KH. Abdullah Gymnastiar mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas kepada negara Palestina. “Setidaknya sebagai negara yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia dan juga pembukaan Undang-undang Dasar (UUD 1945) kita jelas sekali bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk membantu Palestina lepas dari penjajahan”, ungkap Kyai yang biasa disapa AA Gym sebelum mengikuti Konfrensi Pers MUI Pusat pada hari ini, Jumat (15/12).

Menurut Kyai yang biasa disapa AA Gym ini, salah satu bentuk solidaritas tersebut adalah dengan menghadiri Aksi Bela Palestina pada hari Ahad 17 Desember 2017 mendatang di Monas Jakarta. Pimpinan Ponpes Darut Tauhid ini juga mengatakan bahwa beliau bersama tim dan santri-santrinya insya Allah akan hadir dalam aksi tersebut. AA Gym berharap aksi ini menggugah persatuan umat, utamanya dalam menyikapi persoalan Palestina. “Kita punya tanggung jawab bersama terhadap Palestina yang dijajah, kita tahu ini sangat tidak bermoral dan siapapun yang mendukung (penjajahan terhadap Palestina) tidak memiliki komitmen yang baik. Mudah-mudahan setelah ini kita punya langkah yang jelas. Masyarakat dunia melihat ini adalah ketidakadilan yang nyata dan berkesinambungan, dan goalnya adalah Palestina harus merdeka.” Tegas AA Gym.

Aa Gym yakin bahwa aksi ini akan berjalan dengan tertib dan damai. “Saya sangat percaya siapa pun yang berniat hadir, dari elemen manapun pada tanggal 17 di Monas ini niatnya baik, untuk membantu saudara kita terlepas dari belenggu penjajahan, dan saya pun percaya bahwa kita akan berlomba-lomba memberikan contoh terbaik bagaimana masyarakat yang mencintai kebaikan berkumpul dengan sangat banyak dan tetap dengan akhlak yang mulia” tuturnya.

Untuk itu AA Gym juga berharap kepada yang berniat hadir untuk menyiapkan diri, bersikap yang terbaik, menjaga ketertiban, dan kebersihan. “Datang bersih, pulang harus lebih bersih Jakarta ini,” pungkasnya.
[Z.Lamu/sym]


Jakarta, Pernyataan sepihak Donald Trump terkait pengakuan Yerussalem (Al Quds) sebagai Ibukota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv menjadi Yerussalem menimbulkan berbagai kecaman dari berbagai Umat Islam Dunia, terkhusus Umat Islam Indonesia melalui MUI dan GNPF Ulama.

Keputusan sepihak Trump tersebut telah melukai umat Islam seluruh dunia. Keputusan Trump itu juga bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 252 tanggal 21 Mei 1968 dan Resolusi DK PBB Nomor 2334 tanggal 23 Desember 2016.

Sebagaimana press release yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernyataan sepihak Donald Trump, “Pernyataan sepihak dari Trump semakin menegaskan bentuk persetujuan AS atas penjajahan Israel terhadap Bangsa Palestina. Bentuk Penjajahan yang dilakukan juga diluar batas kemanusiaan. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, perlu peran Negara Muslim lainnya, terkhusus Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Teluk untuk bersatu melawan penjajahan terhadap saudara sesama Muslim di Palestina.”

Menanggapi permasalahan tersebut, MUI akan melakukan Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina dengan mengajak seluruh stakeholder (Ormas, Tokoh Lintas Agama, Diplomat dan masyarakat) pada 17 Desember 2017, Pukul 06.00 WIB s.d. selesai di Monas, Jakarta. Selain itu, MUI meminta seluruh Umat Islam, terkhusus Indonesia untuk bersedia membacakan ‘Qunut Nazillah’ sebagai bentuk dukungan spiritual bagi Bangsa Palestina yang sedang dijajah oleh Israel.

Senada dengan pernyataan MUI, GNPF Ulama melalui KH Bachtiar Nasir pada Orasi Kemanusiaan Indonesia Bersatu Bela Palestina menyampaikan, “Pernyataan sepihak Donald Trump telah menyakiti seluruh Umat Islam yang terdapat dimuka bumi. Sebaiknya pernyataan sepihak tersebut dapat membuat Umat Islam, terkhusus Umat Islam Indonesia menjadi bersatu untuk membela Al Aqsa supaya kembali ke Umat Islam.”

KH Muhammad Zaitun Rasmin menambahkan bahwa Donald Trump sedang salah langkah dengan menetapkan Yerusalem (Al Quds) sebagai ibukota Israel. Hal ini justru akan semakin menyatukan Umat Islam dalam skala internasional. Perbuatannya itu adalah blunder. Dengan blunder tersebut akan semakin meningkatkan kecintaan masyarakat dunia kepada Islam dan meningkatnya intensitas peribadatan bagi Umat Islam seluruh dunia guna saling bersatu.

“Saya sekarang mencium bau kemenangan Masjidil Aqsa. Insya Allah sebentar lagi !” Tegas dari Wakil Ketua GNPF Ulama ini pada Orasi Kemanusiaan Indonesia Bersatu Bela Palestina di Masjid Raya Pondok Indah (MRPI). (12/12)

Menanggapi pernyataan sepihak Donald Trump, KH Abdullah Gymnastiar atau yang sering dikenal sebagai Aa Gym juga turut berpendapat bahwa pernyataan Donald Trump adalah jalan untuk mempersatukan Umat. Kekuatan Doa juga adalah hal yang perlu dilakukan Umat Islam Indonesia kepada Muslim Palestina. Umat Islam Indonesia harus manfaatkan momentum ini untuk mendakwahkan Palestina terhadap masyarakat luas, dengan dimulai pada keluarga kecil.

Sebagai penutup, KH Bachtiar Nasir menyatakan pernyataan sekaligus ajakan kepada Muslim seluruh Indonesia, “Akan ada unjuk rasa terbesar di muka bumi, insya Allah, dan Jakarta akan penuh dengan umat Islam. Dan Alhamdulillah hari ini Majelis Ulama Indonesia sudah rapat dan memutuskan siap memimpin unjuk rasa umat Islam buat dunia! Berdasarkan ijtihad para ulama, aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina akan diadakan Ahad (17 Desember) di Monas dan Kedubes Amerika.”
[rma]



Jakarta - Ketua GNPF Ulama Ust. Bachtiar Natsir memberikan taushiyah pada acara Reuni Akbar 212, konsolidasi akbar yang didukung berbagai komponen umat Islam. Reuni dilaksanakan di Monas, Jakarta pada hari Sabtu (2/12/2017).

Ketua GNPF Ulama yang kerap disapa UBN ini menyimpulkan penyebab perpecahan yang selama ini terjadi, berakar pada 2 hal. Yaitu jauhnya umat dari Al Qur'an dan adanya pengelompokan-pengelompokan terhadap umat Islam.

Untuk kasus yang pertama, beliau menyindir masih banyak yang tidak sholat subuh berjama'ah dan mendahulukan membaca Whatsapp dibanding Al Qur'an.

Yang kedua adalah masih adanya gesekan dalan internal umat Islam dikarenakan beberapa perbedaan, seperti organisasi, madzhab, dll.

"Demi Allah, tidak pernah ada di hati saya bahwa NU, Anshor dan Banser melarang saya ceramah. Yang ada adalah karena saya yang jarang silaturahim kepada mereka," tegasnya.

Berikutnya beliau mengajak agar umatvIslam tidak membuka kembali luka sejarah. "Pernah ada luka sejarah di masa lalu. Masyumi pernah kecewa dengan NU, dan NU kecewa dengan Masyumi. Itu adalah ijtihad para pendahulu kita," kata beliau.

"Kini kita umat Islam perlu membuat ijtihad baru, yaitu bersatunya semua kekuatan Islam baik yang tradisional maupun modernis di Indonesia. Hilangkan syak wasangka, lupakan luka sejarah. Kita menatap masa depan Islam yang baru di Indonesia", lanjutnya.

Persatuan perlu terus diupayakan karena ada pihak-pihak yang ingin agar umat terus berseteru.

"Mereka, musuh agama dan negara, tidak peduli kamu ini bajunya putih atau hijau, tidak perduli kamu NU atau Muhammadiyah, mereka tidak perduli bangsa negara ini hancur. Yang mereka mau adalah kita umat berpecah belah, bawa lari kekayaan Indonesia yg luar biasa ini," pungkasnya. [ibw]

Jakarta - Ketua dan Wakil Ketua GNPF Ust. Bachtiar Nasir dan Ust. Muhammad Zaitun Rasmin menghadiri pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10/17) di Balaikota Jakarta.

Gubernur lama (Plt.) Djarot Saifulhidayat tidak hadir dalam acara ini. Serah terima kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru diwakilkan kepada Soni Sumarsono dari Ditjen Otonomi Daerah.

Anies-Sandi akan menjalankan amanah kepemimpinan selama periode 2017-2022.

Dalam sambutannya Anies mengatakan, "In syaa Allah kami akan langsung kerja. In syaa Allah Jakarta akan lebih baik."

Ust. Zaitun turut menyatakan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru, Anis-Sandi. "Selamat mengemban amanah, semoga taufiq Allah senantiasa mengiringi", ungkap beliau.

Selain dihadiri oleh para pejabat negara dari berbagai kementerian, duta besar beberapa negara, dan tokoh-tokoh masyarakat, acara ini juga dimeriahkan berbagai kesenian daerah.

Masyarakat Jakarta sangat antusias menyambut gubernur barunya. Hal ini terlihat dari tumpah ruahnya para pengunjung acara di dalam maupun di luar gedung. Acara berlangsung tertib dan damai dari awal hingga usai. [ibw]

Jakarta, Pasca Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Perjuangan Umat Islam akan terus berlanjut dalam menuntut berbagai keadilan. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kasus kezaliman terus menghinggapi Aktivis dan Tokoh Islam yang berkaitan dengan Aksi Bela Islam seperti penganiayaan terhadap Hermansyah sebagai Saksi Ahli Kasus Chat Palsu HRS, framing media mainstream yang berupaya menjatuhkan Islam serta penerbitan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Revisi atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah yang tidak mengindahkan proses Pengadilan dalam upaya pembubaran Ormas.

KH Bachtiar Nasir selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyampaikan beberapa agenda utama dalam upaya menciptakan kedamaian dan keharmonisan Islam Indonesia, “Pertama, Menguatan ruhiyah 212. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya spirit umat berangkat dari surat al-Maidah ayat 51 untuk kebaikan bangsa dan negara. Kedua, Memperkokoh kembali ukhuwah Islamiyah. Setelah Aksi Bela Islam 212 beberapa waktu lalu gelombang umat agak sedikit berantakan. Dan ini menjadi tugas kami mempersatukan kembali. Supaya persatuan umat Islam untuk kebaikan bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tentunya, akan senantiasa terjaga. Ketiga, Mengeluarkan para ulama atau aktivis yang saat ini menghadapi problema hukum. Kami harus bernegosiasi agar mereka semua dikeluarkan. Sebab mereka itu adalah saudara-saudara dan bagian dari gerakan kami yang harus dibela.” Dalam wawancara bersama Islam News Agency (INA) di AQL Islamic Center. (14/7)

“Gelombang kekuatan yang berkeinginan jatuhnya kekuatan Islam di Indonesia sudah mulai kelihatan, bahkan sudah terdapat yang memperlihatkan dirinya. Umat Islam harus bersatu-padu serta menyatukan langkah demi menegakkan keadilan dan kedamaian di Indonesia dengan GNPF MUI sebagai lokomotif perjuangan.” Pesan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Mari kita hilangkan perbedaan dan kebencian masing-masing, sudah saatnya Islam tumbuh kembang yang maju di Indonesia.
(rma)




Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Bachtiar Nasir, Ketua GNPF MUI, dengan ini memberikan pernyataan sikap sekaligus pelurusan berita framing dalam kasus pengeroyokan yang menimpa saudara saya, sahabat saya, Hermansyah, dalam kasus pengeroyokan di Tol Jagorawi, Ahad, 9 Juli 2017.

Pertama, saya mengutuk keras kepada pelaku pengeroyokan yang sangat kejam, biadab, dan tidak berprikemanusiaan. Akibat perbuatan mereka, saudara saya Hermansyah dalam kondisi kritis dengan luka yang sangat parah. Selaku saudara sekaligus sahabat dekat, saya sangat prihatin dan ikut merasakan betapa sakit dan sedihnya menghadapi peristiwa ini. Saya berdoa kepada Allah SWT semoga saudara saya diberikan kesembuhan yang cepat dari Allah SWT dan keluarganya diberikan kekuatan dan juga limpahan perlindungan dari-Nya. Semoga hikmah besar kami dapatkan di balik peristiwa ini.

Kedua, kami berharap kepada aparat Kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur untuk bertindak lebih cepat demi tegaknya supremasi hukum,  dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih penting lagi adalah demi menghindari spekulasi-spekulasi yang dikembangkan oleh mereka yang tidak menginginkan adanya kedamaian di negeri ini.

Ketiga, Saudara Hermansyah bagi saya lebih dari sekedar sahabat. Beliau adalah teman seperjuangan yang saya segani dan hormati. Beliau adalah alumni ITB yang saya banggakan. Beliau bukan cuma memberikan pengetahuan mahal bagi kami, tetapi juga memberikan keterampilan, waktu, dan tenaganya, dalam mendukung perjuangan umat khususnya di bidang telematika dan perkembangan ekonomi kerakyatan dan keumatan. Sangat besar jasa beliau bagi kami, di mana sebagai profesional yang seharusnya produk dan hasil karyanya harus dibayar mahal, tetapi beliau mendedikasikan untuk umat. Ini sungguh sangat mahal.

Keempat, dari sisi media, para jurnalis banyak terbantu dari keahlian beliau di bidang telematika, khususnya dalam pengembangan dakwah sosial di lingkungan GNPF. Lebih dari itu, pengetahuan dan keterampilan beliau sangat mahal ketika memberikan masukan seputar kasus chat pribadi yang menimpa Habib Rizieq Syihab. Beliau pernah bertanya saat diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Habib Rizieq Syihab oleh penasihat hukum Firza Husein. Saya tetap meminta beliau melakukannya dalam koridor hukum agar tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Allah SWT menguatkan Saudara Hermansyah untuk membela kebenaran dalam kasus ini. Karenanya, masalah ini menjadi besar dan apa yang menimpa Saudara Hermansyah, sangat sensitif terutama terkait isu chat Habib Rizieq dan Firza.

Karenanya penting bagi saya meminta pihak kepolisian untuk bekerja lebih ekstra, demi menghindari spekulasi-spekulasi orang yang tidak bertanggung jawab.

Kelima, saya memberikan keterangan bahwa pada Ahad, 9 Juli 2017, saya telah mengunjungi Hermansyah di Rumah Sakit Hermina, Depok, sebelum dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Dalam kondisi tidak sadar saya tidak bisa bertanya dan menggali informasi lebih jauh. Satu-satunya saksi kunci adalah istri beliau, Saudari Irina, yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan masih dalam kondisi syok.

Dari keterangan beliau, kami mendapatkan informasi bahwa kasus ini bermula dari kejadian, dimana dalam perjalanan pulang ke Depok, ada mobil Jazz tiba-tiba menyenggol bagian depan mobil Avanza yang dikendarai Hermansyah dan istrinya. Saudara Hermansyah kemudian mengejar, dan meminta pengemudi mobil Jazz tersebut berhenti. Setelah berhenti di Tol Jagorawi sekitar Taman Mini, menuju Depok, disitulah Hermansyah diserang menggunakan senjata tajam. Di belakang Hermansyah ternyata ada mobil Sedan yang mengikuti. Lebih dari lima orang merangsek dan membacok Hermansyah hingga luka parah dan bersimbah darah. Dari situ, istrinya membawa Hermansyah ke RS Hermina Depok. Mengenai motif, istri Hermansyah belum bisa menjawab.

Keenam, saya berkepentingan untuk meluruskan informasi dan berharap kepada masyarakat untuk menjauhi framing berita, yang bertujuan untuk mengadu domba umat. Kami belum mendapatkan data yang cukup terkait kasus ini, namun diberitakan bahwa kami menyatakan kasus tersebut tidak terkait dengan kesaksian Hermansyah dalam kasus chat Habib Rizieq dan Firza.

Kepada teman media yang memframing berita itu, saya nyatakan bahwa itu bukan pernyataan saya. Saya tidak berani berspekulasi sampai ada informasi yang jelas berdasarkan fakta. Semoga pernyataan sikap ini bisa meluruskan kekeliruan yang beredar di masyarakat, memberi ketentraman, dan memotivasi pihak kepolisian bekerja lebih ekstra.

Karenanya, berikan kesempatan kepada pihak kepolisian bekerja secara profesional dan kami dari GNPF juga bekerja untuk menggali informasi sebenarnya. Lebih dari itu, bantuan moril dan materil dari GNPF atas musibah ini, semoga bisa meringankan saudara Hermasyah. Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2017
KH BACHTIAR NASIR
(Ketua GNPF MUI)

JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)  MUI membantah bahwa pihaknya telah membuat kesimpulan atas insiden pembacokan yang terjadi pada Hermansyah, ahli IT saksi kasus chat palsu Habib Rizieq Shihab - Firza Husein. GNPF justru mendesak Polri untuk segera menuntaskan kasus ini agar terungkap secara terang benderang motif di balik insiden berdarah tersebut.

"Tidak ada pernyataan saya (kepada media) bahwa insiden ini tidak ada hubungannya dengan status Pak Herman sebagai Saksi. Saya tidak ada bikin kesimpulan bahwa ini hanya urusan mobil disenggol," kata Ustadz Bachtiar Nasir kepada media tadi malam.

Sementara Munarman, panglima GNPF MUI secara terpisah menyampaikan hal senada. "Tidak benar GNPF sudah menyimpulkan kasus ini. Saya bersaksi karena ketika UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) diwawancara, saya di samping UBN," tegas Munarman.

Sebagaimana diberitakan salah satu media online disebutkan, Ustadz Bachtiar Nasir menyimpulkan bahwa kasus pembacokan Hermansyah tak ada kaitannya dengan status dia sebagai saksi ahli Habib Rizieq Shihab.

"Setelah saya tanya langsung masih seputar adanya senggolan mobil dan kemudian kejar-kejaran baru kemudian terjadi pengeroyokan," ungkap UBN  sebagaimana dimuat media online tersebut. Munarman mengingatkan media agar Jangan memutar-balikkan fakta khususnya hasil wawancara nara sumber hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. "Kutip pernyataan nara sumber dengan sebenar-benarnya. Ini jelas merugikan GNPF MUI terutama UBN," tegas Munarman lagi.

Menurut dia, karena pemutar balikkan fakta tersebut, UBN dikritik masyarakat karena dianggap tidak berpihak kepada Hermansyah. Polisi sendiri belum mengumumkan hasil penyelidikannya, sehingga mustahil jika UBN membuat pernyataan tersebut.

"Sekali saya ingatkan media yang suka membentuk opini semaunya, sesuai dengan kepentingannya, agar menghentikan aksi ilegal ini. Tulis fakta sebenarnya," ujar Munarman. (MC)


JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir meluruskan pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 25 Juni 2017. Usai pertemuan yang dipimpin KH Bachtiar Nasir tersebut, beredar isu miring yang menyudutkan kedua pihak, baik GNPF maupun pihak Istana. Padahal, dalam ajaran Islam, silaturahmi dan saling memaafkan sangat dianjurkan. Terlebih lagi dalam suasana Idul Fitri, tidak ada alasan bagi semua umat saling menyimpan dendam dan kebencian. Inilah pesan damai yang telah ditunjukkan oleh pimpinan GNPF MUI dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Hari Raya Idul Fitri ini.

"Ini masih dalam nuansa Idul Fitri, sudah sewajarnya kita saling bersilaturahmi dan membuka dialog dengan siapa pun untuk kepentingan bersama. Pintu dialog inilah yang kami inginkan sejak awal namun kesempatan ini baru terbuka bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri," ungkap KH Bachtiar Nasir saat jumpa pers mengenai hasil pertemuan GNPF dan Presiden Jokowi di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (27/6/2017).

KH Bachtiar Nasir menyesalkan adanya penyesatan opini mengenai pertemuan tersebut. Bahkan ada media tertentu yang jelas-jelas mem-framing pemberitaannya karena tidak suka dengan silaturahmi tersebut terjalin untuk kepentingan bangsa. Karena itulah, jumpa pers itu juga digelar demi terciptanya situasi yang kondusif bagi bangsa ini dari berbagai serangan fitnah dan informasi hoaks selama ini.

"Kami memang tidak langsung menggelar jumpa pers usai pertemuan dengan presiden di Istana. Nah, mungkin karena media tidak mendapatkan informasi yang memadai dan proporsional, muncullah berita yang tidak benar, bahkan cenderung mengarang," ungkap wakil sekretaris Majelis Pertimbangan MUI ini.

Bahkan, katanya, terhadap Presiden Jokowi pun terjadi miskomunikasi dengan GNPF. Buktinya, dalam pertemuan dengan Tim 7 GNPF, Presiden tiga kali menyayangkan komunikasi ini baru terjadi sekarang. "Tiga kali saya hitung, Presiden mengucapkan, andai ada pertemuan pasca 411, maka tidak perlu ada aksi 212. Itu seandainya terjadi dialog. Kata Presiden, yang berani nasihati presiden adalah ulama, jadi dia mendengar mereka, Intinya, dialog adalah kebutuhan bersama," kata alumni Pondok Pesantren Gontor dan Darul Huffazh Bone, Sulsel, ini.

Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan, silaturahim adalah karakter dan sifat orang Indonesia. "Setelah ini tidak ada lagi polemik. Kalau sudah dialog, ingin maju, kita tidak ingin melihat ke belakang lagi. Presiden berharap dialog berkali-kali. Kita sudah jelas, ingin negeri ini tenang dan damai. Segala yang menghambat bisa diatasi dengan dialog. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tidak merasa melakukan diskriminasi antara muslim dengan nonmuslim," ungkap Ketua Umum PP Wahdah Islamiyah ini.

Mengenai hal itu, KH Bachtiar Nasir juga mengakui bahwa Pemerintah tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama. Tak hanya itu, Presiden juga menilai pemerintah tidak merasa adanya upaya menyematkan Islam dengan sematan intoleran, anti-Pancasila, anti-Kebhinnekaan, dan anti-NKRI.

"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima," ujar KH Bachtiar Nasir yang juga pimpinan sejumlah Pondok Pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Kepada Jokowi, GNPF MUI menyampaikan pemerintah terkesan menyudutkan umat Islam dengan isu-isu itu. Mereka merasa pemerintah atau penegak hukum bereaksi cepat menangkap masyarakat yang muslim. "Kesan-kesan kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, cepat sekali, ditangkap," katanya.

Inti dari pertemuan itu, GNPF MUI meminta Presiden Jokowi mengutamakan dialog jika dalam proses menyelesaikan masalah. "Kita ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri intuk terima masukan," ungkap anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini.

Selain itu, lanjut dia, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat. "Dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara, tidak diperalat yang inginkan Indonesia pecah. Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa," tegasnya.

Sekaitan dengan pertemuan itu, Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan dengan GNPF MUI. "Presiden tidak bicara teknis dan Presiden instruksikan Menko Polhukkam, setelah ini ada komunikasi secara intens," katanya.

KH Bachtiar Nasir juga menyayangkan pemberitaan media massa yang terlalu mendramatisir pertemuan tersebut. Diberitakan, KH Bachtiar Nasir memuji pemerintah dengan segala program dan kebijakannya. "Kami lepas dari puja puji, kita objektif menilai. Tapi, masa Presiden salah semua," katanya. *azh


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berikut ini kami sampaikan siaran pers mengenai pertemuan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden RI Joko Widodo yang dipimpin oleh KH Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPF MUI dan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, 25 Juni 2017. Pertemuan sebenarnya dijadwalkan pukul 11.30 WIB, namun tertunda beberapa jam, karena pada saat yang sama Presiden bersilaturahmi ke rumah Ibu Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini. Dari GNPF hadir Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).

KH Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden RI Joko Widodo menyikapi berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam, serta penyelesaiannya dengan jalan dialog langsung kepada Presiden.

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan,  GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan. "Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif. Lalu kami bertemu Menko Polhukkam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata KH Bachtiar Nasir.

Lewat momentum Idul Fitri, Menag yang memang ditugaskan oleh Presiden sebagai penggerak halal bihalal membuka saluran komunikasi dengam presiden untuk mempertemukan GNPF.  Maka tidak ada jalan tepat bagi GNPF kecuali memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. "Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela Shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," kata alumni Pondok Pesantren Gontor ini.

Dia melanjutkan, "Tentu Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, karena itu kami berterima kasih bahwa Presiden telah menerima kami pada kesempatan berharga itu untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasi kami," katanya.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan. "Kami juga sampaikan bahwa ada pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Ini kami sampaikan. Kemudian juga soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan. Beliau bilang, seandainya pasca Aksi 411 ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukkam untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus  dan implementasinya," katanya.

Sampai akhir pertemuan, Presiden juga berbicara program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat dan Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat, lewat 12 juta hektare tanah untuk rakyat. Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke barat sudah kuat, maka dia melakukan penyeimbangan dengan China Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan hubungan RI dengam Turki berlangsung dengan baik. Ini semua proses yang butuh waku untuk dilihat hasilnya.

Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata KH Bachtiar Nasir, semuanya masih bersifat general. Secara detil nanti akan ditangani oleh Menko Polhukkam. "Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke  Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim menambahkan, KH Bachtiar Nasir menyampaikan terlebih dahulu situasi kekinian dalam hubungan antara Pemerintah dengan Ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub dirasakan ada kesenjangan komunikasi (yang cukup kuat), masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri. Padahal yang dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam GNPF hanya bermaksud menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi.

Pimpinan GNPF MUI yang lain menyampaikan adanya suasana paradoksal, pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan. "Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," katanya.

GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.

Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata. Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.

Menyikapi hasil pertemuan Tim 7 GNPF dan Presiden Jokowi beserta jajarannya, GNPF MUI akan menggelar PRESS CONFERENCE yang akan digelar Selasa, 27 Juni 2017, Pukul 13.00 WIB, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta.

Demikian Press Release ini kami sampaikan. Terima Kasih.

Taqobbalallahu Minnaa Waminkum.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 Juni 2017


Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk mejadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Dalam tataran teoritis, keberlakuan hukum Islam juga diakui dalam berbagai teori hukum. Dalam Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Indonesia menganut teori simbiotik, dimana hubungan antara dua entitas yang saling berhubungan dan menguntungkan. Negara dan agama saling memerlukan dalam relasi yang interaktif. Menurut teori simbiotik hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Menurut teori lingkaran konsentris yang digagas oleh Muhammad Tahir Azhary, agama, hukum, dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Antar ketiganya membentuk  relasi yang saling berhubungan. Agama berada pada posisi lingkaran pertama yang terdalam menunjukkan pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum yang berada pada lingkaran kedua.  Ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah “al-din al-Islami” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Tegasnya posisi negara pada lingkaran ketiga setelah hukum dimaksudkan dalam teori lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yakni agama dan hukum.

Sejalan dengan teori lingkaran konsentris, dalam teori pluralisme hukum juga dikenal inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Menurut Marzuki Wahid, Islam menganut pluralisme hukum (ta’addud al-fiqh). Asumsi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi : “hasil satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain.” Hal ini didukung dengan ketentuan dalam fiqh yang tidak mengenal – atau tidak berlakunya  –  asas hukum positif yang berbunyi “lex posteriori derogate legi priori” (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), dan asas “lex superior derogat legi inferiori” (hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang tingkatannya lebih rendah).

Brian Z. Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law-Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan social order. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent;morality/reason; dan positive law. Oleh Suteki, dikatakan bahwa ada keterkaitan erat antara state (dengan positive law-nya), society (dengan custom/consent-nya) dan natural law (dengan morality/religion-nya). 

Werner Menski menawarkan pendekatan keempat yang disebut dengan legal pluralism approach. Pendekatan legal pluralism mengandalkan adanya pertautan antara state (positive law), aspek kemasyarakatan (socio-legal approach) dan natural law (moral/ethic/religion). Cara berhukum  dengan hanya mengandalkan positive law dengan rule and logic serta rule bound-nya hanya akan bermuara kepada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. Pencarian keadilan substantif yang sempurna (perpect justice) hanya dapat diperoleh melalui pendekatan legal pluralism. Legal pluralism merupakan strategi pendekatan baru sebagai terobosan hukum melalui the non enforcement of law. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi terpenjara oleh ketentuan legal formalism, melainkan telah melompat ke arah pertimbangan living law dan natural law. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai  bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.
Sejalan dengan legal pluralism, hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam upaya pembangunan hukum, mengingat hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law), sebagaimana ditunjukkan dalam tiga dimensi, yakni dimensi pemeliharaan (memelihara yang lama yang masih baik), dimensi pembaruan (mengambil yang baru yang lebih baik), dan dimensi penyempurnaan (perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan ruang).

Mendukung keberlakuan hukum Islam dinyatakan pula oleh Hazairin dan Sajuti Thalib terkenal dengan teori receptio a contrario sebagai teori pematah atas teori recptie. Pada teori ini hukum Islam berada di atas hukum adat, bukan sebaliknya sebagaimana dinyatakan dalam teori receptie. Dengan perkataan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Teori receptio a contrario memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori receptie. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Menurut teori penerimaan otoritas hukum yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya “The Modern Ternds of Islam”, sebagaimana dikutip Ichtijanto dikatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun, ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Lebih lanjut  H.A.R. Gibb juga mengatakan bahwa dalam perkembangan sejarah hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam.

Charles J. Adams, mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah “law” dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan “law” itu. Lebih spesifik lagi diutarakan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa tujuan hukum Islam secara umum sebagaimana sering dirumuskan adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Terkait dengan keberlakuan hukum Islam, Ichtijanto mempertegas dan mengeksplisitkan makna receptio a contrario dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ia mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya teori eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional ialah sebagai: pertama, ada (exist) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. Kedua, ada (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Keempat, ada (exist) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional. Sifat keadaan hukum Islam dalam teori eksistensi yang terkait dengan teori al-Maqashid Syariah apabila disandingkan dengan teori lingkaran konsentris, pluralisme hukum dan receptio a contrario menemukan tempatnya. Teorisasi-teorisasi yang disampaikan di atas merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum di Indonesia terhadap hukum Islam.

Dangka menjembatani antara penerimaan umat Islam atas hukum Islam dan kedaulatan negara yang diwujudkan dalam politik hukum, maka nilai-nilai mashlahat yang terkandung dalam hukum Islam (al-Maqashid Syariah) dilarutkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Pelarutan ini tidak berarti nilai-nilai hukum Islam kehilangan maknanya. Sesuatu yang dilarutkan tentu tidak lagi terlihat bentuk aslinya, namun demikian dapat dirasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  Hal inilah yang mendasari penulis mengedepankan teori solvasisasi (pelarutan) hukum dalam rangka mendukung positivisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum Islam dalam proses legislasi nasional.

Dalam pelarutan kedua sistem hukum tersebut (hukum Islam dengan hukum positif), diperlukan suatu  konsentrasi yakni perbandingan hukum positif dan hukum Islam (al-Maqashid Syariah). Oleh karena yang akan dipositifkan adalah al-Maqashid Syariah, maka al-Maqashid Syariah disimbolkan sebagai hukum pelarut (solvent), sedangkan hukum positif disimbolkan sebagai hukum terlarut (solute). Dapat juga disebut hukum pelarut sebagai hukum yang mempengaruhi (variabel pengaruh), sedangkan hukum terlarut sebagai hukum yang dipengaruhi (variabel terpengaruh).  Nilai-nilai mashlahat hukum Islam memilik konsentrasi terbesar, karena sebagai hukum pelarut (solvent). Namun demikian, dalam proses pemberlakuannya tetap memerlukan keberlakuan secara yuridis formal, dalam hal ini oleh negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Di sini terlihat, secara materil kedudukan hukum Islam memiliki konsentrasi terbesar, tetapi secara formil negara juga memegang peranan yang besar dalam proses pembentukannya. Hal ini dapat dimengerti oleh karena negara berkedudukan sebagai pembentuk keberlakuan hukum secara yuridis formal. Interaksi hukum pelarut dengan  hukum terlarut inilah merupakan inti dari teori solvasisasi hukum.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta, maka keberlakuan teori solvasisasi hukum ini sangat efektif dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Keberlakuan teori solvasisasi hukum bermanfaat dalam upaya menginternalisasikan teori al-Maqashid Syariyah sebagai wujud dari teori al-Mashlahah al Mursalah dalam perundang-undangan nasional Indonesia.  Keberadaan teori solvasisasi hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum ini sebagai landasan teoretis keberlakuan al-Maqashid Syariah dalam sistem hukum nasional. Terciptanya hubungan koopratif antara al-Maqashid Syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. 

Keberlakuan teori solvasisasi hukum, mempunyai dasar legitimasi yang kokoh yakni mengacu kepada Pembukaan UUD 1945, alinea 3 dan alinea 4 serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yakni pengakuan tentang eksistensi agama dalam negara hukum Indonesia. Bahwa agama dan negara dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Indonesia  adalah bukan negara agama tetapi negara beragama. Paradigma negara Indonesia terhadap agama adalah simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan.

DR. H. Abdul Chair Ramdhan, SH, MH.