Jakarta, Indonesia, 3 Desember 2016 – Kehadiran Presiden Joko Widodo pada Aksi Bela Islam (ABI) 3 di Silang Monas kemarin merupakan  momentum baik bagi Pemerintah untuk lebih mempertegas sikap untuk menegakkan keadilan dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, barang bukti yang dilimpahkan Bareskrim Polri kepada Kejagung pada Kamis, 1 Desember 2016, sudah mencapai 51 bukti dari sebelumnya yang hanya 18 bukti. 

Lima bukti vital terdiri dari empat video yang direkam dalam peristiwa berbeda yakni pidato di Kepulauan Seribu, acara di DPP Partai Nasdem, acara di Balai Kota dan saat Basuki belum menjabat sebagai Gubernur. Satu bukti lainnya berupa buku otobiografi berjudul Merubah Indonesia: Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan (2008). “Empat video dan otobiografi itu memperjelas adanya mens rea atau adanya niat jahat, yang bisa menjadi kunci persidangan,” ujar Habiburokman, kuasa hukum pelapor. 

Di depan jutaan umat Islam yang usai melaksanakan Shalat Jum’at, Presiden sesungguhnya mempunyai kesempatan istimewa untuk menyatakan kesungguhan penegakan hukum tanpa tebang pilih bagi siapa pun yang melanggar. Namun sambutan singkat Presiden yang hanya bersifat normatif tentang keberhasilan acara Aksi Bela Islam 3, tanpa sedikit pun menyinggung penyebab munculnya aksi demi aksi massif ini, membuat Pemerintah terlihat masih setengah hati. 


GNPF-MUI mendorong Pemerintah, dan Presiden Joko Widodo khususnya, untuk lebih menunjukkan martabatnya sebagai Pemerintah berdaulat yang mampu mengutamakan rasa keadilan tanpa pandang bulu, sehingga hal serupa tak terulang di masa datang. (04/PR/GNPF)

Share To: