Jakarta – Sehari menjelang Aksi Simpatik 55 jajaran pimpinan GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) mengunjungi Komisi Yudisial, Kamis (4/5). Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Turut hadir dalam kunjungan ini Ketua GNPF MUI Ust. Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI Ust. Zaitun Rasmin, Habib Muhsin, serta Tim Advokat dan Kuasa Hukum GNPF MUI. Hadir pula para tokoh dan ulama seperti Prof. KH Didin Hafiduddin, dll. Utusan GNPF MUI ditemui langsung oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Ketua GNPF MUI Ust. Bachtiar Nasir menyampaikan hasil pertemuan saat konferensi pers usai pertemuan. GNPF MUI meminta kepada Komisi Yudisial agar hukum tidak diintervensi oleh kekuasaan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. GNPF MUI berharap proses peradilan bisa dijalankan seadil-adilnya.

“Di Komisi Yudisial kami sudah ketemu langsung dengan ketuanya. Ketua Komisi Yudisial sangat mengapresiasi GNPF yang membudayakan hukum dan tidak melakukan anarkisme”, ungkap beliau. GNPF meminta agar Komisi Yudisial benar-benar turut memantau proses peradilan pada tanggal 9 terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Kuasa hukum GNPF-MUI Kapitra Ampera mengungkapkan bahwa kunjungan ini juga untuk mendorong Komisi Yudisial untuk selalu mengawasi. “Kami mendorong Komisi Yudisial untuk terus mengawasi proses peradilan yang full dimension dan adanya dugaan intervensi,” ungkapnya.

Menurutnya, fakta di peradilan jelas bahwa semua saksi menyatakan kasus ini adalah penodaan agama, bukan penodaan golongan. “Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melihat fakta peradilan sama sekali,” tegasnya.

GNPF MUI dalam hal ini mempersoalkan dua hal. Yang pertama adalah dasar dakwaan JPU yang seharusnya didasrkan pada Pasal 156 a namun JPU hanya mendakwa dengan Pasal 156. Yang kedua, tuntutan JPU yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Mengenai Aksi Simpatik 55 yang rencananya digelar pada hari Jum’at (5/5) Ust. Bachtiar Nasir menyebut aksi tersebut adalah aksi munajat atau do’a bersama, dan tidak ada unsur politik. “Aksi Simpatik 55 adalah sebuah aksi munajat kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar Allah memberi kekuatan kepada para penegak hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya,” kata beliau.

“Yang kami lakukan adalah datang ke masjid untuk berdo’a agar bangsa ini diselamatkan dari ketidak adilan. Bukan dalam mengintervensi penegakan hukum. Sisanya kita tawakkal kepada Allah,” beliau menambahkan. Apapun hasilnya GNPF MUI mengajak seluruh kaum muslimin untuk tetap menerima putusan hakim.

Dalam pernyataannya Ketua GNPF MUI ini juga mengapresiasi aparat yang tidak melakukan pelarangan. Beliau berharap aparat ikut mengamankan aksi agar aksi berjalan dengan aman dan tertib.

Sebagai penutup beliau berpesan agar para peserta aksi besok memperhatikan 4 hal. Kebersihan, ketertiban, keamanan, dan komitmen untuk tetap damai. “Jangan ada yang terprovokasi. Apapun keadaannya kita harus tetap damai,” pungkasnya.

Aksi Simpatik 55 rencananya akan dihadiri banyak tokoh nasional seperti Prof. Din Syamsuddin, Prof. Didin Hafiduddin, Aa Gym, KH. Arifin Ilham, Kiyai Rasyid, dll. Meskipun Habib Rizieq belum bisa dipastikan hadir karena sedang manjalankan ibadah umrah di tanah suci.[ibw]
Share To: