Jakarta, Proses perundingan antara delegasi GNPF MUI dengan Mahkamah Agung (MA) telah selesai dengan beberapa hasil. Hasil tersebut berupa jaminan dari MA kepada GNPF MUI yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam kasus penodaan Agama.

Beberapa delegasi dari GNPF MUI yang mengikuti perundingan di MA diantaranya Prof. Dr. Didin Hafiduddin, Dr. Kapitra Ampera, Nasrulloh Nasution SH., MKn., KH. Shobri Lubis, Ahmad Doli Kurniawan, S.Si., MT., DR. Ahmad Luthfi Fathullah MA, Muhammad Luthfie Hakim SH., MH., Heri Aryanto, SH., MH., K. H. Nazar Haris MBA, Ustadz Bobby Herwibowo Lc. dan Habib Muhammad al Jufri.

"Kami mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dimana terdapat permainan yang tidak lazim oleh beberapa oknum melalui pejabat hukum. Hal tersebut dapat menghancurkan sebuah bangsa." jelas Prof. Dr. Didin Hafiduddin.

Dr. Kapitra menjelaskan bahwa harus terwujud indepedensi hukum dari Majelis Hakim pada kasus penodaan Agama, termasuk terhadap intervensi oleh dirinya sendiri.

Beberapa jaminan yang diberikan oleh Majelis Agung terhadap delegasi GNPF MUI, diantaranya :
1. MA menjamin bahwa Majelis Hakim tidak akan mendapat intervensi hukum termasuk dari dirinya sendiri. Apabila telah dilanggar, maka ybs harus mengundurkan dari kasus tersebut.

2. MA menjamin bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara atas fakta-fakta dalam persidangan.

Semoga jaminan dari MA tersebut dapat menjadi acuan oleh Majelis Hakim pada kasus penodaan Agama. (rma)
Share To: