 Padahal, sambungnya, “Polisi bukan musuh Islam, politisi juga bukan musuh. Pejabat negara bukan musuh. Terus siapa musuh Islam? (Jawabannya) Adalah iblis.” 

Salah satu momentum kebangkitan Islam adalah lahirnya gerakan subuh berjamaah. Masjid-masjid di Indonesia, shalat subuhnya mulai melebihi shalat Jumat bahkan melebihi shalat Idul Fitri. Kalau ini terus terjadi maka akan terjadi pasukan subuh yang punya ketangguhan. Inilah kavaleri subuh sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah 54. “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (azhar az)

JAKARTA - Puluhan ribu ummat Islam memadati Masjid Al-Azhar untuk shalat subuh berjamaah dan Tabligh Akbar Politik Islam. Pantauan Media Center Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), jamaah shalat subuh meluber hingga ke halaman Masjid Al-Azhar. Bahkan semua ruang kosong di sekitar masjid diisi dengan saf-saf shalat seperti di beberapa bagian tempat parkir motor.

Jamaah ikhwan mengisi tempat di sisi kanan masjid sementara sisi kiri masjid diisi oleh jamaah akhwat. Hingga pukul 05.40 WIB, jamaah masih terus berdatangan dan merangsek sehingga terjadi penumpukan di jalan masuk menuju masjid.

Cuaca mendung mengiring Pengajian Politik Islam (PII) ini bertajuk "Memilih Pemimpin Muslim". Tabligh Akbar Politik Islam ini merupakan kali ketujuh dengan dihadiri oleh Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir,  KH Cholil Ridwan selaku Pendiri Pengajian Politik Islam, Amien Rais, serta calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelum acara dimulai, sejumlah jamaah yang datang tampak sibuk mengabadikan momentum ini lewat kamera dari handphone mereka. Jamaah yang datang tampak dari segala umur dengan pakaian mayoritas berwarna putih-putih.

KH Bachtiar Nasir tampil sebagai pembicara pertama. Sebelum menyampaikan tausiahnya, dia terlebih dulu menyatakan dukungannya kepada pemimpin muslim tetapi memilih netral terhadap dua pasangan calon gubernur muslim yang bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Netral dalam artian tidak ikut mengampanyekan salah satu calon.

Dia hanya berpesan bahwa modal politik Islam sangat besar. Karenanya dia meminta kepada semua calon pemimpin dari kalangan Islam yang ikut pilkada agar menjaga amanah ummat Islam ketika kelak terpilih. "Di bidang ekonomi, sebentar lagi akan berdiri koperasi syariah yang lahir dari spirit 212," katanya.

KH Bachtiar Nasir menyampaikan, ummat Islam saat ini sudah mulai meninggalkan sekat-sekat dan golongan mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan izzah kepada ummat Islam untuk bersatu. Dengan begitu, tidak lama lagi kebangkitan Islam akan muncul dari Indonesia. "Kebangkitan Islam ditandai dengan semangat shalat subuh berjamaah yang tengah bergelora di masjid-masjid. Dengan begitu akan lahir pasukan-pasukan subuh dari kalangan ummat Islam," kata pimpinan AQL Islamic Center ini. (azhar az)

PPI mengadakan TAPI 7 : Tabligh Akbar Politik Islam ke 7 (Tujuh)


Jakarta, 14 Januari 2016 - Kembali Pengajian Politik Islam (“PII”) mengadakan Tabligh Akbar dengan tema "Memilih Pemimpin Muslim".

Rangkaian Acara ini dimulai sejak Sabtu-Ahad, 14 -15 Januari 2017 di Masjid Agung Al Azhar
Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acara ini adalah kerjasama yang baik antara PPI dan Gerakan Nasional Penjaga Fatwa MUI (GNPF-MUI).

Rangkaian acara dimulai dari :

  • Mabit (Malam Bina Iman dan Takwa) sejak pukul  Sabtu pukul 20.00 dengan acara kajian Islam dilanjutkan dengan Qiyamul Lail dan Puncak acara adalah acara 
  • Shalat Subuh Berjamaah. Seusai shalat subuh jamaah dilanjutkan dengan ceramah subuh oleh pembicara Prof Hamdan Zoelva, SH (Ketua Pengajian Politik Islam), Ustadz Bachtiar Nasir (Ketua GNPF MUI), K.H. Cholil Ridwan (Pendiri Pengajian Politik Islam), Anies Rasyid Baswedan, Ph.D , Prof. Amien Rais, Tgk H Zulkarnain, KH Al Khottoth dan lain-lain. 


KH Cholil Ridwan selaku Dewan Pendiri dan Pengasuh PPI mengatakan pada TAPI-7 ini akan dikeluarkan Maklumat PPI yang berisi :

1. Menghimbau agar seluruh komponen ummat di Indonesia bersatu padu dalam memenangkan
calon pemimpin Islam dalam Pilkada serentak 15 Februari 2017 ;

2. Meminta seluruh ummat muslim bersatu walaupun terdapat perbedaan madzhab ;

3. Mengajak seluruh muslimin agar mendirikan shalat subuh berjamaah di masjid dan musholla selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut sejak 15 Januari 2017 dan selanjutnya menjadi Pejuang
Subuh.

4. Mengajak setiap kecamatan yang Kota/Kabupaten-nya mengadakan Pilkada agar mengintensifkan shalat subuh keliling dan mendawamkan Ummat Muslim memilih Pemimpin Muslim.

5. Agar semua pihak yaitu calon pemimpin muslim beserta partai pengusung serta tim sukses dan seluruh masyarakat bersatu padu, menyatukan hati dan bertekad kuat dalam memenangkan Pilkada serentak 15 Februari 2017


Demikian Press Release ini dibuat untuk dapat diberitakan oleh teman-teman media

PIC : KH A Cholil Ridwan (0812-8512-2637)

Keterangan :
PPI adalah Lembaga Pengajian Islam yang mempunyai visi memenangkan calon pemimpin muslim di setiap pemilihan baik Pilkada maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). PPI didirikan Ahad, 16 Juni 2013/ 7 Sya'ban 1434 bertempat di Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru oleh Dewan Pendiri yaitu pimpinan Perguruan Islam As-Syafiiyah, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, salah satu ketua MUI  KH A Cholil Ridwan, Ketua Umum DDII KH Syuhada Bahri dan tokoh YPI Al Azhar Jakarta, KH Amliwazir Saidi Sekarang PPI dipimpin oleh Prof. Hamdan Zoelva. Kegiatan yang dilakukan PPI adalah pengajian politik Islam yang dilakukan sebulan dua kali di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru dan Tablegh Akbar Politik Islam  (TAPI). TAPI sudah dilaksanakan 6 (enam) kali dan yang ke 7 (tujuh) akan dilaksanakan pada hari Ahad, 15 Januari 2017