JAKARTA - Silaturrahim Ulama dan Tokoh Umat untuk Keadilan dan Terjaganya NKRI Tercinta menghasilkan tujuh poin deklarasi persaudaraan ummat. Dalam acara yang digelar di Aula Buya Hamka, Kompleks Al-Azhar Jakarta tersebut, para tokoh dan ulama dari berbagai daerah di Indonesia diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka kepada pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq Syihab, Ketua GNPF KH Bachtiar Nasir, dan Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin bersama jajaran pengurus GNPF lainnya lebih banyak mendengarkan masukan dari peserta. Intinya, Aksi Bela Islam adalah momentum persaudaraan Islam dan persatuan bangsa sehingga semangat aksi tersebut harus terus digaungkan. Dalam konteks ini, GNPF menjadi  lokomotif persatuan ummat Islam. Sayangnya, tidak sedikit pihak yang tidak menginginkan ummat Islam bersatu.

Realitas itu ditandai dengan maraknya isu yang terus memojokkan ummat Islam, mengadu domba, dan bahkan mendiskreditkan GNPF sebagai lokomotif pemersatu ummat. Kemudian merebak berbagai ancaman kepada sejumlah tokoh Islam dan ulama, tersiar pula fitnah dan hoaks yang terus memojokkan ummat Islam dengan tuduhan anti-Pancasila, anti-Bhinneka Tunggal Ika, intoleran, bahkan tuduhan anti-NKRI. "Padahal di dada kita (ummat Islam),  kita bisa lebih merah putih (nasionalis) dibanding mereka," tegas KH Bachtiar Nasir.

Karena itu, untuk meyakinkan kepada segenap bangsa Indonesia mengenai komitmen kebangsaan, Pancasila, Bhineeka Tunggal Ika, dan NKRI, di kalangan ummat Islam, GNPF melahirkan deklarasi yang berisi tujuh poin. Inilah poin-poin deklarasi persaudaraan ummat Islam:

1. Kami adalah umat yang satu dalam satu kesatuan aqidah dan keyakinan sebagai hamba Allah yang maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allahu ahad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad.

2. Kami adalah satu kesatuan umat dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang bersaudara dalam ikatan aqidah dengan Tuhan yang satu Allah Tuhan Yang Maha Esa, kitab suci yang satu Al-Quran, dengan Rasul yang satu Muhammad Rasulullah pembawa dinul haq dari Allah Yang Maha Kuasa sebagai rahmat bagi seluruh alam.

3. Kami adalah satu kesatuan umat dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa dari pada kemaslahatan pribadi dan kelompok kami sendiri-sendiri dan memandang umat lain warga negara dan bangsa dengan pandangan saling menghormati hak-hak bertetangga secara baik demi menjaga keutuhan NKRI. Menjaga kedaulatan NKRI adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kenegaraan, sekaligus tanggung jawab keagamaan.

4. Kami bertekad untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mewujudkan supremasi hukum Allah yang maha kuasa dalam seluruh hierarki peraturan perundang-perundangan dalam rangka mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara menegakkan sistem permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmah.

5. Kami bertekad mewujudkan NKRI yang penuh berkah yang melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa bumi Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan melindungi akidah dan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa, serta memajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa yang hidup tenteram dan damai dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.

6. Kami sepenuhnya mendukung MUI sebagai lembaga fatwa bagi umat Islam Indonesia dan kami menolak segala upaya delegitimasi fatwa MUI.

7. Kami menolak segala bentuk kriminalisasi Habib Rizieq Syihab dan ulama lainnya, serta kami juga menolak pembubaran FPI dan ormas Islam lainnya. (Azh)



SENTUL CITY - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) resmi meluncurkan Koperasi Syariah 212 dan Channel 212 di Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/1).

Acara peluncuran ini dipandu Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin. Hadir juga Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir. Sebelum peluncuran koperasi dan channel 212, KH Zaitun Rasmin terlebih dulu membuka penggalangan dana untuk kegiatan GNPF.
Sumbangan berdatangan dari ummat Islam yang memadati Aula Alhambra STEI Tazkia, Centul City, Bogor. Di antara ummat Islam yang hadir, mereka mendonasikan mulai Rp 1 juta hingga 25 juta. Bahkan ada yang menyumbangkan sebidang tanah.

Ketua Media Center GNPF Farid Poniman menjelaskan fungsi dan tujuan diluncurkannya Channel 212 melalui akun Telegram. Melalui Channel 212, ummat Islam akan terus mendapatkan informasi dan klarifikasi yang akurat sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran berita dan informasi yang menyesatkan ummat Islam. "Jadi tidak ada akun bodong atau anggota yang tidak jelas karena diverifikasi dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP). Channel ini bisa menampung sampai 50 juta orang dan semuanya yang terdaftar adalah anggota dengan identitas yang benar, tidak ada akun fiktif," ungkap Farid Poniman memperkenalkan Channel 212 pada acara Launching Channel 212 GNPF dan Pendaftaran Massal Koperasi Syariah 212.

Pemrakarsa dan Penanggung Jawab Channel 212 Hermansyah mengatakan, sistem keamanan secara teknologi Channel ini sangat aman dengan berbagai perangkat yang dimiliki. Aplikasi ini bahkan sudah berjalan dan semua identitas anggota yang mendaftar diverivikasi melalui mesin sehingga data yang masuk sangat aman. "Kita sadar banyak orang yang tidak suka dengan gerakan ummat Islam ini sehingga tentunya ada yang ingin merusak sistem yang kami buat ini sehingga kita menggunakan sistem yang aman untuk ummat," ungkap Hermansyah.

Dia memgatakan, Channel 212 ini juga merupakan wadah komunikasi ummat dengan GNPF. Ummat Islam bisa menanyakan langsung kevalidan berita yang beredar, bisa mengirim berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan semua sistem komunikasi diatur untuk memudahkan ummat Islam di bawah koordinasi GNPF. (Azh)
no image
(17/01) Habib Zein Maula 'Aidid salah satu ulama pulau seribu menghadiri sidang penodaan agama dengan terdakwa BTP alias Ahok dimana kehadiran Habib Zein ingin meneguhkan bahwa sebagian besar masyarakat pulau seribu menolak pernyataan Ahok yang sudah menodai agama Islam.

Dalam keteranganya Habib Zein menyampaikan masyarakat pulau seribu yang hadir ketika terdakwa menyampaikan sambutannya hanya yang mendapatkan undangan saja, sedangkan kami tahu ada penodaan agama setelah melihat dari Yotube dan ramai di media terkait penodaan agama tersebut.

Saya sebagai ulama di Pulau Seribu keberatan dengan pernyataan ahok yang menyinggung Al Quran khususnya Al Maidah ayat 51, beliaukhan bukan orang Islam kenapa menyinggung kitan suci kami umat Islam ini yang kami keberatan papar ulama yang disegani di pulau seribu.

Habib Zein menyampaikan mendukung persidangan penodaan agama atas nama terdakwa Ahok dan agar terdakwa segera di tahan dan di hukum.

Kehadiran Ulama dan masyarakat Pulau Seribu dalam persidangan kali ini menjawab pertanyaan yang selama ini tentang sikap masyarakat pulau seribu yang tidak tampak kepermukaan ungkap Nasrulloh Nasution koordinator persidangan Tim Advokasi GNPF MUI.

Akhirnya jelas sikap masyarakat pulau seribu terkait penodaan agama ini, dengan kehadiran masyarakat pulau seribu memberikan dukungan atas persidangan ini maka sudah jelas dan terang sikap masyarakat pulau seribu, tegas Nasrulloh dalam keteranganya. (NN).
no image

Petugas SPK Polresta Bogor, Ahmad Kurniawan, hari ini (17/01) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Polisi yang telah berdinas 7 tahun tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh Majelis Hakim dan Tim Jaksa terkait adanya kekeliruan penulisan waktu kejadian (tempoes delicti) dalam Laporan Polisi (LP) No. 1134 yang dibuat oleh saksi atas nama Pelapor Wilyudin. Saksi bahkan oleh salah satu Anggota Majelis Hakim ditanya mengenai salahnya saksi dimana karena waktu kejadian yang tertulis dalam LP lebih dulu dari waktu kejadian di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016.

Saksi membenarkan bahwa pengetikan LP 1134 copypaste terhadap LP sebelumnya dan hanya mengganti-ganti saja mengikuti format LP yang sudah ada. Pada saat mengetik LP, saksi juga membenarkan tidak mencocokkan hari dan tanggal kejadian dengan kalender yang ada di ruangannya.

Nasrulloh Nasution, Ketua Tim Persidangan GNPF MUI yang hadir dalam ruang sidang menyampaikan bahwa seharusnya Polisi yang bertugas di bagian SPK adalah polisi yang profesional. Saksi harusnya lebih teliti dalam mengetik LP yang dibuat masyarakat. Jangan hanya jadi Juru Ketik saja tanpa cek dan ricek. "Pelapor sudah mencoret dan minta diperbaiki kesalahan tulis bulan dari September menjadi Oktober kok, tapi Polisinya gak merubah, jadi semakin keliatan kan ketidakprofesionalannya", ujarnya.

Advokat yang akrab dipanggil Nasrulloh ini memastikan bahwa saksi telah mengakui ada 2 waktu kejadian yang dilaporkan Pelapor yaitu 27 September 2016 di Kepulauan Seribu terkait Penistaan Agamanya dan 6 Oktober 2016 di Bogor terkait waktu Pelapor menyaksikan video di Youtube. Menurutnya semakin jelas kebenaran materiilnya, jadi persoalan kekeliruan Polisi menuliskan bulan di dalam LP dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Apalagi dalam persidangan terungkap Pelapor telah menyerahkan kronologis tertulis kepada saksi sebagai panduan pengetikan LP. "Dalam kronologis sudah jelas tertulis 06 Oktober 2016, jadi perlu ditanyakan alasan kepada Polisi tersebut mengapa menulis 06 September 2016", pungkasnya.


Undangan Terbuka
TASYAKURAN dan PENDAFTARAN MASSAL KOPERASI SYARIAH 212 dan LAUNCHING "CHANNEL 212"

Bagi ummat yang ingin mendaftar menjadi anggota koperasi syariah 212 datangkan ke acara ini. Acara ini pula terdapat launching CHANNEL 212 sebagai wadah konsolidasi kekuatan umat secara riil.

Acara ini akan dilaksanakan pada :
Jum'at, 20 Januari 2017 Pukul 08.00 - Selesai.
Kampus STEI Tazkia Sentul City, Bogor.


Jakarta – Senin (16/01) Umat Islam dari berbagai ormas, majelis taklim, dan masyarakat Jakarta secara umum memadati Masjid Al Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Umat Islam menggelar aksi damai menuntut ditegakkannya keadilan terkait kasus keributan di depan Mapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Aksi ini bukan hanya dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saja, melainkan dari berbagai ormas dan elemen umat.

Aksi ini didukung juga oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI). GNPF sepenuhnya mendukung aksi yang dimotori oleh FPI ini karena sama-sama bertujuan menuntut ditegakkannya keadilan.

Di sela-sela aksi ini Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin sempat diwaawancarai beberapa awak media dan ditanya tentang beberapa hal.

Diantaranya beliau ditanya apakah gerakan ini bertujuan agar peraturan di Indonesia sesuai dengan Fatwa MUI?

Wakil Ketua GNPF yang juga Wasekjen MUI Pusat ini menjelaskan bahwa GNPF berusaha agar fatwa MUI dijalankan pada wilayah yang memang menjadi domain MUI. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam saja.

“Pada wilayah-wilayah yang memang wilayah MUI. Kalau di luar wilayah MUI ya silahkan. Kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara, sudah ada aturan yang mengatur kita, kan? Kita hargai, kita hormati itu. Tapi yang domain MUI, dihargai. Misalnya, bagaimana pengaturan tentang kaum muslimin, bagaimana tentang ibadah mereka, itu maksudnya.” Kata ust. Zaitun di hadapan beberapa wartawan.

Ulama yang pernah mengajar di Negeri Sakura ini juga menjelaskan bahwa penegakan hukum yang menjadi tuntutan GNPF saat ini sesuai hukum hukum positif yang berlaku di Indonesia. GNPF tidak menuntut di luar hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Kita menuntut penegakan hukumyang ada. Hukum positif yang ada kita dukung untuk ditegakkan. Jangan dimain-mainkan ya. Itu saja.” Kata Ust. Zaitun mencoba mendudukkan.

GNPF ikut aksi dalam rangka menuntut penegakan hukum. Agar tidak ada ada pembiaran-pembiaran yang nantinya bisa menjadi standar baru. Di antaranya terkait kasus GMBI beberapa waktu lalu.

“Seperti kemarin GMBI kan melakukan penyerangan, ya? Itu secara aturan harus ditangani, ditangkap, diproses.” Ungkap beliau.

Ust. Zaitun juga sempat mengingatkan kasus serupa yang terjadi di Kalimantan saat Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain dihadang sekelompok orang di bandara.

Beliau ingatkan gahwa yang dituntun untuk ditegakkan adalah hukum positif yang berlaku, bukan hukum Islam.

Beliau ungkapkan, “Kemudian ada sekelompok orang di Kalimantan, Wakil Sekjen MUI akan turun dari pesawat dilarang. Ini kan negara hukum kita, kenapa mereka bawa senjata masuk air port, ini kan nggak boleh. Bukan aturan Islam itu, aturan negara ini.” [ibw]

DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
(Ahli Hukum MUI)


Sidang hari ini Selasa, 17 Januari 2017 merupakan lanjutan pemeriksaan  sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap Pelapor. Pada pemeriksaan kali ini, dapat dipastikan pihak Penasehat Hukum (PH) Ahok akan kembali melakukan penekanan sebagaimana dilakukan terhadap para Pelapor sebelumnya.

Kualitas para Pelapor akan kembali dipertanyakan dengan berdalih para Pelapor bukan yang menyaksikan secara langsung pada saat Ahok pidato di Kep. Seribu.

PH Ahok dan/atau Ahok sendiri dipastikan akan berujar bahwa BAP para Pelapor relatif sama, tidak ada perbedaan yang berarti.

Kondisi ini akan dikaitkan dengan para kualitas para Pelapor yang hanya mendasarkan pada rekaman video (you tube).

Kemudian, PH Ahok akan menjadikan pemeriksaan hari ini untuk kepentingan pembelaan (pledoi) pada tahap selanjutnya dan akan diberdayakan untuk penguatan opini di masyarakat bahwa Ahok korban kriminalisasi umat Islam yang mereka identikkan dengan FPI dan Aksi Bela Islam.

Sesungguhnya PH Ahok sangat menyadari bahwa 'mempersalahkan' para Pelapor tidaklah strategis dan tentunya tidak siqnifikan terhadap kepentingan pembelaan yang akan mereka sampaikan kelak.

Berdasarkan pengamatan, debat dalam berbagai kesempatan diketahui bahwa mereka akan bertahan habis-habisan untuk mendalilkan harus adanya syarat tindakan berupa peringatan terlebih dahulu (ultimum remedium). Ini mereka dasarkan pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No.1 PNPS/1965.

Selain itu, penting bagi mereka mendalilkan bahwa Pasal 156a KUHP adalah kumulatif. Disini mereka akan beragumen bahwa huruf b haruslah dibuktikan adanya korban yakni hilangnya keyakinan terhadap Tuhan YME, oleh karenanya dapat dimengerti PH Ahok berpendapat huruf a dan huruf b pada Pasal 156a bersifat kumulatif dan delik materil.

Terakhir, yang menjadi fokus utama pembelaan adalah perihal "kesengajaan" sebagai unsur kesalahan yang bersifat subjektif. Maksudnya, Ahok 'diposisikan' tidak bermaksud dalam artian tidak menghendaki dan tidak mengetahui (willen en wetten) terhadap perbuatan dan akibat yang terjadi.

Dengan lain perkataan, jikapun didalilkan oleh JPU bahwa perkataan Ahok telah menodai kesucian Al Qur'an, atau penghinaan terhadap Umat Islam, maka PH Ahok akan berdalih bahwa hal itu tidaklah dilakukan "sengaja dengan maksud" (opzet als oogmerk).

Oleh karena itu PH Ahok meminta kepada Majelis Hakim agar Ahok dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mengapa PH Ahok akan berlindung dibalik unsur kesalahan (mens rea) dan bukan unsur perbuatan pidana (actus reus), sangatlah mudah menjawabnya, sebab melalui sistem alat bukti tidak langsung (circumstantial  evidence) Ahok akan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156 atau 156a KUHP.

Bukti tidak langsung pada kasus Ahok terkait dengan kedekatan antara alat bukti yang tersedia dan fakta yang terungkap di sidang pengadilan.

Alat bukti yang sangat dikhawatirkan PH Ahok  adalah para Saksi, dimana para Saksi menyaksikan fakta yang terjadi dan para Ahli yang akan dihadirkan Penuntut Umum. Tentunya, para Ahli dengan berbagai keahliannya sangat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Ahli dimaksud sebagian berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ahli tersebut terkait erat dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang secara substansial terkandung Fatwa. Fatwa MUI dalam berbagai kasus tindak pidana terhadap agama digunakan sebagai bukti yang mendukung dalam proses peradilan pidana.

Selain Ahli dari MUI, tercatat beberapa Ahli dari berbagai Universitas dan non-Universitas yang memiliki kepakaran yang prima, akan mampu menyakinkan Majelis Hakim secara teoretis dan argumentatif.
Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH.
Tim Advokasi GNPF MUI Pusat


Hampir tidak pernah terjadi dalam persidangan di pengadilan, Penasehat Hukum Terdakwa lebih fokus menggali latar belakang (personality), masa lalu, riwayat pekerjaan para saksi dari pada mengeksplorasi substansi pokok perkara guna menemukan kebenaran materil suatu tindak pidana.  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan Hakim dalam posisi yang memiliki peranan penting dalam proses persidangan. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hukum atas suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diperiksa pada proses pembuktian yang pemidanaannya didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinanannya dalam menilai kebenaran dari suatu tindak pidana. (Negatief Wettelijk Bewijstheory) 

Bahwa, tercermin dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, peranan keterangan saksi dalam sistem pembuktian sangat dibutuhkan dalam memperoleh kebenaran materiil, sehingga memiliki peranan yang penting dibandingkan alat bukti lainnya yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan yang objektif dan adil. Dengan menyebutkan "keterangan saksi" sebagai alat bukti pertama, dapat diduga bahwa para pembentuk undang-undang ini berpandangan bahwa alat bukti ini merupakan alat bukti yang paling kuat. Keterangan saksi yang diperlukan pada proses pembuktian, telah diuraikan pada pasal 1 angka 26 KUHAP dan pasal 1 angka 27 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dan keterangan saksi yang telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah menimbulkan suatu hak bagi setiap orang untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi, sepanjang keterangan yang diberikannya di persidangan tersebut relevan dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sahnya keterangan saksi apabila disampaikan dibawah sumpah atau janji baik dilakukan sebelum pemeriksaan (promisoris) maupun setelah pemeriksaan (Assertoris). hal ini mutlak dilakukan karena telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP. Selanjutnya, dalam menilai relevansi dan kebenaran keterangan yang disampaikan saksi adalah merupakan wewenang dari Majelis Hakim.

Relevansi yang dimaksud diatas adalah Keterangan saksi dipersidangan yang diperlukan untuk digali adalah dalam kaitan dengan pengetahuannya tentang perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdr. Basuki Tjahaya Purnama atau AHOK, pembuktian yang dibutuhkan dari keterangan saksi-saksi adalah sepanjang pengetahuan saksi tentang Penyampaian pidato Ahok yang diduga menistakan agama, apakah yang saksi lihat sendiri, saksi ketahui melalui pihak lain/alat komunikasi, serta alasan pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut. Maka, sangat tidak relevan apabila pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah seputar personal saksi yang tidak ada hubunganya dengan peristiwa pidana yang sedang dicari kebenaran materilnya.

Diakui oleh Penasehat Hukum terdakwa, bahwa ada upaya untuk menghancurkan kredibilitas saksi sehingga diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, seolah-olah para saksi tidak kredible dalam memberikan keterangannya. Hal ini sesungguhnya tidak berguna bagi proses pembuktian, jika hakim bersifat objektif maka hakim dapat menilai keterangan yang digali oleh Penasehat Hukum terdakwa sangat tidak relevan dengan materi perkara. Namun, pertanyaan yang menyerang personal saksi ini (attack to personal), menyebabkan terhambatnya kebebasan saksi dalam menyampaikan pengetahuannya, karena saksi telah diperlakukan tendensius dengan menyatakan hal yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya. 

KUHAP sesungguhnya telah dengan tegas melarang mengajukan pertanyaan yang menjerat, pasal 166 KUHAP menyebutkan “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal 185 ayat 6 yang menekankan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas,  jujur, dan objektif dan juga dilindungi dengan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf c dan e yang berbunyi: “Seorang Saksi dan Korban berhak: c. memberikan keterangan tanpa tekanan; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Upaya penasehat hukum dalam menghancurkan kredibilitas saksi ini dikenal dengan Witness as product of bullying and harassment, yaitu pertanyaan yang diajukan berulang-ulang, tidak relevan, dengan membenturkan opini seakan-akan saksi telah melakukan kebohongan/sesuatu yang tidak benar. Hal ini sangat berpengaruh pada pandangan sebagian masyarakat yang menganggap saksi tidak kredible/berbohong, fokus pemberitaan jalannya persidangan menjadi berubah ke arah saksi sehingga pemeriksaan terhadap perkara tindak pidananya menjadi samar. Dikhawatirkan adanya tekanan bagi saksi-saksi yang akan memberikan keterangan karena pengaruh media massa dan pandangan masyarakat atas opini yang berasal dari pernyataan yang digiring sengaja oleh Penasehat Hukum untuk mengkriminalisasi para saksi.

Tuduhan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tentang saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan hak yang diluar kewenangannya. Menilai kebenaran dan relevansi keterangan saksi murni merupakan kewenangan majelis hakim. Apabila hakim merasa saksi memberikan keterangan yang tidak benar/bohong, maka dalam praktiknya hakim akan mengkonfrontir keterangan saksi yang diduga palsu tersebut dengan keterangan saksi lain apakah ada persesuaian atau tidak, hal ini didasarkan pada pasal 165 KUHAP. Jika hakim yakin saksi tersebut menyampaikan keterangan palsu, akan memperingati saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar. Jika tetap diacuhkan maka sesuai pasal 174 KUHAP Hakim bisa memerintahkan Jaksa untuk menahan saksi, dan  melakukan penuntutan terhadap saksi dengan dakwaan memberikan keterangan palsu yang sesuai pasal 242 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan tahun). Namun, pada kasus ini tuduhan tentang keterangan palsu hanya disebutkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Majelis Hakim tidak pernah menyatakan saksi memberikan keterangan palsu, bahkan tidak pernah adanya teguran dari Majelis Hakim terhadap saksi. Oleh karenanya, tuduhan Penasehat Hukum dan terdakwa tentang saksi memberikan keterangan palsu adalah tidak berdasar dan diluar kewenangan yang dimilikinya, dan hal tersebut juga merupakan upaya itikad buruk Penasehat Hukum untuk menghancurkan kredibilitas saksi.

Disisi lain, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa: Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Aturan inilah yang menjamin apabila saksi, korban, dan pelapor memberikan keterangan di persidangan, maka tidak dapat dituntut secara hukum. Dengan jaminan aturan ini, maka tidak ada dasar bagi pihak terdakwa untuk menekan para saksi dengan ancaman akan melaporkan saksi dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

Jika terdakwa/penasehat hukumnya tetap melaporkan saksi meskipun tidak ada perintah maupun pernyataan Majelis Hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu, maka terhadap si pelapor, saksi dapat melaporkan balik berdasarkan ketentuan pasal 317 KUHP tentang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pelaporan balik ini memungkinkan dilakukan karena laporan yang dilakukan Pihak terdakwa adalah tidak berdasar, padahal pihak terdakwa mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar karena tidak pernah ada perintah atau pernyataan majelis hakim yang menyatakan saksi menyampaikan keterangan palsu. Namun, tetap mengajukan laporan tersebut, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi.

Bahwa, segala upaya yang dilakukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara terdakwa, adalah bentuk Kriminalisasi terhadap para saksi. Namun, dengan perlindungan yang diberikan perundang-undangan, maka para saksi tidak perlu khawatir dan terpengaruh dengan opini publik untuk tetap menyatakan segala kebenaran dan pengetahuannya tentang Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Terdakwa.  Accuser les gens de faire le mal est un crime.. Victorioso Testigo!... (Dr. K/A).
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Telah beredar meluas postingan sebagaimana berikut ini:

"HASIL MUSYAWARAH ULAMA BOGOR
Pesantren Al Ihya, 15 Januari 2017

Musyawarah yang diprakrsai tuan rumah KH Husni Thamrin (Abi Tham) alhamdulillah dihadiri Imam Besar Habib Rizieq Syihab, KH Bachtiar Nasir, KH M A Khaththath, KH Abu Jibril dan para ulama dan tokoh se Bogor Raya telah menghasilkan hal-hal sbb:
I. Seluruh peserta yang hadir telah membaiat Habib Rizieq Syihab sebagai IMAM BESAR KAUM MUSLIMIN INDONESIA.
II. Seluruh peserta menyatakan sanggup berjihad untuk membela Ulama dari kejahatan yang memusuhi Islam.
III. Seluruh peserta bersepakat untuk mengeluarkan Petisi Al Ihya yang berisi:
1. Kembalikan UUD 45 sesuai aslinya
2. Perkuat Tap MPR No 25 1965 bahwa PKI terlarang di Indonesia
3. Menuntut agar Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya untuk dicopot, karena telah melakukan kriminalisasi kepada ulama
4. Ultimatum agar Ketua Umum dan seluruh anggota GMBI agar ditangkap dengan  batas waktu hingga 24.00 wib malam ini. Jika hingga batas waktu itu tidak ditangkap maka umat Islam akan mencari sendiri untuk memberlakukan hudud."

GNPF MUI membantah bahwa postingan itu TIDAK BETUL

Fakta yang terjadi dalam pertemuan tersebut adalah tidak ada rapat dan tidak ada kesepakatan pembuatan petisi apa pun.

Kronologi kejadian adalah bukan rapat melainkan rangkaian taushiah yang dimulai oleh tuan rumah KH Husni Thamrin, diteruskan oleh KH Bachtiar Nasir (yang kemudian meninggalkan lokasi), kemudian KH MA Khathhthath, KH Abu Jibril, dan diakhiri taushiah Habib Rizieq Syihab. Selesai rangkaian taushiah para ulama langsung meninggalkan tempat pertemuan. Tanpa ada rapat dan kesepakatan petisi.
Dengan demikian informasi ini telah kami luruskan.
JAKARTA – Pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta dengan agenda Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) berlangsung lancar. Puluhan ribu ummat Islam memadati masjid yang menjadi simbol pergerakan dan perjuangan ummat tersebut sejak malam hari hingga terbitnya matahari, Ahad (15/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pengajian Politik Islam (PII) dengan tema "Memilih Pemimpin Muslim". 

Pendiri PPI KH Kholil Ridwan mengatakan, masjid harus menjadi pusat kajian dan gerakan ummat Islam sehingga wacana kebangkitan Islam harus dihidupkan di masjid-masjid, baik itu wacana berbau politik, ekonomi, dan semua sektor kehidupan ummat. Karena itulah, pengajian politik Islam ini digelar bersamaan dengan Subuh Berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar. 

Hadir sebagai pembicara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, dan Sekretaris GNPF MUI KH M Alkhattath. Hadir juga Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sementara Calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono diwakili pasangannya Sylviana Murni. Namun, pendamping Agus itu lebih awal meninggalkan acara sehingga tidak menyampaikan orasi sebagaimana dijadwalkan. 

Kepada para calon pemimpin Islam yang akan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KH Bachtiar Nasir berpesan agar dekat kepada ummat. Menurut dia, jika para pemimpin Muslim dekat kepada ummat maka mereka tidak perlu takut kehilangan logistik sehingga mereka tidak perlu mengabdi kepada pemilik modal. “Anda bisa menyelenggarakan negara. Anda bisa memimpin pakai duit rakyat. Caranya harus dekat kepada rakyat. Pemimpin yang tidak dekat rakyat tidak ada apa-apanya,” ungkap Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini. 

Dia menegaskan, duit rakyat mungkin tidak besar tapi berkah. Sementara banyak pemodal berani menggelontorkan dana besar untuk pilkada tetapi kualitasnya diragukan. Belum lagi imbasnya berupa politik balas budi sehingga rawan terjadi penyelewengan yang merugikan rakyat. 

Menurut dia, saat ini ummat Islam telah diberikan izzahnya, dipersaudarakan, dan dipersatukan. Karenanya, para pemimpin Muslim harus dekat dengan ummat untuk mendapatkan dukungan lebih luas dan ini jauh lebih kuat. “Sekarang terjadi cross culture, lupa sekat, dan keinginan bersatu begitu kuat,” tegas pimpinan AQL Islamic Center ini.
Namun, kata dia, ini juga menjadi tantangan baru karena ada upaya dari pihak tertentu yang ingin merontokkan ulama dan pimpinan ummat satu per satu. Kenapa? “Karena mereka tidak rela dengan kembalinya izzah ummat Islam dan tidak rela ummat Islam bersatu,” tegasnya.

 Padahal, sambungnya, “Polisi bukan musuh Islam, politisi juga bukan musuh. Pejabat negara bukan musuh. Terus siapa musuh Islam? (Jawabannya) Adalah iblis.” 

Salah satu momentum kebangkitan Islam adalah lahirnya gerakan subuh berjamaah. Masjid-masjid di Indonesia, shalat subuhnya mulai melebihi shalat Jumat bahkan melebihi shalat Idul Fitri. Kalau ini terus terjadi maka akan terjadi pasukan subuh yang punya ketangguhan. Inilah kavaleri subuh sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah 54. “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (azhar az)