SENTUL CITY - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) resmi meluncurkan Koperasi Syariah 212 dan Channel 212 di Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/1).

Acara peluncuran ini dipandu Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin. Hadir juga Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir. Sebelum peluncuran koperasi dan channel 212, KH Zaitun Rasmin terlebih dulu membuka penggalangan dana untuk kegiatan GNPF.
Sumbangan berdatangan dari ummat Islam yang memadati Aula Alhambra STEI Tazkia, Centul City, Bogor. Di antara ummat Islam yang hadir, mereka mendonasikan mulai Rp 1 juta hingga 25 juta. Bahkan ada yang menyumbangkan sebidang tanah.

Ketua Media Center GNPF Farid Poniman menjelaskan fungsi dan tujuan diluncurkannya Channel 212 melalui akun Telegram. Melalui Channel 212, ummat Islam akan terus mendapatkan informasi dan klarifikasi yang akurat sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran berita dan informasi yang menyesatkan ummat Islam. "Jadi tidak ada akun bodong atau anggota yang tidak jelas karena diverifikasi dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP). Channel ini bisa menampung sampai 50 juta orang dan semuanya yang terdaftar adalah anggota dengan identitas yang benar, tidak ada akun fiktif," ungkap Farid Poniman memperkenalkan Channel 212 pada acara Launching Channel 212 GNPF dan Pendaftaran Massal Koperasi Syariah 212.

Pemrakarsa dan Penanggung Jawab Channel 212 Hermansyah mengatakan, sistem keamanan secara teknologi Channel ini sangat aman dengan berbagai perangkat yang dimiliki. Aplikasi ini bahkan sudah berjalan dan semua identitas anggota yang mendaftar diverivikasi melalui mesin sehingga data yang masuk sangat aman. "Kita sadar banyak orang yang tidak suka dengan gerakan ummat Islam ini sehingga tentunya ada yang ingin merusak sistem yang kami buat ini sehingga kita menggunakan sistem yang aman untuk ummat," ungkap Hermansyah.

Dia memgatakan, Channel 212 ini juga merupakan wadah komunikasi ummat dengan GNPF. Ummat Islam bisa menanyakan langsung kevalidan berita yang beredar, bisa mengirim berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan semua sistem komunikasi diatur untuk memudahkan ummat Islam di bawah koordinasi GNPF. (Azh)
Share To: