Jakarta - Ketua dan Wakil Ketua GNPF Ust. Bachtiar Nasir dan Ust. Muhammad Zaitun Rasmin menghadiri pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10/17) di Balaikota Jakarta.

Gubernur lama (Plt.) Djarot Saifulhidayat tidak hadir dalam acara ini. Serah terima kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru diwakilkan kepada Soni Sumarsono dari Ditjen Otonomi Daerah.

Anies-Sandi akan menjalankan amanah kepemimpinan selama periode 2017-2022.

Dalam sambutannya Anies mengatakan, "In syaa Allah kami akan langsung kerja. In syaa Allah Jakarta akan lebih baik."

Ust. Zaitun turut menyatakan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru, Anis-Sandi. "Selamat mengemban amanah, semoga taufiq Allah senantiasa mengiringi", ungkap beliau.

Selain dihadiri oleh para pejabat negara dari berbagai kementerian, duta besar beberapa negara, dan tokoh-tokoh masyarakat, acara ini juga dimeriahkan berbagai kesenian daerah.

Masyarakat Jakarta sangat antusias menyambut gubernur barunya. Hal ini terlihat dari tumpah ruahnya para pengunjung acara di dalam maupun di luar gedung. Acara berlangsung tertib dan damai dari awal hingga usai. [ibw]

Jakarta, Pasca Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Perjuangan Umat Islam akan terus berlanjut dalam menuntut berbagai keadilan. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kasus kezaliman terus menghinggapi Aktivis dan Tokoh Islam yang berkaitan dengan Aksi Bela Islam seperti penganiayaan terhadap Hermansyah sebagai Saksi Ahli Kasus Chat Palsu HRS, framing media mainstream yang berupaya menjatuhkan Islam serta penerbitan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Revisi atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah yang tidak mengindahkan proses Pengadilan dalam upaya pembubaran Ormas.

KH Bachtiar Nasir selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyampaikan beberapa agenda utama dalam upaya menciptakan kedamaian dan keharmonisan Islam Indonesia, “Pertama, Menguatan ruhiyah 212. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya spirit umat berangkat dari surat al-Maidah ayat 51 untuk kebaikan bangsa dan negara. Kedua, Memperkokoh kembali ukhuwah Islamiyah. Setelah Aksi Bela Islam 212 beberapa waktu lalu gelombang umat agak sedikit berantakan. Dan ini menjadi tugas kami mempersatukan kembali. Supaya persatuan umat Islam untuk kebaikan bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tentunya, akan senantiasa terjaga. Ketiga, Mengeluarkan para ulama atau aktivis yang saat ini menghadapi problema hukum. Kami harus bernegosiasi agar mereka semua dikeluarkan. Sebab mereka itu adalah saudara-saudara dan bagian dari gerakan kami yang harus dibela.” Dalam wawancara bersama Islam News Agency (INA) di AQL Islamic Center. (14/7)

“Gelombang kekuatan yang berkeinginan jatuhnya kekuatan Islam di Indonesia sudah mulai kelihatan, bahkan sudah terdapat yang memperlihatkan dirinya. Umat Islam harus bersatu-padu serta menyatukan langkah demi menegakkan keadilan dan kedamaian di Indonesia dengan GNPF MUI sebagai lokomotif perjuangan.” Pesan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Mari kita hilangkan perbedaan dan kebencian masing-masing, sudah saatnya Islam tumbuh kembang yang maju di Indonesia.
(rma)




Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Bachtiar Nasir, Ketua GNPF MUI, dengan ini memberikan pernyataan sikap sekaligus pelurusan berita framing dalam kasus pengeroyokan yang menimpa saudara saya, sahabat saya, Hermansyah, dalam kasus pengeroyokan di Tol Jagorawi, Ahad, 9 Juli 2017.

Pertama, saya mengutuk keras kepada pelaku pengeroyokan yang sangat kejam, biadab, dan tidak berprikemanusiaan. Akibat perbuatan mereka, saudara saya Hermansyah dalam kondisi kritis dengan luka yang sangat parah. Selaku saudara sekaligus sahabat dekat, saya sangat prihatin dan ikut merasakan betapa sakit dan sedihnya menghadapi peristiwa ini. Saya berdoa kepada Allah SWT semoga saudara saya diberikan kesembuhan yang cepat dari Allah SWT dan keluarganya diberikan kekuatan dan juga limpahan perlindungan dari-Nya. Semoga hikmah besar kami dapatkan di balik peristiwa ini.

Kedua, kami berharap kepada aparat Kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur untuk bertindak lebih cepat demi tegaknya supremasi hukum,  dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih penting lagi adalah demi menghindari spekulasi-spekulasi yang dikembangkan oleh mereka yang tidak menginginkan adanya kedamaian di negeri ini.

Ketiga, Saudara Hermansyah bagi saya lebih dari sekedar sahabat. Beliau adalah teman seperjuangan yang saya segani dan hormati. Beliau adalah alumni ITB yang saya banggakan. Beliau bukan cuma memberikan pengetahuan mahal bagi kami, tetapi juga memberikan keterampilan, waktu, dan tenaganya, dalam mendukung perjuangan umat khususnya di bidang telematika dan perkembangan ekonomi kerakyatan dan keumatan. Sangat besar jasa beliau bagi kami, di mana sebagai profesional yang seharusnya produk dan hasil karyanya harus dibayar mahal, tetapi beliau mendedikasikan untuk umat. Ini sungguh sangat mahal.

Keempat, dari sisi media, para jurnalis banyak terbantu dari keahlian beliau di bidang telematika, khususnya dalam pengembangan dakwah sosial di lingkungan GNPF. Lebih dari itu, pengetahuan dan keterampilan beliau sangat mahal ketika memberikan masukan seputar kasus chat pribadi yang menimpa Habib Rizieq Syihab. Beliau pernah bertanya saat diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Habib Rizieq Syihab oleh penasihat hukum Firza Husein. Saya tetap meminta beliau melakukannya dalam koridor hukum agar tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Allah SWT menguatkan Saudara Hermansyah untuk membela kebenaran dalam kasus ini. Karenanya, masalah ini menjadi besar dan apa yang menimpa Saudara Hermansyah, sangat sensitif terutama terkait isu chat Habib Rizieq dan Firza.

Karenanya penting bagi saya meminta pihak kepolisian untuk bekerja lebih ekstra, demi menghindari spekulasi-spekulasi orang yang tidak bertanggung jawab.

Kelima, saya memberikan keterangan bahwa pada Ahad, 9 Juli 2017, saya telah mengunjungi Hermansyah di Rumah Sakit Hermina, Depok, sebelum dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Dalam kondisi tidak sadar saya tidak bisa bertanya dan menggali informasi lebih jauh. Satu-satunya saksi kunci adalah istri beliau, Saudari Irina, yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan masih dalam kondisi syok.

Dari keterangan beliau, kami mendapatkan informasi bahwa kasus ini bermula dari kejadian, dimana dalam perjalanan pulang ke Depok, ada mobil Jazz tiba-tiba menyenggol bagian depan mobil Avanza yang dikendarai Hermansyah dan istrinya. Saudara Hermansyah kemudian mengejar, dan meminta pengemudi mobil Jazz tersebut berhenti. Setelah berhenti di Tol Jagorawi sekitar Taman Mini, menuju Depok, disitulah Hermansyah diserang menggunakan senjata tajam. Di belakang Hermansyah ternyata ada mobil Sedan yang mengikuti. Lebih dari lima orang merangsek dan membacok Hermansyah hingga luka parah dan bersimbah darah. Dari situ, istrinya membawa Hermansyah ke RS Hermina Depok. Mengenai motif, istri Hermansyah belum bisa menjawab.

Keenam, saya berkepentingan untuk meluruskan informasi dan berharap kepada masyarakat untuk menjauhi framing berita, yang bertujuan untuk mengadu domba umat. Kami belum mendapatkan data yang cukup terkait kasus ini, namun diberitakan bahwa kami menyatakan kasus tersebut tidak terkait dengan kesaksian Hermansyah dalam kasus chat Habib Rizieq dan Firza.

Kepada teman media yang memframing berita itu, saya nyatakan bahwa itu bukan pernyataan saya. Saya tidak berani berspekulasi sampai ada informasi yang jelas berdasarkan fakta. Semoga pernyataan sikap ini bisa meluruskan kekeliruan yang beredar di masyarakat, memberi ketentraman, dan memotivasi pihak kepolisian bekerja lebih ekstra.

Karenanya, berikan kesempatan kepada pihak kepolisian bekerja secara profesional dan kami dari GNPF juga bekerja untuk menggali informasi sebenarnya. Lebih dari itu, bantuan moril dan materil dari GNPF atas musibah ini, semoga bisa meringankan saudara Hermasyah. Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2017
KH BACHTIAR NASIR
(Ketua GNPF MUI)

JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)  MUI membantah bahwa pihaknya telah membuat kesimpulan atas insiden pembacokan yang terjadi pada Hermansyah, ahli IT saksi kasus chat palsu Habib Rizieq Shihab - Firza Husein. GNPF justru mendesak Polri untuk segera menuntaskan kasus ini agar terungkap secara terang benderang motif di balik insiden berdarah tersebut.

"Tidak ada pernyataan saya (kepada media) bahwa insiden ini tidak ada hubungannya dengan status Pak Herman sebagai Saksi. Saya tidak ada bikin kesimpulan bahwa ini hanya urusan mobil disenggol," kata Ustadz Bachtiar Nasir kepada media tadi malam.

Sementara Munarman, panglima GNPF MUI secara terpisah menyampaikan hal senada. "Tidak benar GNPF sudah menyimpulkan kasus ini. Saya bersaksi karena ketika UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) diwawancara, saya di samping UBN," tegas Munarman.

Sebagaimana diberitakan salah satu media online disebutkan, Ustadz Bachtiar Nasir menyimpulkan bahwa kasus pembacokan Hermansyah tak ada kaitannya dengan status dia sebagai saksi ahli Habib Rizieq Shihab.

"Setelah saya tanya langsung masih seputar adanya senggolan mobil dan kemudian kejar-kejaran baru kemudian terjadi pengeroyokan," ungkap UBN  sebagaimana dimuat media online tersebut. Munarman mengingatkan media agar Jangan memutar-balikkan fakta khususnya hasil wawancara nara sumber hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. "Kutip pernyataan nara sumber dengan sebenar-benarnya. Ini jelas merugikan GNPF MUI terutama UBN," tegas Munarman lagi.

Menurut dia, karena pemutar balikkan fakta tersebut, UBN dikritik masyarakat karena dianggap tidak berpihak kepada Hermansyah. Polisi sendiri belum mengumumkan hasil penyelidikannya, sehingga mustahil jika UBN membuat pernyataan tersebut.

"Sekali saya ingatkan media yang suka membentuk opini semaunya, sesuai dengan kepentingannya, agar menghentikan aksi ilegal ini. Tulis fakta sebenarnya," ujar Munarman. (MC)


JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir meluruskan pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 25 Juni 2017. Usai pertemuan yang dipimpin KH Bachtiar Nasir tersebut, beredar isu miring yang menyudutkan kedua pihak, baik GNPF maupun pihak Istana. Padahal, dalam ajaran Islam, silaturahmi dan saling memaafkan sangat dianjurkan. Terlebih lagi dalam suasana Idul Fitri, tidak ada alasan bagi semua umat saling menyimpan dendam dan kebencian. Inilah pesan damai yang telah ditunjukkan oleh pimpinan GNPF MUI dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Hari Raya Idul Fitri ini.

"Ini masih dalam nuansa Idul Fitri, sudah sewajarnya kita saling bersilaturahmi dan membuka dialog dengan siapa pun untuk kepentingan bersama. Pintu dialog inilah yang kami inginkan sejak awal namun kesempatan ini baru terbuka bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri," ungkap KH Bachtiar Nasir saat jumpa pers mengenai hasil pertemuan GNPF dan Presiden Jokowi di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (27/6/2017).

KH Bachtiar Nasir menyesalkan adanya penyesatan opini mengenai pertemuan tersebut. Bahkan ada media tertentu yang jelas-jelas mem-framing pemberitaannya karena tidak suka dengan silaturahmi tersebut terjalin untuk kepentingan bangsa. Karena itulah, jumpa pers itu juga digelar demi terciptanya situasi yang kondusif bagi bangsa ini dari berbagai serangan fitnah dan informasi hoaks selama ini.

"Kami memang tidak langsung menggelar jumpa pers usai pertemuan dengan presiden di Istana. Nah, mungkin karena media tidak mendapatkan informasi yang memadai dan proporsional, muncullah berita yang tidak benar, bahkan cenderung mengarang," ungkap wakil sekretaris Majelis Pertimbangan MUI ini.

Bahkan, katanya, terhadap Presiden Jokowi pun terjadi miskomunikasi dengan GNPF. Buktinya, dalam pertemuan dengan Tim 7 GNPF, Presiden tiga kali menyayangkan komunikasi ini baru terjadi sekarang. "Tiga kali saya hitung, Presiden mengucapkan, andai ada pertemuan pasca 411, maka tidak perlu ada aksi 212. Itu seandainya terjadi dialog. Kata Presiden, yang berani nasihati presiden adalah ulama, jadi dia mendengar mereka, Intinya, dialog adalah kebutuhan bersama," kata alumni Pondok Pesantren Gontor dan Darul Huffazh Bone, Sulsel, ini.

Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan, silaturahim adalah karakter dan sifat orang Indonesia. "Setelah ini tidak ada lagi polemik. Kalau sudah dialog, ingin maju, kita tidak ingin melihat ke belakang lagi. Presiden berharap dialog berkali-kali. Kita sudah jelas, ingin negeri ini tenang dan damai. Segala yang menghambat bisa diatasi dengan dialog. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tidak merasa melakukan diskriminasi antara muslim dengan nonmuslim," ungkap Ketua Umum PP Wahdah Islamiyah ini.

Mengenai hal itu, KH Bachtiar Nasir juga mengakui bahwa Pemerintah tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama. Tak hanya itu, Presiden juga menilai pemerintah tidak merasa adanya upaya menyematkan Islam dengan sematan intoleran, anti-Pancasila, anti-Kebhinnekaan, dan anti-NKRI.

"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima," ujar KH Bachtiar Nasir yang juga pimpinan sejumlah Pondok Pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Kepada Jokowi, GNPF MUI menyampaikan pemerintah terkesan menyudutkan umat Islam dengan isu-isu itu. Mereka merasa pemerintah atau penegak hukum bereaksi cepat menangkap masyarakat yang muslim. "Kesan-kesan kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, cepat sekali, ditangkap," katanya.

Inti dari pertemuan itu, GNPF MUI meminta Presiden Jokowi mengutamakan dialog jika dalam proses menyelesaikan masalah. "Kita ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri intuk terima masukan," ungkap anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini.

Selain itu, lanjut dia, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat. "Dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara, tidak diperalat yang inginkan Indonesia pecah. Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa," tegasnya.

Sekaitan dengan pertemuan itu, Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan dengan GNPF MUI. "Presiden tidak bicara teknis dan Presiden instruksikan Menko Polhukkam, setelah ini ada komunikasi secara intens," katanya.

KH Bachtiar Nasir juga menyayangkan pemberitaan media massa yang terlalu mendramatisir pertemuan tersebut. Diberitakan, KH Bachtiar Nasir memuji pemerintah dengan segala program dan kebijakannya. "Kami lepas dari puja puji, kita objektif menilai. Tapi, masa Presiden salah semua," katanya. *azh


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berikut ini kami sampaikan siaran pers mengenai pertemuan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden RI Joko Widodo yang dipimpin oleh KH Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPF MUI dan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, 25 Juni 2017. Pertemuan sebenarnya dijadwalkan pukul 11.30 WIB, namun tertunda beberapa jam, karena pada saat yang sama Presiden bersilaturahmi ke rumah Ibu Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini. Dari GNPF hadir Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).

KH Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden RI Joko Widodo menyikapi berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam, serta penyelesaiannya dengan jalan dialog langsung kepada Presiden.

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan,  GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan. "Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif. Lalu kami bertemu Menko Polhukkam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata KH Bachtiar Nasir.

Lewat momentum Idul Fitri, Menag yang memang ditugaskan oleh Presiden sebagai penggerak halal bihalal membuka saluran komunikasi dengam presiden untuk mempertemukan GNPF.  Maka tidak ada jalan tepat bagi GNPF kecuali memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. "Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela Shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," kata alumni Pondok Pesantren Gontor ini.

Dia melanjutkan, "Tentu Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, karena itu kami berterima kasih bahwa Presiden telah menerima kami pada kesempatan berharga itu untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasi kami," katanya.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan. "Kami juga sampaikan bahwa ada pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Ini kami sampaikan. Kemudian juga soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan. Beliau bilang, seandainya pasca Aksi 411 ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukkam untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus  dan implementasinya," katanya.

Sampai akhir pertemuan, Presiden juga berbicara program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat dan Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat, lewat 12 juta hektare tanah untuk rakyat. Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke barat sudah kuat, maka dia melakukan penyeimbangan dengan China Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan hubungan RI dengam Turki berlangsung dengan baik. Ini semua proses yang butuh waku untuk dilihat hasilnya.

Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata KH Bachtiar Nasir, semuanya masih bersifat general. Secara detil nanti akan ditangani oleh Menko Polhukkam. "Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke  Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim menambahkan, KH Bachtiar Nasir menyampaikan terlebih dahulu situasi kekinian dalam hubungan antara Pemerintah dengan Ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub dirasakan ada kesenjangan komunikasi (yang cukup kuat), masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri. Padahal yang dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam GNPF hanya bermaksud menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi.

Pimpinan GNPF MUI yang lain menyampaikan adanya suasana paradoksal, pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan. "Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," katanya.

GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.

Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata. Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.

Menyikapi hasil pertemuan Tim 7 GNPF dan Presiden Jokowi beserta jajarannya, GNPF MUI akan menggelar PRESS CONFERENCE yang akan digelar Selasa, 27 Juni 2017, Pukul 13.00 WIB, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta.

Demikian Press Release ini kami sampaikan. Terima Kasih.

Taqobbalallahu Minnaa Waminkum.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 Juni 2017


Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk mejadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Dalam tataran teoritis, keberlakuan hukum Islam juga diakui dalam berbagai teori hukum. Dalam Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Indonesia menganut teori simbiotik, dimana hubungan antara dua entitas yang saling berhubungan dan menguntungkan. Negara dan agama saling memerlukan dalam relasi yang interaktif. Menurut teori simbiotik hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Menurut teori lingkaran konsentris yang digagas oleh Muhammad Tahir Azhary, agama, hukum, dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Antar ketiganya membentuk  relasi yang saling berhubungan. Agama berada pada posisi lingkaran pertama yang terdalam menunjukkan pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum yang berada pada lingkaran kedua.  Ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah “al-din al-Islami” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Tegasnya posisi negara pada lingkaran ketiga setelah hukum dimaksudkan dalam teori lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yakni agama dan hukum.

Sejalan dengan teori lingkaran konsentris, dalam teori pluralisme hukum juga dikenal inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Menurut Marzuki Wahid, Islam menganut pluralisme hukum (ta’addud al-fiqh). Asumsi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi : “hasil satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain.” Hal ini didukung dengan ketentuan dalam fiqh yang tidak mengenal – atau tidak berlakunya  –  asas hukum positif yang berbunyi “lex posteriori derogate legi priori” (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), dan asas “lex superior derogat legi inferiori” (hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang tingkatannya lebih rendah).

Brian Z. Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law-Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan social order. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent;morality/reason; dan positive law. Oleh Suteki, dikatakan bahwa ada keterkaitan erat antara state (dengan positive law-nya), society (dengan custom/consent-nya) dan natural law (dengan morality/religion-nya). 

Werner Menski menawarkan pendekatan keempat yang disebut dengan legal pluralism approach. Pendekatan legal pluralism mengandalkan adanya pertautan antara state (positive law), aspek kemasyarakatan (socio-legal approach) dan natural law (moral/ethic/religion). Cara berhukum  dengan hanya mengandalkan positive law dengan rule and logic serta rule bound-nya hanya akan bermuara kepada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. Pencarian keadilan substantif yang sempurna (perpect justice) hanya dapat diperoleh melalui pendekatan legal pluralism. Legal pluralism merupakan strategi pendekatan baru sebagai terobosan hukum melalui the non enforcement of law. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi terpenjara oleh ketentuan legal formalism, melainkan telah melompat ke arah pertimbangan living law dan natural law. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai  bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.
Sejalan dengan legal pluralism, hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam upaya pembangunan hukum, mengingat hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law), sebagaimana ditunjukkan dalam tiga dimensi, yakni dimensi pemeliharaan (memelihara yang lama yang masih baik), dimensi pembaruan (mengambil yang baru yang lebih baik), dan dimensi penyempurnaan (perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan ruang).

Mendukung keberlakuan hukum Islam dinyatakan pula oleh Hazairin dan Sajuti Thalib terkenal dengan teori receptio a contrario sebagai teori pematah atas teori recptie. Pada teori ini hukum Islam berada di atas hukum adat, bukan sebaliknya sebagaimana dinyatakan dalam teori receptie. Dengan perkataan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Teori receptio a contrario memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori receptie. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Menurut teori penerimaan otoritas hukum yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya “The Modern Ternds of Islam”, sebagaimana dikutip Ichtijanto dikatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun, ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Lebih lanjut  H.A.R. Gibb juga mengatakan bahwa dalam perkembangan sejarah hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam.

Charles J. Adams, mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah “law” dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan “law” itu. Lebih spesifik lagi diutarakan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa tujuan hukum Islam secara umum sebagaimana sering dirumuskan adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Terkait dengan keberlakuan hukum Islam, Ichtijanto mempertegas dan mengeksplisitkan makna receptio a contrario dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ia mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya teori eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional ialah sebagai: pertama, ada (exist) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. Kedua, ada (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Keempat, ada (exist) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional. Sifat keadaan hukum Islam dalam teori eksistensi yang terkait dengan teori al-Maqashid Syariah apabila disandingkan dengan teori lingkaran konsentris, pluralisme hukum dan receptio a contrario menemukan tempatnya. Teorisasi-teorisasi yang disampaikan di atas merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum di Indonesia terhadap hukum Islam.

Dangka menjembatani antara penerimaan umat Islam atas hukum Islam dan kedaulatan negara yang diwujudkan dalam politik hukum, maka nilai-nilai mashlahat yang terkandung dalam hukum Islam (al-Maqashid Syariah) dilarutkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Pelarutan ini tidak berarti nilai-nilai hukum Islam kehilangan maknanya. Sesuatu yang dilarutkan tentu tidak lagi terlihat bentuk aslinya, namun demikian dapat dirasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  Hal inilah yang mendasari penulis mengedepankan teori solvasisasi (pelarutan) hukum dalam rangka mendukung positivisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum Islam dalam proses legislasi nasional.

Dalam pelarutan kedua sistem hukum tersebut (hukum Islam dengan hukum positif), diperlukan suatu  konsentrasi yakni perbandingan hukum positif dan hukum Islam (al-Maqashid Syariah). Oleh karena yang akan dipositifkan adalah al-Maqashid Syariah, maka al-Maqashid Syariah disimbolkan sebagai hukum pelarut (solvent), sedangkan hukum positif disimbolkan sebagai hukum terlarut (solute). Dapat juga disebut hukum pelarut sebagai hukum yang mempengaruhi (variabel pengaruh), sedangkan hukum terlarut sebagai hukum yang dipengaruhi (variabel terpengaruh).  Nilai-nilai mashlahat hukum Islam memilik konsentrasi terbesar, karena sebagai hukum pelarut (solvent). Namun demikian, dalam proses pemberlakuannya tetap memerlukan keberlakuan secara yuridis formal, dalam hal ini oleh negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Di sini terlihat, secara materil kedudukan hukum Islam memiliki konsentrasi terbesar, tetapi secara formil negara juga memegang peranan yang besar dalam proses pembentukannya. Hal ini dapat dimengerti oleh karena negara berkedudukan sebagai pembentuk keberlakuan hukum secara yuridis formal. Interaksi hukum pelarut dengan  hukum terlarut inilah merupakan inti dari teori solvasisasi hukum.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta, maka keberlakuan teori solvasisasi hukum ini sangat efektif dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Keberlakuan teori solvasisasi hukum bermanfaat dalam upaya menginternalisasikan teori al-Maqashid Syariyah sebagai wujud dari teori al-Mashlahah al Mursalah dalam perundang-undangan nasional Indonesia.  Keberadaan teori solvasisasi hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum ini sebagai landasan teoretis keberlakuan al-Maqashid Syariah dalam sistem hukum nasional. Terciptanya hubungan koopratif antara al-Maqashid Syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. 

Keberlakuan teori solvasisasi hukum, mempunyai dasar legitimasi yang kokoh yakni mengacu kepada Pembukaan UUD 1945, alinea 3 dan alinea 4 serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yakni pengakuan tentang eksistensi agama dalam negara hukum Indonesia. Bahwa agama dan negara dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Indonesia  adalah bukan negara agama tetapi negara beragama. Paradigma negara Indonesia terhadap agama adalah simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan.

DR. H. Abdul Chair Ramdhan, SH, MH.

Jakarta, Kasus dugaan pornografi antara Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Firza Hussein (FH) tidak kunjung selesai dengan dinamika yang sedang terjadi. Hal ini jelas membuat ummat menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus dugaan pornografi antara HRS dan FH.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berusaha menjelaskan bagaimana kita sebagai ummat dalam memandang dan menanggapi kasus dugaan pornografi ini yakni dengan melaksanakan Silaturahmi dan Konsolidasi Nasional bertemakan “Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS” di Hotel Balairung, Matraman, Jakpus. (16/06).

“Kondisi Habib Rizieq di Tanah Suci sangat baik sekali. GNPF MUI selalu berupaya untuk menginisiasi diadakannya silaturahmi dan konsolidasi Nasional guna meningkatkan ukhuwah dan spirit 212. Selain itu, kegiatan ini adalah bentuk dari perlawan hukum karena terdapat tindakan yang disengaja untuk memicu perlunya jalur hukum untuk ditempuh oleh GNPF MUI.” Jelas KH. Bachtiar Nasir pada saat membuka kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Nasional.

M. Luthfie Hakim sebagai moderator menyampaikan, “Kasus dugaan pornografi sudah tidak asing bagi kita para tokoh, namun hal ini sangat asing terhadap ummat yang awam. Oleh karena itu, kita perlu menggelar diskusi ini untuk menentukan bagaimana perlunya ummat memandang dan menanggapi atas kasus ini.”

“Menurut pandangan telematika, seharusnya Kepolisian tidak sulit untuk menemukan pelaku penyebar konten pornografi atas kasus dugaan pornografi oleh HRS dan FH. Mengingat pelaku ini masih tergolong dalam amatir. Pelaku pasti membeli domain dengan mensetting privacy guard, proxy web dan web hosting. Kepolisian cukup melakukan penelusuran terhadap 3 (tiga) hal ini, karena dalam setiap transaksi, pelaku pasti menggunakan rekening dan visa master card, sehingga darisitu Kepolisian akan mendapatkan sebuah nama. Namun dengan lambannya penanganan oleh Kepolisian membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, bisa saja masyarakat berpandangan bahwa ini penuh dengan rekayasa.” Jelas Hermansyah yang merupakan Pakar Telematika ITB.

Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra juga turut menjelaskan bahwa dalam suatu permasalahan hukum, alat bukti sangat penting, namun harus diambil dengan cara yang benar, bukan dari cara yang tidak benar karena alat bukti tersebut tidak akan shahih. Menurut UU, Jaksa, KPK, Kepolisian memiliki hak untuk melakukan penyadapan terhadap beberapa kasus tertentu. Namun, kasus dugaan pornografi ini bukan sebagai kasus tertentu untuk diadakannya penyadapan karena ini adalah kasus biasa saja. Selain itu, menanggapi 12 kasus yang menjerat HRS, apabila kasus tersebut dinaikkan ke Pengadilan, maka akan dikembalikan dan tidak akan tembus. Mengingat berbagai alat bukti yang digunakan tidak shahih dan terkesan dikondisikan.

Pengambilan alat bukti yang tidak menggunakan cara yang shahih juga dibenarkan oleh Azuar Yanuar sebagai Pengacara FH serta Akhyar Salmi sebagai Dosen Hukum Pidana UI.

Pada akhir sesi kegiatan terdapat percakapan via telp dengan Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci yang berpesan, “Ketidakhadiran saya di Tanah Air bukan sebagai bentuk tidak bertanggungjawab atas segala permasalahan hukum yang menjerat saya, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman dan kebathilan oleh kelompok kepentingan. Sebagai Dewan Pembina GNPF MUI, saya menyarankan untuk dilakukan rekonsiliasi yakni berdialog mempertemukan Ulama dan Umaroh dengan membahas permasalahan bangsa. Mengingat, GNPF MUI pada dasarnya dibentuk untuk melakukan berbagai dialog dalam membahas permasalahan bangsa.”
(rma)

Esensi dalam penegakan hukum adalah pemenuhan rasa keadilan. Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempuyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (justice or fair treatment). Penegakan hukum yang tidak mengindahkan nilai-nilai keadilan, dapat dipastikan akan menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan dan tentunya akan berimplilasi buruk bagi tatanan sosial di masyarakat. Secara falsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi falsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berhukum, dan ada juga yang menomorduakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ternyata lebih cenderung mengedepankan corak positivisme. Padahal ide kepastian hukum yang sering didengung-dengungkan oleh kaum positivisme, tidak selalu benar-benar kepastian hukum, sebab kemungkinannya ia hanyalah kepastian undang-undang (legisme). Kelemahan paham positivisme hukum adalah menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum itu sendiri. Paradigma positivisme di Indonesia tentunya mempunyai pengaruh bagi keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Paradigma positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Para pelaku penegak hukum mempunyai kecenderungan untuk berpikir secara positivisme atau legisme. Asas legalitas formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) dianggap sebagai satu-satunya titik tolak dalam menegakkan hukum pidana sejak dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan dalam proses peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian keadilan yang diperoleh pun semata-mata hanya keadilan formal (prosedural) dan bukan keadilan materiil (substansial) yang mengandung nilai keadilan hakiki atau setidaknya mendekati hakikat keadilan.

Pengaruh positivisme telah menjadikan aparat penegak hukum hanya menegakkan bunyi undang-undang, bukan menegakan keadilan sebagai substansi dari hukum itu sendiri. Kondisi inilah yang membentuk terjadinya penyalahgunaan atas celah atau kelemahan dari bunyi pasal-pasal undang-undang.  Paul Scholten berpendapat bahwa hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi harus ditemukan. Mencari dalam peraturan adalah menemukan makna atau nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar begitu saja. Hukum adalah sesuatu yang sarat makna dan nilai.

Berbagai kasus dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dewasa ini justru menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penerapan hukum berparadigma poitivistik dapat dilihat pada penalaran dengan metode deduktif. Semua fakta ditampung dalam norma, padahal fakta itu belumlah tentu sebagai perbuatan melawan hukum.  Tepatlah apa yang dikatakan oleh Bernard Arief Sidharta, bahwa  interpretasi dalam silogisme bagaikan dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban (konklusi) diam-diam sebenarnya sudah tersedia dalam premis mayornya. Inilah yang terjadi dan dialami oleh Habib Rizieq Shihab dan para aktivis yang terjerat pasal pemufakatan makar. Di sini terlihat pemenuhan fakta sebagi premis minor memang sudah diarahkan agar memenuhi premis mayor, sehingga menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan.


Mengutip Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa dalam konteks Pancasila perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadila sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan substantif dibutuhkan kecerdasan spiritual para aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan maknya yuridis dari peraturan yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam penerapan hukum yang responsif sebagaimana diajukan oleh Nonet dan Selznick hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Menurut paradigma hukum responsif, adanya tekanan-tekanan sosial di masyarakat seyogyanya dimaknai sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri, bukan sebaliknya dijadikan sebagai lawan yang harus dibidik dengan hukum pidana.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH.

Ahli Hukum & Pengurus Komisi Kumdang MUI


Jakarta, Bulan Ramadhan adalah bulan dengan penuh perjuangan. Perjuangan di Medsos, Pilkada dan Pengadilan telah selesai dengan menghasilkan kemenangan bagi Ummat Islam. Namun, sebagai Ummat Islam yang beriman jangan sampai lengah, #Spirit212 harus tetap menyala demi menjaga keutuhan NKRI.

Sebagaimana Kajian Dzuhur Spesial yang telah disampaikan oleh KH Zaitun Rasmin yang mengangkat tema “Ummat Islam adalah Benteng NKRI” di Gedung XL, Jakarta Selatan. (08/06).

KH. Zaitun Rasmin membuka kajian dengan menyampaikan bahwa dinamika Indonesia saat ini berpotensi menimbulkan perpecahan terhadap persatuan NKRI. Mengingat masih terdapat berbagai kubu, yakni kubu ekstrim kanan (Islam Indonesia) dan kubu ekstrim kiri (Jauh dari Agama seperti Komunisme, Liberalisme dll.).

“Islam adalah agama yang menganjurkan, bahkan mewajibkan untuk menjaga persatuan. Peran Islam dalam menjaga keutuhan NKRI sangat diperlukan. Apabila terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Ulama tidak Pancasilais dan tidak Nasionalisme adalah terlalu berlebihan dan mengada-ada.” Sambung Ketua Wahdah Islamiyah.

Menurut Wakil Ketua GNPF MUI, berbagai alasan Ummat Islam menjadi benteng NKRI, antara lain:

  1. Pancasila merupakan ideologi yang tidak berseberangan terhadap Agama Islam, justru Pancasila yang menjadi bagian dari Islam. Sehingga dapat dipastikan Ummat Islam Indonesia selalu senantiasa menjadi benteng NKRI.
  2. Ummat Islam dapat menjadi benteng politik di Indonesia. Ummat Islam akan selalu menjaga untuk mewujudkan keadilan yang berdaulat di Indonesia. Selain itu, Umat Islam akan mewujudkan kesejahteraan dan kesamaan hukum secara duniawi dan akhirat. 
  3. Ummat Islam sebagai penjaga keamanan NKRI. Pelaksanaan keamanan dapat diwujudkan secara internal dan eksternal. Dalam pelaksanaan secara eksternal, Umat Islam memiliki anjuran yang tidak bisa ditawar-tawar yakni melakukan jihad fisabilllah. Jihad yang terbaik adalah keberanian seseorang untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin supaya tidak berbuat zalim kepada ummatnya. 

Semoga kita menjadi Ummat Islam yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
(rma)