Jakarta – Senin (16/01) Umat Islam dari berbagai ormas, majelis taklim, dan masyarakat Jakarta secara umum memadati Masjid Al Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Umat Islam menggelar aksi damai menuntut ditegakkannya keadilan terkait kasus keributan di depan Mapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Aksi ini bukan hanya dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saja, melainkan dari berbagai ormas dan elemen umat.

Aksi ini didukung juga oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI). GNPF sepenuhnya mendukung aksi yang dimotori oleh FPI ini karena sama-sama bertujuan menuntut ditegakkannya keadilan.

Di sela-sela aksi ini Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin sempat diwaawancarai beberapa awak media dan ditanya tentang beberapa hal.

Diantaranya beliau ditanya apakah gerakan ini bertujuan agar peraturan di Indonesia sesuai dengan Fatwa MUI?

Wakil Ketua GNPF yang juga Wasekjen MUI Pusat ini menjelaskan bahwa GNPF berusaha agar fatwa MUI dijalankan pada wilayah yang memang menjadi domain MUI. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam saja.

“Pada wilayah-wilayah yang memang wilayah MUI. Kalau di luar wilayah MUI ya silahkan. Kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara, sudah ada aturan yang mengatur kita, kan? Kita hargai, kita hormati itu. Tapi yang domain MUI, dihargai. Misalnya, bagaimana pengaturan tentang kaum muslimin, bagaimana tentang ibadah mereka, itu maksudnya.” Kata ust. Zaitun di hadapan beberapa wartawan.

Ulama yang pernah mengajar di Negeri Sakura ini juga menjelaskan bahwa penegakan hukum yang menjadi tuntutan GNPF saat ini sesuai hukum hukum positif yang berlaku di Indonesia. GNPF tidak menuntut di luar hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Kita menuntut penegakan hukumyang ada. Hukum positif yang ada kita dukung untuk ditegakkan. Jangan dimain-mainkan ya. Itu saja.” Kata Ust. Zaitun mencoba mendudukkan.

GNPF ikut aksi dalam rangka menuntut penegakan hukum. Agar tidak ada ada pembiaran-pembiaran yang nantinya bisa menjadi standar baru. Di antaranya terkait kasus GMBI beberapa waktu lalu.

“Seperti kemarin GMBI kan melakukan penyerangan, ya? Itu secara aturan harus ditangani, ditangkap, diproses.” Ungkap beliau.

Ust. Zaitun juga sempat mengingatkan kasus serupa yang terjadi di Kalimantan saat Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain dihadang sekelompok orang di bandara.

Beliau ingatkan gahwa yang dituntun untuk ditegakkan adalah hukum positif yang berlaku, bukan hukum Islam.

Beliau ungkapkan, “Kemudian ada sekelompok orang di Kalimantan, Wakil Sekjen MUI akan turun dari pesawat dilarang. Ini kan negara hukum kita, kenapa mereka bawa senjata masuk air port, ini kan nggak boleh. Bukan aturan Islam itu, aturan negara ini.” [ibw]
Share To: