Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, Selasa (09/05/2017) telah menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 156a huruf a KUHP.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, tindakan Ahok telah memenuhi unsur-unsur pasal 156a huruf a KUHP. Konsekuensi hukum atas pertimbangan tersebut, Ahok dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah Ahok untuk ditahan.

Putusan Majelis Hakim ini dianggap sebagai putusan yang progresif, dimana bila merujuk kepada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahok dituntut bersalah melakukan tindak pidana penodaan golongan (Pasal 156 KUHP). Menurut JPU, Ahok tidak terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama (Pasal 156a huruf a KUHP) sehingga menurut JPU pantas apabila Ahok hanya dituntut pidana penjara  1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Menanggapi putusan Majelis Hakim yang cukup mengejutkan, Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution mengatakan sangat mengapresiasi keberanian dan independensi Majelis Hakim.

"Kita harus memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang sudah berani memutus berdasarkan fakta persidangan dan hati nuraninya. Terbukti mereka adalah hakim-hakim yang berintegritas dan independen, tidak terikat tuntutan JPU dan tidak terpengaruh intervensi dari manapun", ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim adalah bentuk upaya merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Katanya, putusan ini meredakan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dan memberikan keadilan bagi umat Islam yang ternista dengan ucapan Ahok.

"Putusan hakim sangat bijaksana, ini akan menjadi catatan sejarah dimana Majelis Hakim berperan dalam menjaga keutuhan NKRI" tutupnya. (HA)

Share To: