DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
(Ahli Hukum MUI)


Sidang hari ini Selasa, 17 Januari 2017 merupakan lanjutan pemeriksaan  sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap Pelapor. Pada pemeriksaan kali ini, dapat dipastikan pihak Penasehat Hukum (PH) Ahok akan kembali melakukan penekanan sebagaimana dilakukan terhadap para Pelapor sebelumnya.

Kualitas para Pelapor akan kembali dipertanyakan dengan berdalih para Pelapor bukan yang menyaksikan secara langsung pada saat Ahok pidato di Kep. Seribu.

PH Ahok dan/atau Ahok sendiri dipastikan akan berujar bahwa BAP para Pelapor relatif sama, tidak ada perbedaan yang berarti.

Kondisi ini akan dikaitkan dengan para kualitas para Pelapor yang hanya mendasarkan pada rekaman video (you tube).

Kemudian, PH Ahok akan menjadikan pemeriksaan hari ini untuk kepentingan pembelaan (pledoi) pada tahap selanjutnya dan akan diberdayakan untuk penguatan opini di masyarakat bahwa Ahok korban kriminalisasi umat Islam yang mereka identikkan dengan FPI dan Aksi Bela Islam.

Sesungguhnya PH Ahok sangat menyadari bahwa 'mempersalahkan' para Pelapor tidaklah strategis dan tentunya tidak siqnifikan terhadap kepentingan pembelaan yang akan mereka sampaikan kelak.

Berdasarkan pengamatan, debat dalam berbagai kesempatan diketahui bahwa mereka akan bertahan habis-habisan untuk mendalilkan harus adanya syarat tindakan berupa peringatan terlebih dahulu (ultimum remedium). Ini mereka dasarkan pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No.1 PNPS/1965.

Selain itu, penting bagi mereka mendalilkan bahwa Pasal 156a KUHP adalah kumulatif. Disini mereka akan beragumen bahwa huruf b haruslah dibuktikan adanya korban yakni hilangnya keyakinan terhadap Tuhan YME, oleh karenanya dapat dimengerti PH Ahok berpendapat huruf a dan huruf b pada Pasal 156a bersifat kumulatif dan delik materil.

Terakhir, yang menjadi fokus utama pembelaan adalah perihal "kesengajaan" sebagai unsur kesalahan yang bersifat subjektif. Maksudnya, Ahok 'diposisikan' tidak bermaksud dalam artian tidak menghendaki dan tidak mengetahui (willen en wetten) terhadap perbuatan dan akibat yang terjadi.

Dengan lain perkataan, jikapun didalilkan oleh JPU bahwa perkataan Ahok telah menodai kesucian Al Qur'an, atau penghinaan terhadap Umat Islam, maka PH Ahok akan berdalih bahwa hal itu tidaklah dilakukan "sengaja dengan maksud" (opzet als oogmerk).

Oleh karena itu PH Ahok meminta kepada Majelis Hakim agar Ahok dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mengapa PH Ahok akan berlindung dibalik unsur kesalahan (mens rea) dan bukan unsur perbuatan pidana (actus reus), sangatlah mudah menjawabnya, sebab melalui sistem alat bukti tidak langsung (circumstantial  evidence) Ahok akan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156 atau 156a KUHP.

Bukti tidak langsung pada kasus Ahok terkait dengan kedekatan antara alat bukti yang tersedia dan fakta yang terungkap di sidang pengadilan.

Alat bukti yang sangat dikhawatirkan PH Ahok  adalah para Saksi, dimana para Saksi menyaksikan fakta yang terjadi dan para Ahli yang akan dihadirkan Penuntut Umum. Tentunya, para Ahli dengan berbagai keahliannya sangat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Ahli dimaksud sebagian berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ahli tersebut terkait erat dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang secara substansial terkandung Fatwa. Fatwa MUI dalam berbagai kasus tindak pidana terhadap agama digunakan sebagai bukti yang mendukung dalam proses peradilan pidana.

Selain Ahli dari MUI, tercatat beberapa Ahli dari berbagai Universitas dan non-Universitas yang memiliki kepakaran yang prima, akan mampu menyakinkan Majelis Hakim secara teoretis dan argumentatif.
Share To: