Jakarta – Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI KH Muhammad Zaitun Rasmin turut diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Saatnya Damai Bersenandung di TV One pada hari Selasa (23/5/17).

KH Zaitun berpandangan bahwa kedamaian di Indonesia hanya bisa terwujud jika persoalan yang ada diselesaikan dari akarnya. Menurutnya salah satu akar masalah tersebut adalah bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasi perbedaan.

“Bahwa bagaimana kita mengatasi perbedaan, ini yang sering kita tidak serius. Kita hanya berada di menara masing-masing mau melemparkan isu, coba sekarang masalah ini kita dialogkan.” ujarnya dalam ILC tadi malam.

KH Zaitun menyatakan bahwa usulan dialog sudah beberapa kali diusulkan kepada Presiden Joko Widodo namun belum terealisasi sampai saat ini. “Dan Majelis Ulama lndonesia - kebetulan saya wakil Sekjen Majelis Ulama lndonesia selain Wakil Ketua GNPF - telah menyampaikan berkali-kali, Ketua Umum kami KH Dr. Ma’ruf Amin hafizhahullah, beliau berkali-kali mengatakan betapa pentingnya dialog. Ini sudah disampaikan  kepada Bapak Presiden,” ungkapnya.

“Sabarnya Pak Ketua Umum mungkin sudah tiga, empat kali, sampai kepada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga responnya juga baik, dan walaupum sekarang belum ada tanda-tanda (akan diadakan dialog) kita tidak ada masalah, tidak gembar-gemorkan keluar bahwa ini kita sudah ajukan (usulan dialog) kita tidak diterima tidak ada,” beliau menambahkan.

Wasekjen MUI ini juga mengusulkan diskusi terbuka dan debat ilmiah jika dipandang perlu. “Bila terasa ada perbedaan yang sulit kalau perlu kita diskusi terbuka, kalau perlu debat yang sehat dan seperti inilah dahulu tokoh-tokoh bangsa kita sehingga lndonesia begitu kuat.”

Tradisi diskusi dan debat ilmiah, menurut Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini, adalah tradisi yang telah dicontohkan oleh para pendahulu pendiri bangsa ini. Termasuk ketika mereka berkompromi saat menentukan dasar negara, Pancasila.

Beliau katakan, “Sebegitu tajamnya perbedaan antara orang-orang, tokoh-tokoh Islam sebelum proklamasi dan di zaman orde lama, tajam sekali. Betapa tidak tajam, satu ingin negara lslam satu ingin negara kebangsaan. Sangat tajam, tapi mereka tidak berkelahi, tidak salaing menuduh, mereka masuk dialog. Kalau tidak cukup diskusi, debat ilmiah dan alhamdulillah ditemukan titik kompromi, Pancasila itu kompromi jangan kita lupakan.”

Sebagai penutup, KH Zaitun mengutip ungkapan Bung Karno  “Jas Merah”.  Ungkapan yang mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali melupakan sejarah.

“Pancaslia itu kompromi dari tokoh-tokoh kita, ulama kita, tentang jalan tengah bagi kebaikan bangsa dan negara yang akan di proklamasikan nanti,” pungkasnya.
[ams/ibw]

Membunuh satu nyawa tanpa dasar yang haq sama dengan membunuh semua manusia, menjaga satu nyawa agar tak melayang sama dengan menjaga seluruh nyawa yang hidup.

Indonesia saat ini bukan zona perang dalam timbangan syariat Islam. Melakukan bom bunuh diri di Indonesia merupakan tindakan salah alamat dan tindakan di luar batas syariah. Berislam dengan damai dan menjauhi cara-cara kekerasan adalah komitmen bersama para ulama dan  ummat Islam Indonesia. Karenanya, tindakan amaliah Bom Bunuh Diri dengan menghilangkan nyawa sendiri dan atau nyawa orang lain adalah tindakan di luar konsensus ulama dan ummat Islam Indonesia.

Kepada segenap elemen Bangsa Indonesia diharapkan bersikap jernih sehingga tidak melekatkan setiap peristiwa kekerasan identik dengan Islam dan Ummat Islam, khususnya kasus bom di kawasan terminal Kampung Melayu Jakarta Timur.

Kepada segenap ummat Islam tetaplah bersikap rasional dan waspada dalam menyikapi kasus bom bunuh diri di kawasan terminal Kampung Melayu agar kita selamat dari penggiringan isu atau rekayasa isu baru yang menyesatkan. Atas adanya nyawa yang hilang dan ada yang terluka, kita semua berduka sebagai sesama muslim dan sesama anak bangsa, ada keluarga mereka yang kehilangan dan kerabat mereka yang berduka. Berlaku empatik adalah sikap bijaksana sebagai sesama anak bangsa dan menjaga diri agar tidak menyesatkan opini atau tergiring kepada opini sesat adalah bentuk lain dari sikap empatik.

Kepada aparat hukum dan keamanan agar bertindak tegas tanpa ragu sedikitpun dalam menjalankan tugasnya namun harus berlaku adil dan profesional dalam memecahkan kasus bom bunuh diri ini serta menghindari kesan penyudutan kelompok agama tertentu dalam merilis berita atau menyebarkan informasi khususnya agama Islam yang selama ini direkayasa dan diidentikkan sebagai agama teroris.

Peristiwa mengenaskan yang telah menghilangkan nyawa dan menimbulkan korban ini bukanlah lelucon yang boleh dijadikan mainan untuk kepentingan apapun. Semoga dalang di balik tindakan biadab ini segera tertangkap dan dihukum dengan hukuman berat. Jauhkan politisasi kasus ini untuk kepentingan politik sesaat karena akan menambah kerugian dan kerusakan serta dendam yang tak berkesudahan. *

Jakarta – Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI KH Muhammad Zaitun Rasmin turut diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Saatnya Damai Bersenandung di TV One pada hari Selasa (23/5/17).

Karni Ilyas sebagai host mengajukan pertanyaan kepada KH Zaitun, "Bagaimana GNPF melihat situasi sekarang? Mungkinkah damai bersenandung di GNPF? Apalagi yang dituntut sudah tercapai. Seharusnya damai justru berawal dari GNPF." tanya Karni.

KH Zaitun menjawab pertanyaan Karni Ilyas dengan cukup gamblang. Pernyataan beliau juga sekaligus menjawab tuduhan Grace Natalie, Ketua Partai PSI yang sempat menyatakan bahwa putusan hakim tidak adil, serta tuduhan adanya politisasi agama.

Grace mengatakan, “Ada skeptisisme, ada sesuatu  yang ganjil, ini mengusik rasa  ketidak adilan kami bahwa hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang meringankan Pak Ahok.”

“Tetapi kemudian dengan adanya gerakan politisasi agama ini, yang lebih gawat lagi akan mengancam Pancasila, mengancam Bhineka Tunggal Ika,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Karni Ilyas KH Zaitun mengatakan, "Kalau bicara damai bersenandung, itu adalah harapan kita semua. Dan sejak awal, GNPF menunjukkan seluruh gerakan-gerakannya menginginkan kedamaian-kedamaian." ujarnya santun.

Hal ini, menurut beliau, dikuatkan dengan pujian Presiden Joko Widodo sewaktu di Australia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian terkait aksi 212 pada Jum'at (2/12/16) di hadapan para pengusaha Australia. Presiden bangga karena massa sebanyak 7 juta bisa melakukan aksi dengan sangat damai tanpa adanya satu kerusakan pun.

Beliau memandang adanya aksi sebagai cara mengungkapkan pendapat adalah hal yang wajar. Termasuk aksi yang dilakukan oleh para pendukung Ahok.

“Sebetulnya kita sendiri tidak pernah mengomentari tentang, misalnya aksi bunga, aksi lilin, itu wajar. Bahkan ketika ada demo tentang putusan (putusan hakim terkait kasus Ahok) itu kami menganggap itu wajar.” imbuhnya.

Beliau sangat tidak setuju jika orang yang menuntut ditegakkannya keadilan terhadap Ahok kemudian dianggap anti kebhinekaan. “Tetapi ketika mulai diangkat lagi seolah-olah Bhineka kita terancam, seolah-olah persatuan  terancam hanya karena ada seorang yang kemudian diputuskan oleh pengadilan yang fair, pengadilan yang objektif, pengadilan yang kita lihat bagaimana hakim dari wajah mereka , dari penjelasan fakta-fakta hukum.”

KH Zaitun mengajak semua masyarakat agar tidak mencaci putusan hakim hanya karena tidak puas dengan putusan hakim. “Saya kira sangat sangat naif, ketika  orang mudah mencaci, menistakan pengadilan hanya karena ketidakpuasan.”

Menanggapi soal tuduhan politisasi agama, Ketua Umum Ormas Wahdah Islamiyah ini menyatakan bahwa memilih berdasarkan agama adalah sah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi di negara kita ini.

Beliau juga analogikan prinsip ini dengan contoh sederhana sebagaimana pernah ditanyakan kepada warga Yogyakarta dalam salah satu safari dakwah. “Bapak-bapak kalau ada dua calon presiden yang dua-duanya baik, satu orang jogja dan satunya lagi bukan jogja, pilih mana? Pilih orang jogja. Itu adalah fitrah, karena itu jangan di besar-besarkan, seolah-olah ada politisasi agama, ini tidak akan mencari akar dari kedamaian itu.” pungkasnya.
[ibw]

Jakarta, Sebagai Ummat Muslim Indonesia yang memiliki giroh perjuangan besar, dapat dipastikan masih belum bisa move on dari beberapa serangkaian Aksi Bela Islam seperti 411 dan 212.

Aksi 411 dan 212 memiliki banyak nilai positif yang dapat disampaikan hingga kedunia Internasional bahwa Islam itu indah, damai, toleransi dan menjunjung konstitusional.

Pelaksanaan Aksi 411 dan 212 tidak dapat berjalan sepenuhnya sukses apabila tidak terdapat pendanaan dibaliknya. Mengingat banyak persiapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyambut silaturrahim Ummat Muslim dari berbagai daerah Indonesia.

Dengan kuasa Allah SWT, Ummat Muslim tergerakkan hatinya untuk memberikan infaq kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI selaku panitia pelaksana Aksi 411 dan 212, bahkan infaq juga datang dari non-Muslim dan Internasional.

“Selama pelaksanaan Aksi Bela Islam terdapat 12.000 transaksi di Bank yang bermaksud memberikan infaq. Kemudian dari 12.000 transaksi tersebut, 10.000 transaksi diantaranya adalah berinfaq dibawah 5 juta dan transfer paling kecil sebanyak Rp 5.000,00. Sehingga 2000 transaksi sisanya adalah berinfaq sebanyak diatas 5 juta.” Jelas Imam (Eks Dirut BNI Syariah) dalam Silaturahmi Habaib, Ulama dan Tokoh se-Indonesia di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta. (23/5/2017).

Semoga apa yang telah diinfaq-kan, dapat menjadi tabungan dan amal kelak di hari Akhir. Amin.
(rma)


Jakarta - Tokoh dan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (FNPF MUI) akan bereaksi secara nasional untuk melaporkan penyebaran chat fitnah kepada Habib Rizieq Syihab. Sesuai rencana, mereka akan melaporkan  pihak-pihak yang diduga sebagai penyebar video dan chat fitnah yang ditujukan untuk mendemoralisasi Habib Rizieq Syihab.

Tim Advokasi Habib Rizieq Syihab mengumumkan pihaknya telah didukung sebanyak 700 pengacara untuk mengawal kasus yang diduga sebagai tuduhan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Penanggung Jawab Tim Advokasi Habib Rizieq, Dr Kapitra Ampera mengatakan, sebanyak 700 pengacara tersebut sudah mengonfirmasi kesediaannya ikut membela Habib Rizieq.

"Kami ingin penegakan hukum yang  adil dan sesuai perundang-undangan. Bahwa ada orang tertentu, memproduksi dan menyebarkan, chat yang memfitnah Habib Rizieq dengan seorang wanita," kata Penanggung Jawab Tim Advokasi Habib Rizieq Syihab, Dr Kapitra Ampera, saat menggelar jumpa pers bertema "Menyikapi Kasus Habib Rizieq Syihab dan Ustadz M Alkhattath" di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

" Kita (tim advokasi) dan Habib siap melakukan perlawanan hukum dan tuntutan hukum. Saat ini Habib hanya menahan  diri di Tanah suci agar tidak muncul kegaduhan atas fitnah tersebut," ungkap Kapitra didampingi Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

" Habib Rizieq sudah memberikan arahan tadi. Kepada semua pihak, beliau meminta agar menghentikan propaganda dan diskriminasi yang menyudutkan Habib Rizieq," kata Kapitra.

Menurut Kapitra, rapat GNPF MUI telah menyampaikan kepada seluruh ormas Islam untuk mengambil sikap yang jelas, tegas, dan berdasarkan koridor hukum yang berlaku. "Ormas Islam akan melaporkan statment yang dibuat-buat di media sosial, seperti Denny Siregar, yang mengetahui 15 episode video yang beredar di masyarakat. Kami minta Denny Siregar diperiksa sebagai saksi. Semua ormas Islam akan melaporkan ke polda dan polres masing-masing di daerah. Kami juga akan melaporkan Philip Joeang yang meng-upload video fitnah tersebut," tegas Kapitra.

Selain itu, sebuah situs yang menyebarkan video tersebut akan dilaporkan juga yaitu gerilyapolotik.com. "Semua ulama, tokoh Islam dan ormas siap melapor. Semoga pihak kepolisian bisa secara proakrif memproses. Tim advokasi siap mendampingi semua pelaporan. Sudah ada 700 advokat yg akan dampingi Habib Rizieq," kata Kapitra.

Dia menegaskan, semua bentuk penganiayaan manusia atas nama hukum harus dihentikan. "Kami juga meminta semua pemimpin bangsa agar melihat fenomena akhir-akhir ini secara proporsional. Soal kasus penodaan agama, ini terbukti secara hukum dan konstitusi. Ini yang terjadi. Sekarang kita harus kembali membangun bangsa tapi ada yg ingin api konflik," urai Kapitra. *azh

Jakarta - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) membatalkan niatnya pulang ke Indonesia. Hal itu dikarenakan ada kejanggalan mengenai tuduhan kepada dirinya terkait kasus percakapan yang tak sepantasnya bagi seorang Muslim. Terlebih lagi, Habib Rizieq adalah seorang ulama dan panutan umat.

“Habib Rizieq Syihab sudah sempat sampai Kuala Lumpur, Malaysia, untuk pulang ke Indonesia. Namun beliau mendadak kembali lagi ke Arab Saudi setelah mendapatkan kabar bahwa ada niatan penahanan langsung pada proses pemeriksaan terhadap beliau oleh Kepolisian. Oleh karena itu, terdapat sejenis skenario jahat terhadap Habib Rizieq setelah penaikan statusnya menjadi tersangka," ungkap Penanggung Jawab Tim Advokasi Habib Rizieq, Dr. Kapitra Ampera saat menggelar Press Conference di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, (16/5/2017).

Menurut Kapitra, Habib Rizieq menahan diri untuk tidak datang karena dia akan dipermalukan dan itu bisa menjadi amarah umat Islam yang akan memicu ketegangan baru. "Habib Rizieq ingin umat Islam fokus kepada ibadah Ramadhon, jangan fokus kepada tuntutan ini, maka keberadaan beliau sekarang ada di Saudi Arabia," kata Kapitra dalam jumpa pers yang menyikapi pemanggilan Habib Rizieq tersebut dan dihadiri tim advokasi lainnya.

Kapitra memastikan, Habib Rizieq tidak ada niatan untuk mengabaikan proses hukum yang telah menyangkut dirinya. Justru dia berkeinginan segera pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan semua proses hukum terhadap dirinya.

Sebagai penutup, Dr. Kapitra Ampera menegaskan bahwa Habib Rizieq siap menjalankan setiap proses hukum yang menyangkut dirinya tetapi dia juga  berkewajiban menjaga kondusifitas Indonesia menjelang bulan Ramadhon.
(rma)


Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, Selasa (09/05/2017) telah menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 156a huruf a KUHP.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, tindakan Ahok telah memenuhi unsur-unsur pasal 156a huruf a KUHP. Konsekuensi hukum atas pertimbangan tersebut, Ahok dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah Ahok untuk ditahan.

Putusan Majelis Hakim ini dianggap sebagai putusan yang progresif, dimana bila merujuk kepada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahok dituntut bersalah melakukan tindak pidana penodaan golongan (Pasal 156 KUHP). Menurut JPU, Ahok tidak terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama (Pasal 156a huruf a KUHP) sehingga menurut JPU pantas apabila Ahok hanya dituntut pidana penjara  1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Menanggapi putusan Majelis Hakim yang cukup mengejutkan, Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution mengatakan sangat mengapresiasi keberanian dan independensi Majelis Hakim.

"Kita harus memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang sudah berani memutus berdasarkan fakta persidangan dan hati nuraninya. Terbukti mereka adalah hakim-hakim yang berintegritas dan independen, tidak terikat tuntutan JPU dan tidak terpengaruh intervensi dari manapun", ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim adalah bentuk upaya merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Katanya, putusan ini meredakan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dan memberikan keadilan bagi umat Islam yang ternista dengan ucapan Ahok.

"Putusan hakim sangat bijaksana, ini akan menjadi catatan sejarah dimana Majelis Hakim berperan dalam menjaga keutuhan NKRI" tutupnya. (HA)


Jakarta, Indonesia, 10 Mei 2017

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan telah dibacakannya Putusan Perkara Penodaan Agama dengan Terdakwa BTP Alias Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa 9 Mei 2017 di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, dengan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa persidangan perkara aquo yang telah berjalan selama 21 (dua puluh satu) kali merupakan proses dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Bahwa jalannya persidangan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Ketua Majelis Hakim, dilaksanakan secara impartial dan independen dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Tim Penasehat Hukum BTP alias Ahok untuk membuktikan dakwaan dan dalil pembelaannya.

3. Bahwa kami mengapresiasi dan sangat menghormati putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan vonis bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama (Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 156a huruf a KUHP) kepada Terdakwa BTP alias Ahok dengan Pidana Penjara 2 tahun dan juga menetapkan agar terhadap BTP dilakukan penahanan.

4. Bahwa kami meyakini dan memahami bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan ini sudah menggali dan mengkaji perkara aquo sebagaimana telah disampaikan dalam pertimbangan hukumnya, dan oleh karenanya kami yakin Majelis Hakim juga telah mendasarkan putusannya berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh pihak agar bisa memahami dan menerima putusan Majelis Hakim, serta menghormati proses hukum yang masih berjalan dengan diajukannya banding oleh Terdakwa.

6. Bahwa kami juga menghimbau kepada seluruh pihak agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai.

Demikian kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan memberikan keberkahan kepada masyarakat dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Advokasi GNPF MUI

Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn.

Ketua Tim Advokasi⁠⁠⁠⁠

Proses persidangan perkara penodaan agama yang didakwakan kepada Basuki T. Purnama (BTP) akan diakhiri dengan pembacaan putusan Majelis Hakim. Masyarakat luas menantikan apa bunyi amar putusan, apakah berisikan pemidanaan, bebas ataukah lepas dari segala tuntutan hukum. Pada yang tersebut pertama, apakah Majelis Hakim memidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau memidana dengan melebihi tuntutan dan tanpa adanya masa percobaan. Pemidanaan melebihi tuntutan (ultra petita) sangat dimungkinkan mengingat JPU telah melampaui batas-batas kewenangannya (ultra vires) dengan menuntut pidana percobaan. Terlebih lagi tuntutan pidana satu tahun dipandang tidak equal dengan kasus-kasus serupa yang belum pernah dituntut serendah tuntutan JPU pada perkara BTP. Bagi pihak yang selama ini meyakini bahwa BTP bersalah tentu sangat mengharapkan kepada BTP divonis dengan pemidanaan yang adil sebagaimana diterapkan pada kasus-kasus yang serupa. Di pihak lain, bagi pihak yang berseberangan, harapannya adalah yang bersangkutan divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kita harus yakini bahwa putusan pengadilan sesuai dengan namanya adalah bersifat memutus antara dua kutub yang berseberangan, yakni tuntutan dan pembelaan.

Hakim sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman adalah "residu" dari konsep "Kedaulatan Tuhan", Hakim  memutuskan perkara atas nama "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Hakim dalam pemberian putusan melekat pada dirinya kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan - dalam pandangan positivistik - bermakna harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini aspek moral tidak diperhitungkan.

Menutut penulis, Hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada rasa, rasio dan fakta.
Rasa lebih menekankan pada aspek kalbu yakni keyakinan. Rasio lebih tertuju pada kemampuan logika dan keilmuan. Fakta menunjuk pada berbagai hal yang terungkap dipengadilan sebagai sebuah kebenaran.
Rasa dan rasio haruslah didasarkan para moral yang didalamnya terkandung kejujuran.

Perlu disampaikan, selama ini Penulis berpandangan, bahwa telah terjadi kesalahan 'penerapan hukum' yang dilakukan oleh JPU. Dakwaan yang disusun secara alternatif pada dasarnya dapat dibenarkan, mengingat sifat alternatif menunjuk pada pilihan. Pilihan tersebut pada akhirnya diserahkan kepada Hakim. Namun, secara materiel kedua dakwaan yakni Pasal 156a huruf a dan Pasal 156 KUHP seharusnya memiliki konstruksi yuridis yang sama dalam artian pemenuhan unsur sesuai dengan alat bukti yang tersedia. Jika tidak dapat dilakukan, maka seyogyanya tuntutan JPU harus mengacu kepada dakwaan yang paling dianggap memenuhi unsur baik perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, tidak ditemui adanya kelemahan atas pemenuhan unsur Pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan kesatu. Semua Saksi dan Ahli mendukung dakwaan kesatu.

Ketika JPU menuntut dengan mendasarkan pada konstruksi yuridis Pasal 156 KUHP, bermakna JPU yakin telah terpenuhi unsur pada Pasal 156 KUHP. Perlu digarisbawahi, ada hubungan emosional antara Pasal 156 dan Pasal 156a huruf a KUHP. Hubungan dimaksud dapat dilihat dengan pendekatan kesengajaan, sebagai wujud kesalahan dalam hukum pidana. Maksudnya, ketika BTP dinyatakan terbukti memenuhi unsur Pasal 156 KUHP oleh JPU, maka terdapat kesengajaan secara kepastian  (dolus directus) bahwa perbuatan yang bersangkutan telah menimbulkan akibat - yang tidak dikehendaki - penodaan terhadap surah Al-Maidah ayat 51. Oleh karena itu, ia seharusnya dituntut dengan Pasal 156a huruf a KUHP.  Perlu diketahui bahwa walaupun timbulnya akibat tidak dikehendaki, namun ia harus dipertangungjawabkan secara pidana atas timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut yakni penodaan terhadap Surah Al-Maidah ayat 51.

Tidaklah mungkin terjadi penghinaan  terhadap ulama atau umat Islam pada perkara ini jika tidak ada penodaan terhadap surah Al-Maidah ayat 51. Disini terlihat JPU seakan-akan telah melemahkan tuntutannya dan sekaligus memberi peluang bagi Penasehat Hukum BTP untuk memperkuat pembelaan. Hal ini memberi isyarat, agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Dengan adanya rekayasa penerapan hukum tersebut, maka kepada Hakim dibebankan kewajiban moral untuk secara adil, jujur dan bijaksana dalam memutus perkara. Pertautan hukum dan keadilan dibangun berdasarkan maxim, principat, dan postulat. Mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang  mendefinisikan hukum sebagai proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya, selain sebagai seperangkat kaidah, asas - asas dan lembaga hukum, yang kesemuanya disebut sistem hukum. Sejalan dengan Mochtar, Achmad Ali memandang apa yang dinamakan hukum dimanifestasikan dalam dua wujud, yakni hukum sebagai kaidah (hukum sebagai sollen) dan hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai sein).

Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang mempengaruhi hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuannya.  Hal ini bermakna, bahwa putusan Hakim merupakan hukum sebagai sein, bukan sollen.

Pada perkara BTP,  peranan moral Hakim sangat menentukan. Apa yang dikehendaki oleh moral sudah pasti mengandung kebaikan. Kebaikan adalah satu haluan dengan keadilan. Konkretisasi hukum dalam putusan Hakim identik dengan moral dalam mewujudkan keadilan.

Hakim harus berani menerobos paradigma positivistik hukum dengan menggunakan metode penafsiran yang lebih holistik dan filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin sebagai "moral reading", sebagai "dekonstruksi hukum" oleh Jacques Derrida, atau juga "progresivisme hukum" sebagaimana diajarkan oleh Satjipto Rahardjo.  Intinya hakim harus membuka dirinya dalam menghadapi kebuntuan teks-teks hukum. Pada perkara BTP, kebuntuan yang terjadi adalah sengaja yang telah disiasati. Diakui memang ada kebuntuan karena ketidakjelasan teks dalam rumusan pasal. Teks dimaksud antara lain menyangkut perihal niat pada penjelasan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965. Perihal niat menurut Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum BTP harus dibuktikan. Disini Hakim harus mengedepankan keadilan hukum yang tidak lagi semata-mata harus identik dengan teks pasal suatu undang-undang.  Bahkan menurut pendapat ahli ternama seperti Hazewinkel Suringa,  Simons, van Hamel, Zeverbegen, termasuk Vos mengatakan niat adalah identik dengan kesengajaan. Pompe dan Moeljatno yang walaupun membedakan antara niat dan kesengajaan, namun keduanya sepakat jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat telah berubah menjadi kesengajaan. Perlu dipahami bahwa niat dalam KUHP dimasukkan dalam unsur percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Jadi bukan pada delik yang sudah selesai in casu perkara BTP.
Dengan demikian, perihal niat tidak perlu dibuktikan, cukup kesengajaan saja.

Selanjutnya, yang selalu didalilkan oleh Penasehat Hukum BTP - termasuk Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan - bahwa pengertian golongan yang dimaksudkan pada Pasal 156 KUHP tidak termasuk golongan penduduk yang berdasarkan agama juga harus ditolak oleh Majelis Hakim. Pendapat demikian bermuatan paham positivistik. Pembagian golongan penduduk dimasa kolonial memang mengacu kepada Pasal 163 Jo Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) yakni Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Bumi Putera dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 75 Regeling Reglement (RR) yang juga mengacu kepada ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB). Penggolongan penduduk tersebut pasca Indonesia merdeka tidak berlaku lagi. Sebab, ketentuan penggolongan penduduk dimasa kolonial bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih lagi saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kemudian, penafsiran sistemik dan historis yang menunjuk adanya hubungan emosional antara Pasal 156 dan Pasal 156a huruf a KUHP juga penting dilakukan. Kedua pasal tersebut ditinjau dari teori kesengajaan sangat terkait dan ada hubungan antar keduanya, sebagaimana telah penulis sampaikan di atas.

Menyikapi akan diputuskannya perkara BTP, maka sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus dapat menerima apapun putusan Majelis Hakim, dengan catatan sebagai sebuah kenyataan (sein).

Catatan penulis, keadilan dalam praktik sangat ditentukan oleh bekerjanya sistem hukum.  Namun hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Masyarakat akan menilai apakah keadilan dan hukum itu dapat dipertemukan atau sebaliknya.

Masyarakat mungkin saja tidak dapat menerima  putusan Hakim karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Hakim semestinya mengedepankan keadilan hukum ketimbang kepastian hukum. Hakim harus berani bersikap progresif dalam memutus perkara yang penuh dengan rekayasa kepentingan politik. Mencontoh Bismar Siregar, dalam setiap putusannya tidak hanya menggali materi hukum yang ada dalam undang-undang, namun beliau selalu menggali dengan mengedepankan moral dan hati nuraninya.

Dalam dunia akademik putusan Majelis Hakim masih dapat 'diuji' dengan standar akademik pula. Disini berlaku penerimaan atas putusan Hakim dalam wilayah hukum sebagai kenyataan.

Semoga keadilan mewujud dalam putusan Majelis Hakim yang mulia.

Gubuk Harapan, Otista, Jakarta Timur. Ahad, 7 Mei 2017.                      
DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH.

JAKARTA  - Tugas umat Islam hanya bergerak dan berikhtiar untuk menunjukkan pembelaan kepada agama dan al-Qur'an. Setelah berikhtiar dan berjuang, bermunajah kepada Allah adalah cara paling ampuh untuk meminta keadilan-Nya. Karena itulah, umat Islam berkumpul di Masjid Istiqlal agar bisa bersama-sama bermunajah di tempat yang sama dengan cara-cara yang mulia.

Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir pada Aksi Simpatik 55 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (5/5/17). Aksi Simpatik 55 digelar untuk menuntut keadilan khususnya dalam Kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kita tidak tau bagaimana cara Allah SWT memenjarakan si penista ini. Tentu kita tidak ingin mendikte Allah SWT bagaimana cara-Nya memenjarakan dia. Yang kita yakini bahwa Allah itu Azizun Hakim (Maha Perkasa dan Bijaksana)," ungkap KH Bachtiar Nasir usai menemui perwakilan Mahkamah Agung (MA) dalam rangkaian Aksi Simpatik 55.

Pimpinan AQL Islamic Center itu juga mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Aksi Simpatik 55 yang memadati Masjid Istiqlal. Umat Islam bukanlah sekumpulan orang tapi sudah menjadi barisan yang kuat. "Tetaplah berada di masjid dan bermunajat kepada Allah SWT dan saya yakin doa-doa kita semua pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Dengan keyakinan yang kuat keadilan akan turun pada hari Selasa nanti (sidang putusan kasus penodaan agama oleh Ahok," katanya.

Sekjen MIUMI Pusat ini menyitir ayat 55 surat al-Maidah:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."

Menurutnya, al-Maidah 55 ini juga menjadi jawaban atas kemenangan pemimpin muslim dalam Pilkada DKI Jakarta. "Ini bukan tebak-tebakan kulit manggis dan bukan rekayasa-rekayasaan. Sejak awal perjuangan kita mengatakan bahwa ini adalah Tadbirun Rabbaniun wa Tansikun Ilahiyyun Syar’iyyun (Rekayasa ilahiyah yang Syar’i). Dengan izin Allah, penista agama akan dipenjarakan," katanya.

 Dia menegaskan, Allah tidak pernah terkalahkan keadilan-Nya. Banyak umat Islam yang teriak ingin revolusi tetapi yang harus dibangun adalah infranstruktur revolusi itu sendiri. Infrastruktur itu adalah sumber daya insani umat Islam kemudian membangun ekonomi umat.

"Kalau umat Islam bangkit secara revolusioner maka negara pun akan maju. Kalaupun istilah kita ini ditakutkan dan dituduh macam-macam, tidak usah dipikirkan. Biarlah mereka belajar dari keteladanan kita ini," harapnya.

* Muhajir