Jakarta - Kajian Bulanan di Masjid Baiturahiim, Jaktim malam tadi berjalan dengan sukses sekaligus mengundang KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc. sebagai narasumber kajian dengan mengangkat tema Urgentsi Memilih Pemimpin Berkualitas dan Bersih. (26/3).

Sebagai pembuka Wakil Ketua GNPF MUI menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang integral komprehensif, yakni agama yang saling merekat dan menyeluruh. Agama Islam selalu mengajarkan kepada Ummatnya tentang adanya ke-Bhinneka-an dan menjunjung tinggi persatuan di Indonesia. "Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang mengajarkan sebuah makna Bhinneka dan menjunjung tinggi persatuan disebuah negara". Jelas Beliau.

Beliau melanjutkan penjelasannya bahwa berdasar pada ketentuan Islam, Ummat Muslim diharamkan memilih pemimpin kafir.  Hal ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT serta bukan menjadi sebuah bentuk intoleran dari Agama Islam, namun itulah ketentuan yang harus dijalankan Ummat Islam. "Ayat-ayat di Al Qur'an yang membahas tentang larangan memilih pemimpin kafir jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Ayat yang membahas tentang perjudian dan kejahatan. Hal ini sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT." Tegas KH Zaitun Rasmun sebagai Wasekjen MUI.

Ketum Wahdah menghimbau kepada jamaah supaya Ummat Muslim di Indonesia terkhusus di Jakarta selalu melaksanakan ketentuan Allah SWT guna mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat. (RMA)

Aksi Damai Belas Islam I, II dan III merupakan peristiwa sejarah besar bagi Ummat Islam dan bangsa Indonesia. Dalam aksi damai tersebut, khususnya Aksi Bela Islam III yang dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 2 bulan 12 tahun 2016 yang dihadiri kurang lebih 7 juta umat Islam ini tentu menggambarkan Ukhuwah Islamiyah yang sangat kental. Umat Islam laksana satu tubuh yang jika salah satu anggota tubuhnya sakit, tentu seluruh tubuh akan merasakan sakit pula.

Peristiwa sejarah Aksi Bela Islam 212 tentu tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi sengaja dilupakan. Mengingat peristiwa sejarah tersebut begitu penting, maka Pusat Kajian Hadis bekerja sama dengan GNPF MUI meluncurkan BUKU POTRET AKSI DAMAI BELA ISLAM 212. Buku sejarah tersebut adalah kumpulan foto-foto yang menjadi fakta dan bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Bersyukurlah bagi para mujahid yang aksinya terekam kamera tim peliput Pusat Kajian Hadis. Dan bagi yang belum sempat terliput, tetap mendapat pahala jihad dan saksi sejarah telah melakukan pembelaan terhadap agama Allah, terhadap Al-Qur’an dan tentunya para ulama.

Miliki segera agar kita mempunyai kisah sejarah yang tentunya akan kita kisahkan kepada anak, cucu dan keturunan kita.

Anda pun bisa menjadi bagian sejarah !
Selain memuat foto yang sudah ada, di lembaran terakhir disediakan ruang Aku Alumni 212 untuk menempelkan foto Anda sewaktu mengikuti aksi. Maka Anda pun menjadi bagian dari buku dan sejarah aksi bela Islam.


APP Android: Potret Aksi Bela Islam 212 - AR
Aplikasi dengan teknologi Augmented Reality (AR) ini melengkapi buku Potret Aksi Damai Bela Islam 212. Dengan men-scan bagian buku Aksi Bela Islam III, maka akan muncul video / konten interaktif terkait dengan Aksi Bela Islam 212.  Silakan download aplikasinya gratis via google play, cari dengan kata kunci “potret aksi bela islam” dan jalankan aplikasi ini untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya.


Informasi dan pemesanan:
Telp/WA/SMS: 0818.996.994 / 0858.9081.6698, atau kunjungi: http://bit.ly/2mR23ZW

Ahli agama Islam yang didatangkan Penasehat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dalam persidangan kelima belas kasus penistaan agama di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (21/03/2017) mengatakan bahwa Surah Al Maidah 51 yang menjadi bagian dari Kitab Suci Al quran tidak bisa diterapkan dalam kondisi saat ini.

KH Ahmad Ishomuddin yang diperiksa setelah Ahli Bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa Surah Al Maidah 51 hanya bisa diterapkan pada kondisi peperangan atau kondisi tidak damai sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini Surah Al Maidah 51 tidak bisa diterapkan.

Selain itu, menurut salah satu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Lampung ini, Ayat-ayat Alquran tidak boleh digunakan dalam politik, kecuali terhadap 2 ayat yaitu ayat "falyatanafasil mutanafisun" dan ayat "fastabiqul khayrat".

Nasrulloh Nasution, advokat yang hadir menyaksikan persidangan mengatakan bahwa keterangan Ahli Agama versi Ahok ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, sebagai orang yang mengaku ulama seharusnya Ahli berada di jalur yang benar dan taat pada seruan MUI sebagai representasi ulama di Indonesia, kata Nasrulloh.

Menurutnya, Pernyataan Ahli yang menyatakan Surah Al Maidah 51 dalam hal larangan bagi umat muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tidak bisa diterapkan saat ini melainkan dalam kondisi perang adalah sebuah bentuk sikap tegas Ahli bahwa Surah Al Maidah 51 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Terlebih, Ahli menafsirkan kata auliya dalam Surah Al Maidah 51 sebagai teman setia, berbeda dengan tafsiran Ahli Agama yang telah diperiksa sebelumnya yang menafsirkan auliya sebagai pemimpin.

Berseberangan dengan ulama-ulama lainnya yang  mendukung Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI, ulama yang mengaku masih menjabat Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI ini menurut Nasrulloh juga telah menyebut Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai pemicu sehingga kondisi ini semakin membesar.

"Pernyataan dia (ahli) yang menyebut Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai pemicu sama saja mengartikan Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai sumber kegaduhan, gak benar itu, justru Sikap dan Keagamaan MUI itu untuk meredakan kegaduhan yang dibuat Ahok dan menjaga keutuhan NKRI", tegasnya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi  GNPF MUI ini berkeyakinan bahwa majelis hakim akan mengenyampingkan keterangan Ahli ini. Ia mengungkapkan beberapa alasan mengapa keterangan Ahli Agama versi Ahok ini layak untuk tidak dipertimbangkan.

Pertama, Ahli Agama versi Ahok ini bukanlah Ahli Tafsir melainkan mengaku sebagai Ahli Fiqih sehingga apa yang ditafsirkannya tidak layak dipertimbangkan. Kedua, Ahli Agama versi Ahok ini sebagai Ahli Fiqih telah keluar dari ranah keahliannya dengan mengatakan bahwa Ahli yakin tidak ada unsur kesengajaan Ahok untuk menista agama Islam, yang seharusnya hal ini menjadi domain kewenangan hakim.

Ketiga, sebelum memberikan keterangannya hari ini, Ahli Agama versi Ahok tersebut mengakui dalam persidangan telah melakukan briefing terlebih dahulu dengan Tim Penasehat Hukum Ahok sehingga keterangannya sudah berpihak dan tidak lagi kompeten disebut sebagai Ahli.

"Ahli agama versi Ahok ini tidak kompenten menjadi Ahli karena ikut briefing Tim Ahok sebelum sidang, sudah memihak sebelum memberikan keterangan wajar saja kalau keterangannya ngawur begitu", tutup Nasrulloh. (HA)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini, Selasa (21/3/2017) berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat. Dalam dialog kebangsaan ini hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Din Syamsyudin.


Din mengatakan, ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan mengangkat tema "Dialog Ulama-Umara: Meneguhkan Kondusifitas Umat". Pantauan tim GNPF di lokasi sebelum dialog dimulai Din mengajak seluruh peserta dialog untuk mendo’akan mantan Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi yang baru wafat pada Kamis 16 Maret yang lalu.


Sejalan dengan tema yang diangkat pada dialog ini, Kapolri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebhinekaan yang dimiliki bangsa ini harus dirawat bersama oleh rakyat Indonesia dan juga MUI. "Saya ingin lebih menyampaikan tentang kebhinekaan karena ini merupakan tanggungjawab kita semua," kata Tito.

Selanjutnya para pimpinan MUI bergantian menyampaikan sumbang saran maupun pertanyaan kepada Kapolri. Kapolri sangat mengapresiasi masukan-masukan tersebut dan berjanji akan menindak lanjuti.

Salah satu masukan disampaikan oleh Wasekjen MUI Ust. Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau menyampaikan beberapa masukan terkait pentingnya dialog antara ulama dengan pemerintah hingga soal Pilkada DKI.

Kapolri menyambut baik masukan-masukan tersebut dan berjanji akan membahas dalam rapat bersama pihak terkait.  “Tadi saya catat point-point pentingnya untuk saya bawa (ke rapat-rapat dengan pihak terkait).”  kata Kapolri menanggapi.

Ust. Zaitun menyatakan bahwa langkah awal untuk menyelesaikan banyak persoalan bangsa adalah dengan melangsungkan dialog. Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini mengusulkan agar Polri bersama pemerintah bisa terus menjalin komunikasi, bukan hanya dengan para ulama tapi juga dengan para konglomerat di negeri ini.

Beliau menyatakan bahwa hal ini pernah juga dilakukan para pemimpin terdahulu. Diantaranya seperti yang dilakukan Pak Harto di era Orde Baru. Menurut beliau, dialog dengan melibatkan para ulama, umara’, dan para pengusaha seperti itu akan dapat menyelesaikan banyak persoalan.

“Segala masalah bisa diatasi dengan dialog, dengan komunikasi. Alhamdulillah bapak (Kapolri) ini selalu komunikasi dengan para ulama’. Komunikasi dengan para konglomerat ini juga saya kira perlu,” ungkapnya.

Para konglomerat yang beliau maksud bukan hanya yang beragama Islam. Termasuk para pengusaha dari agama lain. Beliau sampaikan, “Umat Islam akan terus siap melanjutkan persahabatan dengan etnis dan agama manapun seperti yang selama ini dilakukan.”

Berikutnya Ust. Zaitun titip pesan agar masukan ini bisa disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Beliau berharap Presiden berkenan mengundang para ulama dan tokoh bangsa untuk melakukan dialog kebangsaan berikutnya.

Wasekjen MUI yang juga Wakil ketua GNPF (Gerakan Nasional pengawal Fatwa) MUI ini menyatakan bahwa umat Islam dan para ulamanya sangat mencintai NKRI. Semua menginginkan kebaikan bagi negeri tercinta ini. Dan bentuk kecintaan itu adalah dengan dialog bersama mencari jalan keluar berbagai persoalan.

“Kita sayang negeri ini, tapi betul-betul langkah awal Pak, untuk menyelesaikan (persoalan bangsa), mudah-mudahan salah satunya kompromi (dengan sesama komponen bangsa),” pungkas beliau.

Menutup usulan tersebut beliau sempat sampaikan harapan agar Pilkada DKI berlangsung secara elegan dan konstitusional. Beliau berharap hal ini bisa diupayakan bukan hanya pihak pasangan calon muslim saja, tapi oleh kedua belah pihak. Ini karena Pilkada DKI sebagai hajatan terdekat umat di ibukota akan menjadi barometer di seluruh tanah air.

Kapolri juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebhinekaan dan juga mencegah adanya perpecahan antar kelompok.[ibw]

Persidangan kelimabelas kasus penistaan agama kembali digelar pada hari Ini, Selasa (21/03/2017) dengan agenda mendengarkan keterangan 3 Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ketiga Ahli yang akan diperiksa tersebut di antaranya KH Ahmad Ishomuddin sebagai Ahli Agama Islam yang juga Rais Syuriah PBNU Jakarta serta Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Lampung.

Selain itu, Prof. Dr. Rahayu Surtiati juga dihadirkan sebagai Ahli Bahasa. Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, C. Djisman Samosir, SH, MH, dihadirkan sebagai Ahli Hukum Pidana.

Prof. Rahayu adalah ahli pertama yang diperiksa dalam persidangan kelimabelas ini. Guru Besar Linguistik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok ini memberikan keterangan dalam kaitan keahliannya untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam perkataan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 silam.

Dalam persidangan, Ahli menerangkan bahwa maksud dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 adalah bahwa Surat Al Maidah 51 dijadikan sebagai alat kebohongan. Adapun terkait kata "dibodohin" dan "dibohongi", menurutnya kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama.

Nasrulloh Nasution yang turut menyaksikan jalannya persidangan menyatakan bahwa keterangan Ahli yang menyatakan Surat Al Maidah 51 sebagai alat kebohongan bersesuaian dengan keterangan-keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada persidangan sebelumnya, ahli pidana dan ahli agama Islam yang dihadirkan Jaksa menjelaskan bahwa makna dibohongi Surat Al Maidah 51 berarti Surat Al Maidah 51 dijadikan alat kebohongan dan ulama yang menyampaikan Surat Al Maidah 51 sebagai orang yang berbohong.

Ahli juga menjelaskan bahwa arti kata "orang" dalam kalimat dibodohin pakai surat Al Maidah 51 adalah ungkapan yang bermakna umum, tidak hanya bermakna elit politik. Artinya, bisa juga bermakna ulama sebagai orang yang menyampaikan Surat Al Maidah 51.

"Keterangan Ahli Bahasa ini sudah sesuai dengan keterangan ahli-ahli JPU, menguatkan fakta bahwa selain mengatakan Surat Al Maidah 51 sebagai alat kebohongan, Ahli juga mengatakan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah 51 sebagai orang yang menyebarkan kebohongan", tuturnya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi GNPF MUI ini mengatakan bahwa Ahli Bahasa yang dihadirkan Penasehat Hukum Ahok ini juga menguatkan unsur niat Ahok untuk menista agama Islam. Menurutnya, Ahli sudah menyimpulkan bahwa perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al Maidah 51 merupakan hasil pengalaman Ahok dari kegagalannya bertarung di Pilgub Bangka Belitung tahun 2017. Ahok menuduh kegagalan ia dalam pilgub tersebut akibat adanya selebaran yang beredar yang menyeru agar tidak memilih pemimpin non muslim  sebagaimana dinyatakan dalam Al quran Surat Al Maidah 51.

Lebih lanjut menurut Nasrulloh, Ahli Bahasa menerangkan bahwa tidak ada ruang hampa dalam pikiran dan setiap perkataan tidak  dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan perkataan sebelumnya. Makanya, pengalaman kegagalan Ahok di pilgub Bangka Belitung akibat Surat Al Maidah 51 menjadi pengalaman buruk yang kemudian dituangkan dalam bukunya dan disampaikanya dalam pidato di Balai Kota dan di partai Nasdem, ujarnya.

"Pengalaman buruk Ahok dengan Surat Al Maidah 51 adalah bukti penguat adanya unsur niat menista agama Islam", tutupnya. (HA)


JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir mengapresiasi aksi kemanusiaan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk membantu korban kelaparan di Afrika dan Yaman. Tiga negara Afrika yang dilanda bencana kelaparan adalah Somalia, Sudan Selatan, dan Nigeria.

Pimpinan AQL Islamic Center yang juga konsen di bidang sosial dan kemanusiaan ini menegaskan, bangsa Indonesia khususnya umat Islam punya tanggung jawab sosial untuk meringankan beban saudara-saudaranya di negara lain yang membutuhkan bantuan. Ini merupakan kemuliaan dari sisi kemanusiaan sehingga umat Islam harus berperan mengulurkan bantuan kepada empat negara yang dilanda kelaparan tersebut. Terlebih bagi umat Islam sangat dianjurkan memberikan makan kepada orang dikenal dan tidak dikenal.

Dengan begitu, KH Bachtiar Nasir mengimbau agar umat Islam Indonesia membantu program bantuan ACT untuk bencana kelaparan di Somalia, Sudan Selatan, Nigeria, dan Yaman.

"Ini adalah sebuah program yang sangat mulia dan terhormat, mulia dari sisi agama dan terhormat sebagai bangsa Indonesia,” ujar Ketua Alumni Universitas Islam Madinah itu saat pelepasan relawan ACT di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Jumat (17/3).

KH Bachtiar Nasir mengingatkan, kepedulian dan uluran tangan umat Islam untuk kemanusiaan juga akan mengangkat citra baik bangsa Indonesia di mata internasional. Karenanya, program kemanusiaan ACT perlu mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia dari semua elemen mulai dari kalangan bawah, menengah, dan atas.

Diketahui, ACT melalui Tim Sympathy of Solidarity (SOS) telah menyalurkan 2,6 ton paket bantuan bahan pangan dari Indonesia ke Somalia. Bantuan tahap pertama ini disalurkan ke sejumlah wilayah, seperti Lower Shabelle dan Bay Region.

Pada Selasa (14/3) lalu, tim SOS mendistribusikan bantuan pangan ke Kampung Kukari di Lower Shabelle yang terletak sekitar 40 km dari Mogadishu. Kampung Kukari merupakan kampung tidak resmi yang dihuni oleh pengungsi. Bangunan di kampung tersebut terbuat dari seng dan ranting-ranting yang disusun sekenanya. "Ada sekitar 15 sampai 19 'koloni' pengungsi baru di Kampung Kukari," ujar Senior Manager Komunikasi ACT, Bambang Triyono, sebagaimana dirilis Republika.co.id.

Pada Rabu (15/3), tim SOS menyalurkan bantuan ke Kota Baidoa di Bay Region. Kota Baidoa kedatangan hampir 20 ribu pengungsi yang berasal dari desa-desa di sekitar kota tersebut, yang mencari air bersih dan bantuan pangan.

Sejak perang saudara 20 tahun lalu yang mereda 10 tahun terakhir, ada lebih dari tiga juta warga Somalia yang pergi dari kampung halamannya untuk mengungsi. Mereka yang dulu mengungsi ke Dadap Camp di Kenya, pada akhir tahun lalu sudah dikembalikan ke Somalia dan ditempatkan di luar Kota Baidoa.

Sementara jutaan pengungsi lainnya tersebar di beberapa titik, termasuk di pinggiran Kota Mogadishu. Akibat kekeringan ini, puluhan ribu warga Somalia keluar dari kampung mereka ke kota untuk mencari air bersih dan makanan. "Jadi, boleh dibilang cukup banyak pengungsi yang harus ditangani oleh Pemerintah Somalia," jelasnya. *muhajir

KH. Hasyim Muzadi Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah  usia pada pada Kamis, 16/03/2017 pukul 6.15 WIB.

Kader NU kelahiran Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1943 ini merupakan salah satu putra terbaik bangsa dan ulama yang  banyak jasanya. Di NU sendiri beliau pernah menjabat sebagai pengurus dari Ranting hingga PB (Pengurus Besar).

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kiyai Hasyim kemudian ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

GNPF-MUI turut menghaturkan belasungkawa atas wafatnya sang kiyai karismatik yang memiliki karakter hangat dan bersahabat ini.

Ketua Dewan Penasehat GNPF-MUI Habib Rizieq, Ketua GNPF Ust. Bachtiar Nasir, Ust. Zaitun, GNPF dan KH Misbah mewakili segenap pengurus GNPF dan eksponen 212 mengucapkan do'a dan ta'ziyah untuk beliau.

Ungkapan ta'ziyah dan do'a tersebut sebagai berikut, "Kami menyampaikan ta'ziyah (bela sungkawa) sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak K. H.  Hasyim Muzadi
(Anggota Wantimpres dan mantan Ketua PBNU).
Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa ini dan ulama  yang sangat besar jasanya. Teriring doa semoga Allah subahanahu wata'ala menerima semua amal kebaikanya dan dilipatgandakan pahalanya serta diampuni segala dosanya, rahimahullah rahmatan wasi'atan waaskanahu fasiiha jannatihi. Amiin."

Kiyai Hasyim Muzadi memiliki kedudukan tersendiri bagi para pimpinan GNPF MUI. Beliau merupakan salah satu tokoh umat yang sangat mengapresiasi Aksi Damai 212. Bahkan Kiyai sempat menyatakan in syaa Allah aksi damai tersebut dihadiri para malaikat.

Dari informasi yang dihimpun khususnya dari pihak keluarga, jenazah KH Hasyim Muzadi akan diberangkatkan ke Pesantren Al-Hikam Depok, dari Malang pada pukul 13:00, hari ini. Perjalanan 1,5 jam dan perkiraan sampai di Halim Perdanakusuma pukul 14.30.

Diperkirakan 15.30 Jenazah telah tiba di masjid PP Alhikam Depok dan disholatkan di mesjid Al Hikam 4. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Maqbarat keluarga di komplek PP Al Hikam Depok 5. [ibw]
 
Bogor – Wakil Sekjen MUI Pusat KH Muhammad Zaitun Rasmin didapuk menjadi pemateri dalam Workshop Pengembangan Pendidikan Bela Negara  yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag RI) hari ini Kamis, 16 Maret 2017. Bertempat di Hotel Sahira Butik, Bogor, Jawa Barat.

Dalam workshop ini KH Zaitun diamanahkan membawakan materi dengan tema “Pesantren dan Penguatan Bela Negara”. Menurut keterangan resmi dari panitia, tema ini dipilih karena dilatar belakangi adanya polemik soal wacana bela negara rancangan Kementerian Pertahanan RI. Polemik ini muncul sejak ditetapkannya Hari Santri Nasional Oktober 2015.

Pesantren dianggap penting karena diharapkan menjadi basis utama dalam menanamkan pendidikan bela negara. Pesantren adalah basis pendidikan Islam yang otomatis di dalamnya diajarkan soal bela negara. Diharapkan nantinya para santri bisa memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta menyiapkan diri untuk tampil melanjutkan estafet kepemimpinan dengan ikut serta mempertahankan keutuhan NKRI.

Workshop ini juga dilakukan sebagai langkah penyiapan naskah akademik “Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Pesantren”. Setelah itu akan dirumuskan rekomendasi bahan pengembangan kebijakan sebagai acuan penyusunan dokumen program pendidikan bela negara di pesantren oleh Kemenag RI.

Wakil Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI ini juga sempat menjelaskan bahwa bela negara sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan negara, dalam hal ini pemerintah yang sah, wajib dibela selama yang dilakukan bukanlah kemaksiatan.

KH Zaitun menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap persoalan bela negara. Menurut ulama muda berdarah Gorontalo ini ada beberapa landasan yang menjadi dasar. Antara lain, Islam adalah agama yang sangat manusiawi dan ajarannya datang untuk memelihara. Termasuk di dalamnya adalah memelihara tumpah darah dan kehormatan umat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Beliau melanjutkan penjelasannya bahwa Islam mendorong untuk mempertahankan hak, cinta tanah air, hisbah (amar ma’ruf nahi munkar),dan jihad fiisabilillah. Semua ajaran dalam Islam ini sejalan dengan program bela negara yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini juga mengajak semua lapisan masyarakat agar mengedepankan positive thinking atau husnuzhzhan. Umat harus berbaik sangka dan mendukung program bela negara yang dicanangkan pemerintah ini.

Workshop ini dihadiri sekitar 40 peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai ormas, MUI, pesantren, serta beberapa unsur dari Kementerian Agama RI.[ibw]


JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua semakin dekat. Untuk mewujudkan pilkada jujur dan adil, Gerakan Kemenangan (Gema) Jakarta meluncurkan program Tamasya Al-Maidah sebagai wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal dan memantau langsung proses pilkada di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Program ini tentu tidak hanya dikhususkan bagi eksponen Aksi 411 dan Aksi 212 saja melainkan bagi segenap umat Islam se-Indonesia dengan visi pemenangan pemimpin muslim.  

   Wakil Ketua Gema Jakarta Farid Poniman mengatakan, pihaknya menargetkan 1,3 juta umat Islam dari luar Jakarta dapat ikut dan berpartisipasi untuk mengawal Pilkada DKI, 19 April 2017. Proses pendaftarannya dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Tamasya Al-Maidah terlebih dulu. Setelah diunduh melalui app store atau play store, akan muncul form Tamasya Al-Maidah dengan logo Gema Jakarta. Para peserta diharap mengisi biodata berupa nama lengkap, nomor handphone, alamat, serta tempat dan tanggal lahir. Peserta diminta memilih kategori TPS yang diinginkan, yakni TPS aman atau rawan. Selanjutnya, data yang dimasukkan disimpan (save) dan akan diproses sebagai peserta Tamasya Al-Maidah.
   “Bagi warga Jakarta, kami tempatkan mereka sebagai relawan yang akan ikut juga memantau setiap TPS di wilayah Jakarta. Relawan Jakarta juga akan bertindak sebagai kaum Anshor yang menyambut dan melayani peserta Tamasya Al-Maidah sebagai kaum Muhajirin. Peserta langsung kami arahkan ke pos-pos terdekat dari TPS yang menjadi lokasi pemantauannya,” ungkap Farid Poniman dalam siaran pers kepada wartawan.

   Mengenai biaya, peserta Tamasya Al-Maidah tidak dipungut biaya namun mereka mengeluarkan biaya untuk kebutuhan sendiri selama di Jakarta terutama untuk transportasi. “Jadi ada semangat bagi kaum muslimin di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta sebagaimana pada pelaksanaan Aksi 411 dan Aksi 212. Mereka datang sendiri dengan biaya sendiri. Kami hanya memfasilitasi di mana TPS yang akan dipantau dan dimana titik kumpul mereka,” kata Farid Poniman.

   Praktisi Hukum Dr M Kapitra Ampera SH MH mengatakan, program Tamasya Al-Maidah yang digalang oleh Gema Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 dan PKPU Nomor 5 tahun 2015. Dia mengatakan, warga berhak mengawasi kerja aparat negara sesuai Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.  “Hak konstitusional warga negara dilindungi undang-undang. Hak konstitusi warga untuk datang kemana saja, termasuk berada di sekitar TPS-TPS di seluruh DKI Jakarta pada tanggal 19 April 2017. Kita ingin Jakarta aman dan tenteram. Demokrasi itu bukan siapa yang dipilih. Namun bagaimana memilih pemimpin dengan adil, damai dan transparan. Tentu saja kita tidak melakukan pemaksaan,” ujar Ketua Tim Advokat GNPF MUI ini.

   Selain program Tamasya Al-Maidah, Gema Jakarta juga membuka program Baksos Thibbun Nabawi. Gema Jakarta akan melakukan Baksos Thibbun Nabawi secara gratis dengan melibatkan 20 terapis yang ahli di bidang al-fasdu, bekam, refleksi, dan terapi syar’ie lainnya. “Setiap lokasi baksos dapat melayani hingga 200 pasien. Kami berharap bisa dibuka di 60 lokasi,” ungkap Farid Poniman. (*)

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada yang dihadirkan Penasehat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai saksi yang meringankan (a de charge) menyatakan bahwa unsur niat dalam tindak pidana penistaan agama patut diduga sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dalam lanjutan persidangan keempat belas perkara penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, selasa (14/03/2017).

Keterangan ini merupakan penegasan atas pernyataan Ahli yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada poin 12 BAP tersebut, Ahli menyatakan bahwa berdasarkan video-video dan Buku Ahok yang berjudul “Merubah Indonesia” yang sudah dilihat dan dibacanya, maka patut diduga unsur niat penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sudah terpenuhi. Pernyataan ini berpatokan pada Teori Kesengajaan yang diobjektifkan, terang Ahli ketika ditanyakan keterangannya pada poin 12 oleh Majelis Hakim.

Nasrulloh Nasution yang turut hadir mengawal persidangan ini menjelaskan bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana ini semakin memperkuat unsur niat dalam tindak pidana penistaan agama. Menurutnya, keterangan Ahli pada poin 12 ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Hukum Pidana dari UII Prof Muzakkir dan keterangan Ahli Hukum Pidana dari MUI DR. Abdul Choir, S.H., M.H. Dengan demikian, unsur niat melakukan penistaan agama semakin kuat terbukti sehingga tidak ada lagi keraguan bagi hakim untuk menyatakan Ahok terbukti bersalah, terangnya.

Ia juga menerangkan bahwa Ahli Hukum Pidana dari UGM ini pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri, namun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dihadirkan di persidangan, dengan alasan keterangan Ahli ini tidak konsisten. Menurutnya, kehadiran Ahli Hukum Pidana ini sebagai saksi yang meringankan Ahok telah ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya dalam persidangan Jaksa tidak bertanya kepada Ahli.

"Ahli ini tidak konsisten keterangannya, makanya tidak dipanggil Jaksa. Tapi keterangannya poin 12 sudah cukuplah bagi Jaksa untuk mencantumkannya dalam surat tuntutan”, ujar Koordinator Persidangan GNPF MUI ini.

Persidangan keempat belas telah selesai pada pukul 15.20 WIB, dan perisdangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda lanjutan pemeriksaan Ahli yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum Ahok. Penasehat Hukum Ahok rencananya akan menghadirkan 4 Ahli lagi pekan depan, dari berbagai bidang.

"Kita lihat apakah mereka (Ahli) kompeten dan profesional dalam bidangnya atau justru keterangannya sangat menunjukkan keberpihakannya kepada Ahok”, tutup Nasrulloh. (HA)