Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH.
Tim Advokasi GNPF-MUI

            Hukum dibentuk melalui proses politik yang dilakukan oleh lembaga representasi masyarakat (DPR/Parlemen) dengan Penguasa/Negara (Pemeritah), yang bertujuan agar terciptanya harmonisasi relasi antara masyarakat dan Negara. Oleh karenanya, negara wajib menghormati dan upholding undang-undang yang dibuatnya, dengan cara mengimplementasikannya dalam proses pengelolaan bernegara dan berbangsa.
Dalam pandangan politik, Philip Nonet dan Philip Selznick membagi hukum dalam 3 klasifikasi, yaitu: Hukum Represif , Hukum Otonom, dan Hukum Responsif. Dari ketiga bentuk hukum yang diklasifikasikan Nonet dan Selznick, Hukum Represif merupakan bentuk yang bertentangan dengan Pemerintahan yang demokratis. Hukum Represif cenderung mengabaikan kepentingan rakyat, mengidentifikasi kepentingan penguasa sebagai kepentingan rakyat. Institusi hukum yang terbuka bagi kekuasaan politik, sehingga hukum menjadi out of the track karena berada dilingkungan kepentingan politik penguasa.
Hukum pada dasarnya merupakan perintah manusia (Law are commands of human being), yang tetap, logis, bijaksana, adil dan/atau sebaliknya. Pandangan John Austin ini dikenal dengan Teori Hukum Positivisme. Dalam pandangan positivisme, substansinya adalah hukum itu ada, mengikat, dan berlaku pada saat tertentu dan tempat tertentu. Hukum itu tidak pandang bulu dalam implementasinya. Tiap Institusi/Negara wajib menegakkannya secara tegas dan konsisten tidak diskriminatif, mulai dari institusi penegak hukum termasuk peradilan.
            Resistensi atas penegakan hukum nampak jelas pada kasus yang menimpa ulama dan umat Islam. Terang benderang pada proses criminal justice system dalam penyidikan dana sumbangan/Infak umat Islam pada kegiatan Aksi Bela Islam. Penyidikan yang dilakukan tanpa adanya Laporan Polisi, sebagai temuan sendiri penyidik atas dana infak Aksi Bela Islam II, dan III,  yang menyisir Pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, atas dugaan dan tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran undang-undang yayasan.
            Aksi Bela Islam 411 dan 212 mendapat respon yang tinggi dalam partisipasi umat.  Tidak hanya ikut serta dalam aksi tapi juga pada sumbangan dana. GNPF MUI sebagai Inisiator pergerakan, bukanlah lembaga yang memiliki badan hukum, sifatnya ad hoc dan tidak memiliki rekening bank untuk menampung dana yang diinfakkan/disedekahkan oleh umat islam untuk terselenggaranya aksi damai tersebut.
Oleh karenanya, GNPF-MUI meminjam rekening dari “Yayasan Keadilan Untuk Semua” untuk menampung dana tersebut. Ketua Yayasan memberikan kuasa kepada Ketua GNPF-MUI untuk mengelola keuangan yang bersumber dari infak dan sedekah masyarakat tersebut. “Yayasan keadilan untuk semua”, bergerak dibidang keagamaan, kemanusiaan, dan sosial, sehingga pengelolaan dana infak/sedekah umat Islam tersebut tidaklah keluar dari ruang lingkup kegiatan yayasan. Aset yayasan tidak bercampur dengan dana umat, dan dipiisahkan dari keuangan Aksi Bela Islam.
Bahwa, sangat tidak beralasan dan tanpa bukti, penyidik menyatakan adanya pengalihan harta kekayaan yayasan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Adapun ketentuan tersebut berbunyi:
1)     Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
2)     Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
a.      Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
b.      Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
3)     Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”
Bahwa, tiap-tiap unsur pasal diatas tidak dapat dibuktikan dan dapat dibantah dengan tegas, karena tidak pernah ada pengalihan terhadap harta kekayaan yayasan. Rekening yayasan hanya dipinjamkan untuk menampung keuangan dana sumbangan untuk Aksi Bela Islam. Uang tersebut selain digunakan untuk pelaksanaan Aksi Bela Islam 411, 212, biaya pengobatan korban yang luka-luka saat aksi, sumbangan kepada peserta aksi yang meninggal, juga disumbangkan kepada korban gempa di Pidie Jaya, Aceh.
Disisi lain, pengaturan pasal 5 UU Yayasan adalah ditujukan agar Pembina, Pengurus, dan Pengawas melaksanakan kegiatan yayasan dengan sukarela dan tidak mengharapkan gaji/upah. Pengelolaan keuangan pada Aksi Bela Islam melalui Yayasan Keadilan Untuk Semua, bukanlah suatu kejahatan. Disamping itu, Pengurus GNPF-MUI bukanlah Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan, sehingga penyidikan berdasarkan pasal 5 tersebut sangatlah tidak relevan dan melanggar hukum, karena terkesan adanya law by order.
Bahwa, untuk menduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), mutlak harus ada tindak pidana asal yang melahirkan harta kekayaan objek TPPU. Tidak adanya kejahatan/tindak pidana yang terjadi (predicate crime), tidak ada uang hasil kejahatan (proced of crime), maka tidak pula ada Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laudering). Sehingga, sangat tidak beralasan Penyidik memeriksa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kasus ini.
Dalam pengelolaan keuangan Aksi Bela Islam yang ditampung pada Bank BNI Syariah, GNPF-MUI memberikan kuasa kepada Karyawan Bank tersebut, untuk membantu mempermudah proses pengelolaan, seperti pencairan uang. Hal Ini merupakan layanan dari perbankan yang sudah biasa dan banyak dilakukan sebagai pelayanan prioritas kepada Nasabah.
Patut diduga, oleh karena, pelanggaran terhadap Undang-Undang yayasan tidak dapat dibuktikan sebagai Predicate Crime dalam Pencucian Uang, kemudian penyidk mencari gate way yaitu dengan menetapkan Karyawan Bank tersebut sebagai tersangka (Ia di bagian back office, bukan teller/front office). Menurut pihak kepolisian, ia disangka atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Yayasan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal, pemberian layanan prima/prioritas yang dilakukan, bukanlah suatu kejahatan. Namun, suatu pelayanan untuk mempermudah dan menjamin kenyamanan nasabah, tanpa melanggar prinsip kehati-hatian. Proses pengelolaannya dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa mengenyampingkan peraturan perbankan dan tidak pula menimbulkan kerugian dari pihak manapun.
Terlalu ambisius-nya Polri dalam menetapkan status hukum tanpa bukti yang jelas kepada beberapa ulama pendukung Aksi Bela Islam II, dan III, seakan-akan untuk menciptakan opini buruk di mata masyarakat (Brain Washing) agar beralih untuk tidak mempercayai para ulama.  Penyidikan dan penetapan tersangka dinilai terlalu dipaksakan, meski tidak ada pelanggaran terhadap perundang-undangan, pihak penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan. Negara tidak berjalan diatas hukum, tapi berjalan diatas kekuasaan sehingga terjadi Unfair Trial. Bagaimana mungkin penguasa bisa menegakkan hukum yang adil, sementara ia sendiri tidak menaati hukum. Tidak seorang pun yang dapat diproses secara hukum pidana tanpa ada aturan yang dilanggarnya, dan aturan itu harus ada sebelum ada perbuatannya (Asas Legalitas), dan orang tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang, dan proses pemeriksaan/penyidikan hingga persidangan haruslah berjalan dengan adil dan tidak memihak.
Bahwa muncul big opinion, diduga adanya kekuatan politik (Executive order) yang dengan sengaja menempatkan para ulama dalam posisi bersalah, dan menimbulkan situasi politik tertentu dengan tujuan supaya hukum tetap menjadi alat kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan pandangan teori hukum murni (Reine Rechtslehre) oleh Hans Kelsen, yang mana hukum haruslah dipandang sebagai aturan hukum saja dan tidak boleh adanya determinatif politik dalam hukum, sehingga hukum dipolitisasi oleh penguasa. Kekuasaan menjadi sewenang-wenang (Imoralitas), dan hukum dapat dikendalikan penguasa sesuai dengan keinginan kekuasaan dan tujuan politiknya.
Policy Negara ini, tanpa sadar telah membentuk lubang-lubang hitam (black hole) di tengah masyarakat, yang kian lama memadat sehingga terjadi big bang yang melemparkan Indonesia dalam turbulence politik. Hal ini belum terlambat untuk dicegah dengan melaksanakan penegakan Hukum Positivisme dan fair trial, yaitu penegakan hukum yang adil, berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan, serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi politik terhadap orang-orang yang tidak bersalah, serta jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. L'État devrait agir en tant que régulateur et exécuteur testamentaire mais il ne devrait pas y avoir de prédateur. (Negara harus bertindak sebagai regulator dan eksekutor, bukan sebagai predator).  (Dr. K/a)

PERHATIAN. Kami mendapati selebaran berikut ini pada acara 112 di Istiqlal. Perlu kami sampaikan:

GNPF-MUI tidak bekerjasama atau terkait dengan pembuat selebaran, tidak juga untuk memberi pelatihan/pembinaan sebagaimana isi selebaran tersebut.

GNPF-MUI menghimbau umat agar berhati-hati dan meneliti kembali sebelum mengikuti acara, kegiatan, kelompok dan lain sebagainya yang menggunakan nama GNPF.

Harap melakukan pengecekan keabsahan sebuah berita yang seakan terkait dengan GNPF-MUI pada website maupun media sosial resmi GNPF-MUI, bila tidak tercantum disana, maka informasi yang ada bukan berasal dari kami.

Rapatkan shaf dan tetaplah dalam satu komando.
Satu tujuan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan di NKRI tercinta. Bela Al Qur'an, bela keutuhan negara Indonesia, bela Ulama.

GNPF MUI MEDIA CENTRE

JAKARTA – Kamis (10/02) GNPF-MUI berkunjung ke rumah dinas Menkopolhukam Jend. (Purn) Wiranto di Jl. Denpasar, Jakarta Pusat. Hadir dalam kunjungan itu para pimpinan GNPF di antaranya Habib Rizieq, KH Bachtiar Nasir, dan KH Zaitun Rasmin.

Wiranto sangat mengapresiasi kunjungan silaturrahim ini bahkan menyebut Habib Rizieq sebagai kawan lama. “Tamu yang datang kerumah saya ini adalah teman-teman lama, terutama Habib Rizieq, kita kenal sebelum tahun 2000-an dan kita berjuang bersama dalam menjaga NKRI” ucap Wiranto saat membuka konferensi pers di depan rumahnya.

Mantan Panglima TNI di era reformasi ini juga menyampaikan bahwa visi GNPF sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keutuhan NKRI. “Ada satu kesatuan umat Islam yang memiliki satu tekad dan dan niat untuk membantu negeri ini, membantu pemerintahan bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional.” tegasnya.

Soal penegakan hukum, Menteri Koordinator ini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum secara bermartabat. “Tugas saya menegakkan hukum secara bermartabat, hukum akan kita tegakkan tanpa rekayasa-rekayasatertentu.” Imbuhnya.

Menyinggung soal Pilkada Wiranto menyatakan bahwa pemimpin yang diinginkan oleh rakyat adalah yang berakhaqul karimah. Menurutnya Pilkada seperti itulah yang dikatakan sukses, dia mengatakan, “Sukses berarti dapat memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang berakhlaqul karimah, pemimpin yang betul-betul menyadari bagaimana kehendak rakyat itu.”

Terkait rencana Aksi 112 Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq menyatakan bahwa Aksi 11 Februari hanya akan digelar di Istiqlal. Tanpa long march ke bundaran HI. Habib Rizieq menyatakan bahwa ini adalah bentuk kearifan para ulama untuk menjaga kondusifitas jelang pilkada.

Hal senada juga dinyatakan Ketua GNPF Bachtiar Nasir. Bahkan dia tegaskan lagi tidak ada ceramah yang provokatif dan jika ada long march dipastikan itu bukan dari GNPF.

Sementara setelah usai jumpa pers Wakil Ketua GNPF Muhammad Zaitun Rasmin ketika diwawancarai berbagai awak media juga menyatakan hal yang sama. GNPF ingin bersama-sama menjaga kondusifitas. GNPF berusaha menyelaraskan diri dengan arahan pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, Kapolri, dll. [tm/ibw]




بسم الله الرحمن الرحيم

Sehubungan dengan berbagai pernyataan pejabat di media massa  yang simpang siur terhadap Rencana Aksi 112 Sabtu 11 Februari 2017  "Spirit 212" yang membuat keragu-raguan dimasyarakat serta menimbulkan kesan bahwa acara tersebut dibatalkan, maka Kami Para Pimpinan Ormas, Ulama, Habaib yg tergabung  dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:

1. Tidak ada pembatalan Aksi 112 karena tidak ada satu UU pun yang dilanggar.  FUI sdh menyampaikan pemberitahuan sesuai UU.  Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam, wabil khusus Alumni 212, diminta tidak ragu2 atau khawatir untuk datang ke lokasi Aksi 112  di Jakarta. 

2. Mengingat suhu politik yg meninggi dan pada hari tersebut ada 2 paslon yg adakan kampanye terakhir dengan jumlah massa besar, maka demi menjaga keselamatan peserta aksi 112 dari berbagai provokasi yang bisa menimbuljan.chaos, maka kami setelah bermusyawarah  memutuskan untuk memodivikasi aksi menjadi

DZIKIR & TAUSIYAH NASIONAL untuk PENERAPAN SURAT AL-MAAIDAH 51 : Wajib Pilih Pemimpin Muslim & Haram Pilih Pemimpin Kafir.

3. Untuk itu kami juga menggeser pusat Aksi 112 dari Monas - HI  ke MASJID ISTIQLAL. Hsl ini  merupakan INISIATIF & KEARIFAN Para Ulama & Habaib serta Pimpinan Ormas Islam yg tergabung di dalam FUI, untuk menjaga kemurnian dan keselamatan perjuangan umat Islam.

4. Adapun Tujuan Aksi 112 tetap seperti semula yakni :
     a. Tolak Penodaan Al-Qur'an.
     b. Tolak Kriminalisasi Ulama.
     c. Tolak Penghinaan thd Ulama.
     d. Jaga Pilkada yg Jujur & Adil
     e. Wajib Pilih Gubernur Muslim

5. Setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal maka kami menyerukan kepada para peserta aksi 112 untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lokasi Aksi di Masjid Istiqlal dan SEKITARNYA.

Demikian penjelasan Rencana Aksi 112, semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan keridloanNya.

Jakarta, 9 Februari 2017
Forum Umat Islam

Muhammad al Khaththath
Sekretaris Jenderal

AKBP Muhammad Nur Al Azhar, M.Sc adalah ahli pertama yang diperiksa dalam perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri ini dihadirkan oleh Jaksa dalam kaitan untuk memberikan penjelasan mengenai kebenaran video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa di dalam perkara ini.

Dalam persidangan yang digelar hari Selasa (07/02/2017) di Gedung Kementerian Pertanian ini, Ahli menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap video pidato Ahok di Kepulauan Seribu masuk dalam lingkup video forensik. Adapun yang diperiksa dalam video forensik menurut ahli adalah perihal apakah di dalam video tersebut ada editing atau tidak, seperti misalnya apakah dalam video ada pengurangan atau penambangan objek, penghapusan frame, dan sebagainya. Video forensic juga dapat menganalisis apakah moment yang terjadi dalam video sesuai dengan yang sebenarnya.

Nasrulloh Nasution yang turut menyaksikan persidangan ini menambahkan bahwa Ahli menerangkan telah memeriksa 4 video pidato Ahok di Kepulauan Seribu,1 Video Pidato Ahok di Nasdem, 1 Video Pidato Ahok di Balai Kota dan 1 buah ebook dengan judul Merubah Indonesia yang diperoleh dari saksi pelapor. Dari pemeriksaan video dan ebook tersebut kesemuanya terbukti tidak ada editan, penghapusan frame, maupun penyisipan objek.

“Semua video dan ebook yang diserahkan saksi pelapor terbukti otentik, sesuai keadaan yang sebenarnya pada saat itu”, tegasnya

Sehubungan dengan telah terbuktinya video pidato Ahok di Kepulauan Seribu ternyata otentik, Advokat yang dipercaya sebagai Koordinator Persidangan Tim Advokasi GNPF MUI ini kembali mengaskan bahwa Ahok tidak bisa lagi berkelit kalau ia telah menodai Surat Al Maidah 51.

“Video Ahok dalam perkara ini adalah bukti utama dan kemarin Ahli sudah membuktikan kebenaran dari video tersebut. Ahok pun sudah mengakuinya dalam persidangan, jadi sudah tidak bisa lagi dia (Ahok) mengelak”, ujar Nasrulloh.

Ia juga mengutarakan bahwa saksi-saksi dan Ahli yang telah diperiksa sepertinya sudah cukup memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus Ahok bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Namun demikian, meski Ahok sudah di ujung tanduk menanti vonisnya, ia mengajak masyarakat untuk tetap sabar menunggu putusan dari Majelis Hakim yang mulia dengan terus mengawal perkara ini sampai selesai. (HA)
 
LAWAN  “KRIMINALISASI” TERHADAP SAKSI PELAPOR
YANG DILAKUKAN OLEH KUASA HUKUM
TERDAKWA BASUKI TJAHAJA PURNAMA ALS AHOK

Bismillahirrahmanirrohiim
Assalamu alaikum wr wb.
ALLAHU AKBAR….. ALLAHU AKBAR…. ALLAHU AKBAR.
 
Mencermati informasi tentang pelaporan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama als Ahok terhadap beberapa Saksi Pelapor, dimana salah satunya adalah saudara Muhammad Asroi Saputra Hasibuan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2017, sebagaimana laporan  dengan nomor polisi, LP/651/II/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 6 Januari 2017 atas nama pelapor Roy Riki Gunawan Siregar dan terlapor M. Asroi Saputra.

Dengan demikian, sampai saat ini tim kuasa Hukum Ahok sudah melaporkan empat saksi sidang kasus penistaan agama. Bahwa terhadap laporan tersebut, saya selaku Penasehat Hukum sdr Muhammad Asroi Saputra Hasibuan menilai terdakwa BTP als AHok beserta Kuasa Hukumnya dalam “keadaan panik dan mulai diliputi ketakutan” bahwa kliennya akan diputus bersalah nanti, apalagi setelah saksi dari Majelis Ulama Indonesia KH Makruf Amin memberikan keterangannya didepan persidangan minggu yang lalu, dimana MUI dengan tegas mengeluarkan Sikap Keagamaan yang menyatakan bahwa terdakwa BTP als Ahok telah melakukan Penistaan Agama.

Adalah langkah yang aneh dan tidak masuk akal tindakan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum terdakwa untuk melaporkan para saksi saksi pelapor dengan tuduhan memberi keterangan palsu dibawah sumpah. Bahwa seharusnya Kuasa Hukum terdakwa paham, bahwa kehadiran para saksi dalam persidangan adalah merupakan kewajiban hukum dan dilindungi oleh Undang undang sebagaimana dimaksud dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara jelas perlindungan itu diatur dengan tegas dalam pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 yang menegaskan, “ bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan

Bahwa sampai hari ini ditengah banyak kekecewaan ummat Islam terhadap lembaga Kepolisian, namun saya pribadi selaku Kuasa Hukum, begitu juga saksi Muhammad Asroi Saputra Hasibuan, masih yakin dan percaya bahwa Polda Metro Jaya tidak akan gegabah untuk menindaklanjuti Laporan tersebut. Saya menuntut Sikap profesionalisme harus ditunjukkan oleh aparat Kepolisian dalam mengambil langkah langkah terhadap laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa BTP als Ahok dengan tidak menindak lanjuti laporan yang tidak berdasar tersebut.

Bahwa sampai dengan hari ini, ummat Islam tetap akan mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa BTP als AHok, termasuk juga akan melawan tindakan mereka yang melaporkan para saksi saksi pelapor seperti saksi Habib Novel Bamukmin, Habib Muchsin, Wilyuddin, dan Muhammad Asroi Saputra Hasibuan. Saya menduga bahwa tindakan pelaporan ini dilakukan oleh Kuasa Hukum Ahok adalah sebagai cara untuk menakut nakuti calon calon saksi yang lain, terutama saksi fakta dan ahli yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan persidangan berikutnya.

Saya yakin dan percaya, ALLAH SWT akan memberikan pertolongan bagi kita ummat Islam yang senantiasa berjuang melawan kezaliman ini. Dan rasa bangga saya melihat sdr Muhammad Asroi Saputra yang sedikitpun tidak menunjukkan rasa gentar apalagi takut terhadap pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum AHok tersebut. Beliau justru semakin bersemangat dalam membela agama ALLAH SWT dengan adanya laporan ini. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, tetap rapatkan barisan, tunduk dan patuh pada ulama, jangan takut dan gentar ALLAH SWT bersama kita, ALLAHU AKBAR …. ALLAHU AKBAR… ALLAHU AKBAR…

Medan, 7 Januari 2017
Hormat saya,
Muhammad Asroi Saputra Hasibuan
Kuasanya,

ILHAM PRASETYA GULTOM,SH
Advokat
 
Dua saksi fakta dari Kepulauan Seribu yang diperiksa pada persidangan kasus penodaaan agama hari ini (07/07) menyatakan kecewa dan kesal dengan ucapan Ahok yang membawa-bawa Surat Al Maidah 51. Hal ini terungkap ketika majelis hakim menanyakan terkait keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jaenudin alias Panel dan Sahbudin alias Deni.

Keterangan kedua saksi fakta dari Kepulauan seribu ini menurut Nasrullloh Nasution semakin menegaskan bahwa Ahok benar berada di Pulau Pramuka dan benar menyampaikan perkataan yang menodai Surat Al Maidah 51.

"Keterangan kedua saksi fakta sudah sesuai BAP dan membenarkan isi pernyataan Ahok yang menodai Surat Al Maidah 51", ujar Advokat yang dipercaya sebagai Koordinator Persidangan Tim Advokasi GNPF MUI.

Nasrulloh melanjutkan bahwa saksi membenarkan Ahok datang ke TPI Pulau Pramuka dan memberikan pidato sebagaimana video yang beredar di masyarakat. Menurutnya, saksi Sahbudin malah membenarkan ada petugas yang merekam pidato Ahok tersebut, yang belakangan diketahui PNS Pemrov DKI.

Saksi juga membenarkan isi BAP-nya yang mana  atas pernyataan Ahok,  saksi merasa kesal dan kecewa. Ketika ditanya lebih lanjut oleh Hakim mengapa saksi kecewa dengan pernyataan Ahok, saksi Sahbudin dengan lugas menyatakan "Saya kecewa karena Pak Ahok kan orang kristen, tidak seharusnya ngomong begitu", ucap Nasrulloh menirukan jawaban Sahbudin. (HA)

PemudaDjayakarta - Kondisi bangsa, khususnya di Ibukota Jakarta yang tengah menghangat belakangan ini, rupanya mendapat perhatian serius dari Mahasiswa.

Pada Minggu (5/2) Puluhan Mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus menemui sejumlah ulama di kediaman Habib Rizieq Shihab yang sekaligus Markas DPP Front Pembela Islam, Petamburan Jakarta Barat.

Nampak hadir diantaranya Sekjen Forum Ummat Islam, KH. Muhammad Alkhothot, KH. Misbachul Anam Pengasuh Pondok Pesantren Al-Umm, Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab, serta sejumlah Ulama dan Habaib lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahasiswa menyampaikan kegelisahannya atas kondisi Bangsa dan Negara, khususnya mengenai penegakkan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Bagus Tito Wibisono, mewakili mahasiswa yang hadir menyampaikan bahwa Mahasiswa selama ini konsisten pada isu penegakan hukum dan keberpihakan kepada rakyat. Melihat kondisi hari ini, dimana Ulama yang merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat  diperlakukan tidak adil bahkan cenderung didiskreditkan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itu, Mahasiswa merasa perlu untuk menjalin komunikasi dengan para Ulama.

"Kami hadir untuk memberikan dukungan kepada gerakan yang digagas para Ulama dan menyatakan siap berjuang bersama demi membela hak-hak rakyat dan menjaga persatuan sesama elemen bangsa", ujar Bagus.

Menanggapi hal tersebut, Habib Muhammad Rizieq Shihab mewakili para ulama dan Habaib yang hadir menyambut baik kehadiran mahasiswa. Habib Rizieq menyatakan, Mahasiswa harus berada di garis depan dalam setiap gerakan konstitusional sebagaimana gerakan mahasiswa Tahun 66 dan Reformasi 98.

"Meskipun sekarang ulama yang di depan, tetapi Mahasiswa belum ketinggalan kereta. Mahasiswa masih punya kesempatan untuk tampil di depan", tegas Imam Besar FPI ini.

Dalam kesempatan tersebut tercapai kesepahaman, bahwa Mahasiswa bersama ulama akan terus menegakkan Pancasila dan menjaga kebhinekaan serta keutuhan NKRI dari unsur-unsur yang merongrong kedaulatan NKRI baik dari dalam maupun dari luar. (NA)

Ahok kembali melaporkan saksi yang telah diperiksa dalam kasus penodaan agama. Kali ini giliran saksi Wilyudin Akbar Rasyid Dhani yang dilaporkan Penasehat Hukum Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

Pelaporan terhadap saksi Wilyudin dilakukan hari kamis (2/2/2017) yang tergister dengan No. LP/583/II/2017/PMJ/Ditreskrimum. Pelaporan terhadap saksi ini bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh Ahok. Sebelumnya, saksi-saksi terdahulu yang telah diperiksa juga dilaporkan Ahok, di antaranya Habib Muchsin Alatan, Novel Chaidir Hasan, dan Irena Handono. Semua saksi dilaporkan atas tuduhan yang sama yaitu dianggap Ahok telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

Tim Advokasi GNPF-MUI, Nasrulloh Nasution menegaskan bahwa secara hukum baik pelapor maupun saksi tidak dapat dituntut atas kesaksian yang telah diberikannya di depan persidangan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor dan saksi, terkecuali terbukti di persidangan keterangan saksi tersebut diberikan dengan itikad tidak baik.

“Itikad tidak baik itu maksudnya memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, atau pemufakatan jahat”, terang pria yang dipercaya sebagai Koordinator Persidangan.

Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kewenangan menentukan dan menuntut seorang saksi atas dugaan memberikan keterangan palsu adalah berdasarkan perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 174 KUHAP. Hakim dalam persidangan dapat memerintahkan Jaksa untuk menahan dan menuntut saksi, namun hal tersebut dapat dilakukan setelah hakim terlebih dahulu mengingatkan saksi dengan sungguh sungguh untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan menyampaikan kepada saksi ancaman pidana apabila tetap memberikan keterangan palsu.

“Hakim tidak bisa sembarangan menentukan seorang saksi telah memberikan keterangan palsu, ia harus benar-benar yakin dan itu tidak mudah”, ujarnya.

Nasrulloh mengatakan bahwa upaya mempolisikan saksi-saksi yang dilakukan Ahok dan Tim Penasehat Hukumnya dalam rangka menyusun nota pembelaan. Mereka ingin memberikan gambaran kepada hakim bahwa semua saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tidak kredibel. Justru menurut Nasrulloh, saksi-saksi yang dihadirkan telah menguatkan unsur-unsur dakwaan Jaksa.

“Sebagai Lawyer, mereka tentunya paham benar kalau saksi-saksi yang sudah dihadirkan menguatkan unsur-unsur Surat Dakwaan”, pungkasnya. (HA)

K.H. Ma’ruf Amin menjadi ulama pertama yang masuk daftar saksi yang akan dipolisikan Ahok. Dalam persidangan, RAIS AAM NU ini diancam akan dituntut secara hukum oleh Ahok maupun Penasehat Hukumnya atas kesaksiannya sebagai Ketua MUI dalam lanjutan pemeriksaan kasus penodaan agama yang digelar hari selasa (31/1/2017).

Berbagai kalangan baik tokoh, ulama, maupun umat islam turut berang atas perlakuan arogan dan tidak beretika Ahok dan penasehat hukumnya terhadap Kyai Ma’ruf Amin tersebut, tak terkecuali Mahfud MD, Gus Sholah, KH Haedar Naser, Aa Gym, Arifin Ilham, Buya Yahya, GP Ansor, dan lainnya. Mereka mengecam, menyesalkan dan menyatakan tidak rela ulama yang sangat dihormati umat islam tersebut dilecehkan di depan persidangan.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi GNPF-MUI, Nasrulloh Nasution menerangkan bahwa selain Kyai Ma’ruf Amin, ulama lainnya yang akan bersaksi dalam persidangan kasus penodaan agama adalah Habib Rizieq Shihab. Ia (Habib) akan dihadirkan sebagai ahli agama atas penunjukkan Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Nasrulloh, Penasehat Hukum Ahok sepertinya akan memperlakukan Habib Rizieq lebih dari apa yang sudah dilakukan terhadap K.H. Ma’ruf Amin dan saksi-saksi lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang menyerang sisi pribadi saksi akan lebih banyak dilontarkan kepada saksi Habib Rizieq ketimbang pertanyaan terkait materi surat dakwaan. Pertanyaan menyudutkan seperti mengancam akan mempidanakan Habib Rizieq juga akan diterapkan seperti yang sudah dilakukan terhadap saksi-saksi sebelumnya.

Alasan ini cukup masuk akal, karena Tim Penasehat Hukum Ahok mengatakan berencana akan memperkarakan 12 saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penodaan agama. Hal ini diungkapkannya dalam keterangan pers seusai membuat laporan polisi atas saksi Wilyudin Akbar Rasyid Dhani di Polda Metro Jaya, pada hari kamis (2/2/2017), terang Nasrulloh.

Apalagi  menurutnya, salah satu Penasehat Hukum Ahok, Humphrey Djemat dalam diskusi yang diadakan di Posko Pemenangan Ahok-Djarot, Menteng, Jakarta Pusat (12/1/2017) pernah sesumbar akan menunggu kedatangan Habib Rizieq di pengadilan dan akan membuatnya (Habib) kencing berdiri.

“Ini sudah kriminalisasi ulama namanya, tidak pantaslah ia (Humphrey) yang berpendidikan tinggi berkata kasar seperti itu kepada ulama”, ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa umat islam harus bersatu membela ulama dari upaya kriminalisasi. Jangan sampai  ulama yang bersaksi di kasus penodaan agama kembali dilecehkan dan jadi bahan ejekan Ahok dan Penasehat Hukumnya.

"Kalau nanti ulama kita dilecehkan dan diancam akan dipolisikan, kita harus bersikap” tutupnya. (HA)