Jakarta - Para Habaib, alim ulama, dan aktivis Islam menyatakan sikap tentang penangkapan Penahanan Ustadz Muhammad al-Khaththath, Sekretaris Jederal Forum Islam (FUI). Dalam Press Conference itu, mereka menuntut dua hal. Pertama, agar Ust Muhammad al-Khaththath beserta 4 (empat) orang tahanan lainnya yaitu: Zainuddin Arsyad, Irwansyah, Diko Nugraha serta Andre segera dibebaskan dari tahanan. Kedua, Hak-hak dasar Ust Muhammad al-Khaththath baik sebagai Ulama maupun 4 (empat) tahanan lainnya sebagai Warga Negara tidak dikurangi atau dihalangi seperti hak menjalankan ibadah, hak dikunjungi keluarga serta hak konsultasi hukum. Tuntutan ini disampaikan oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie di AQL Islamic Center, tebet, Jakarta Selatan, (3/4/17)

KH Abdul Rasyid menjelaskan, kasus penangkapan dan penahanan terhadap  al-Khaththath dengan tuduhan makar adalah merupakan bentuk dari penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan yang sama sekali tidak berkeadilan.

Dia juga menegaskan bahwa tuduhan itu jelas mengada-ada dan merupakan bentuk kezholiman terhadap ulama.

Menurut KH Abdul rasyid salah satu pilar beridir kokohnya NKRI adalah menjadikan negara sebagai negara hukum yang berkeadilan. Hal ini tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Arti dari hegara hukum yang berkeadilan adalah menjadikan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan sebagai panglima.  Hukum yang adil adalah hukum ditegakkan bukan hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja atau hanya terhadap umat Islam atau tokoh Islam saja. Hukum itu bukan digunakan untuk melemahkan atau mencari-cari kesalahan dari umat Islam semata.

Dia menjelaskan bahwa baik secara substansif maupun secara formil, aksi 313 merupakan Hak Warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang di Negara ini. Aksi 313 bukan merupakan upaya-upaya permufakatan untuk melakukan makar dan tidak terkait dengan pelanggaran undang-undang apapun. Justru aksi 313 adalah unutk meminta agar pemerintah menegakkan hukum terhadap terdakwa Kasus Pernistaan Agama. Aksi 313 adalah untuk meminta agar pejabat publick di negara ini patuh terhadap hukum dan terikat pada hukum, bukan berada di atas hukum. Aksi 313 adalah untuk meminta agar seorang terdakwa tidak menjabat sebagai pejabat publik karena tidak dibenarkan menurut  Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
Share To: