Sejak awal, ketika kasus penistaan agama yang dilakukan oleh petahana Gubernur Jakarta Basuki Tjahya Purnama terjadi, ummat Islam tidak pernah ditempatkan sebagai korban. Paling tidak dalam berbagai opini yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, Ummat Islam berusaha diopinikan sebagai pihak yang intoleran dan anti kebhinekaan.

Opini yang berkembang ini ditegaskan juga oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA yang menyoroti adanya pernyataan segelintir pihak yang mengatakan aksi umat Islam sebagai tindakan anti kebhinekaan, toleransi dan kemajemukan. Sebagaimana yang dilansir oleh JITU Islamic News Agency (INA), Kamis (24/11), Din mengatakan “Tidak benar kami umat Islam yang menuntut keadilan sebagai anti kebhinekaan”.

Dari tudingan anti kebhinekaan, anti NKRI  dan intoleran, tudingan yang lebih serius yang ditujukan adalah tuduhan makar. Rencana makar merupakan tudingan yang tidak memiliki dasar jika hanya dikaitkan dengan tuntutan ummat Islam untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang menistakan agama. Hal ini karena penistaan agama (blasphemy) bukan hanya karena dilarang oleh agama apapun, tapi karena Penistaan agama justru bertentangan dengan Hukum sekaligus  merusak NKRI. 

Upaya mengaitkan antara tuntutan ummat Islam untuk menegakan keadilan dengan rencana makar terus berlangsung. Penangkapan para tokoh Nasionalis jelang aksi super damai 212 sebagaimana dibenarkan oleh Humas Polri Boy Rafli Amar dengan dugaan makar seolah-olah menguatkan opini yang ingin dibangun berbagai kalangan adanya kaitan antara aksi ummat Islam dengan rencana makar. Padahal Kapolri sendiri mengatakan bahwa"Saya tidak pernah sekalipun menuduh teman-teman yang melakukan Aksi Bela Islam adalah kelompok yang makar dan saya sudah lakukan komunikasi dengan mereka," ujar Tito di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Minggu (27/11/2016).
Share To: