Jakarta - Heri Aryanto, Tim Advokasi GNPF MUI mengklarifikasi kepada Ketua PN Jakarta Utara terkait beredarnya surat Kapolda Metro Jaya di Media Sosial yang pada pokoknya meminta penundaan sidang  agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Berdasarkan penuturan Heri, pihak pengadilan membenarkan adanya surat dari Kepolisian Metro Jaya.   "Suratnya diterima tanggal 5 April 2017," ujar advokat kelahiran Jakarta ini.

Selain mengklarifikasi beredarnya surat dari Polda Metro Jaya, Heri juga memasukan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. "Ada dua hal dalam surat yang kami sampaikan," kata Heri.

Hal pertama mengenai permohonan klarifikasi Tim Advokasi GNPF MUI kepada Ketua Pengadilan Negeri  Jakarta Utara terkait kebenaran surat Polda Metro Jaya yang meminta penundaan sidang pembacaan tuntutan. Menurut keterangannya, surat yang dikirimkan Polda Metro Jaya adalah bentuk intervensi pihak kepolisian kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, tindakan kepolisian Metro Jaya yang meminta penundaan sidang dinilai Heri sebagai tindakan yang berlebihan. Selain itu, penundaan sidang tersebut juga tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tukasnya.

Hal kedua dalam surat tersebut, kata Heri, merupakan dukungan kepada Pengadilan Jakarta Utara khususnya kepada Majelis Hakim untuk tetap melaksanakan persidangan tanggal 11 April 2017 mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan sebagaimana ditetapkan dalam persidangan kemarin.

GNPF-MUI, lanjut Heri, menyampaikan dukungan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang pembacaan tuntutan tetap dilaksanakan selasa besok. "Ini penting karena dengan adanya surat tuntutan, maka pihak Kemendagri tidak dapat berdalih lagi dan pemberhentian sementara terhadap Ahok segera terlaksana," pungkasnya. (HA)
Share To: