Ahli agama Islam yang didatangkan Penasehat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dalam persidangan kelima belas kasus penistaan agama di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (21/03/2017) mengatakan bahwa Surah Al Maidah 51 yang menjadi bagian dari Kitab Suci Al quran tidak bisa diterapkan dalam kondisi saat ini.

KH Ahmad Ishomuddin yang diperiksa setelah Ahli Bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa Surah Al Maidah 51 hanya bisa diterapkan pada kondisi peperangan atau kondisi tidak damai sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini Surah Al Maidah 51 tidak bisa diterapkan.

Selain itu, menurut salah satu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Lampung ini, Ayat-ayat Alquran tidak boleh digunakan dalam politik, kecuali terhadap 2 ayat yaitu ayat "falyatanafasil mutanafisun" dan ayat "fastabiqul khayrat".

Nasrulloh Nasution, advokat yang hadir menyaksikan persidangan mengatakan bahwa keterangan Ahli Agama versi Ahok ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, sebagai orang yang mengaku ulama seharusnya Ahli berada di jalur yang benar dan taat pada seruan MUI sebagai representasi ulama di Indonesia, kata Nasrulloh.

Menurutnya, Pernyataan Ahli yang menyatakan Surah Al Maidah 51 dalam hal larangan bagi umat muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tidak bisa diterapkan saat ini melainkan dalam kondisi perang adalah sebuah bentuk sikap tegas Ahli bahwa Surah Al Maidah 51 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Terlebih, Ahli menafsirkan kata auliya dalam Surah Al Maidah 51 sebagai teman setia, berbeda dengan tafsiran Ahli Agama yang telah diperiksa sebelumnya yang menafsirkan auliya sebagai pemimpin.

Berseberangan dengan ulama-ulama lainnya yang  mendukung Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI, ulama yang mengaku masih menjabat Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI ini menurut Nasrulloh juga telah menyebut Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai pemicu sehingga kondisi ini semakin membesar.

"Pernyataan dia (ahli) yang menyebut Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai pemicu sama saja mengartikan Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI sebagai sumber kegaduhan, gak benar itu, justru Sikap dan Keagamaan MUI itu untuk meredakan kegaduhan yang dibuat Ahok dan menjaga keutuhan NKRI", tegasnya.

Koordinator Persidangan Tim Advokasi  GNPF MUI ini berkeyakinan bahwa majelis hakim akan mengenyampingkan keterangan Ahli ini. Ia mengungkapkan beberapa alasan mengapa keterangan Ahli Agama versi Ahok ini layak untuk tidak dipertimbangkan.

Pertama, Ahli Agama versi Ahok ini bukanlah Ahli Tafsir melainkan mengaku sebagai Ahli Fiqih sehingga apa yang ditafsirkannya tidak layak dipertimbangkan. Kedua, Ahli Agama versi Ahok ini sebagai Ahli Fiqih telah keluar dari ranah keahliannya dengan mengatakan bahwa Ahli yakin tidak ada unsur kesengajaan Ahok untuk menista agama Islam, yang seharusnya hal ini menjadi domain kewenangan hakim.

Ketiga, sebelum memberikan keterangannya hari ini, Ahli Agama versi Ahok tersebut mengakui dalam persidangan telah melakukan briefing terlebih dahulu dengan Tim Penasehat Hukum Ahok sehingga keterangannya sudah berpihak dan tidak lagi kompeten disebut sebagai Ahli.

"Ahli agama versi Ahok ini tidak kompenten menjadi Ahli karena ikut briefing Tim Ahok sebelum sidang, sudah memihak sebelum memberikan keterangan wajar saja kalau keterangannya ngawur begitu", tutup Nasrulloh. (HA)
Share To: